Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
• koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
• koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
• pemantatran, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kesepuluh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal