SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2014, No.80

1. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
3. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
5. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
7. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
8. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1.
9. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.80 4

1. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/SKPD.
3. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian negara/lembaga/SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
4. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
5. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan

Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2014, No.80

(1) Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga

dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

• Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
• Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
• Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di

daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

• rencana strategis;
• Perjanjian Kinerja;
• pengukuran Kinerja;
• pengelolaan data Kinerja;
• pelaporan Kinerja; dan
• reviu dan evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis

(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai

dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan.

(2) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.

(3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.80 6

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang

ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

(2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja

dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.

(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi

kriteria sebagai berikut:

• spesifik (specific);
• dapat terukur (measurable);
• dapat dicapai (attainable);
• berjangka waktu tertentu (time bound); dan
• dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

(1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen

Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja.

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

(3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja

tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2014, No.80

(4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati

oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan pimpinan unit organisasi.

(5) Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar/dokumen

Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara/Lembaga.

(6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian

Negara/Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian

Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD.

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

(1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mengikhtisarkan Perjanjian

Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/

kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.80 8

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja.

(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

• membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
• membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

(1) Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

melakukan pengelolaan data Kinerja.

(2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.

(3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.

(4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

• penetapan data dasar (baseline data);
• penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
• penatausahaan dan penyimpanan data; dan
• pengkompilasian dan perangkuman.

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2014, No.80

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

(1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) adalah Laporan Kinerja triwulanan.

(2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.

(2) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

(3) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.80 10

Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 berisi ringkasan tentang Keluaran

dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

(2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:

• pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
• realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
• penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
• pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2014, No.80

(1) SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi

menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan

Kegiatan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan

laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(4) Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan

merangkum Laporan Kinerja Kegiatan dana dekonsentrasi di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

(1) SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan

menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Laporan Kinerja gabungan

berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(4) Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan

merangkum Laporan Kinerja Kegiatan tugas pembantuan di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.80 12

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi

(1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

(2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

(1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas

implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

(2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(4) Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota.

(5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2014, No.80

(1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

melakukan kompilasi dan perangkuman Laporan Kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja pemerintah pusat.

(2) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling

lama 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reviu

atas Laporan Kinerja pemerintah pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tata cara pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja pemerintah pusat

ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Laporan Kinerja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan pemerintah

pusat.

(2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(1) Implementasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini

berlaku secara bertahap paling lambat Tahun Anggaran 2014.

(2) Pentahapan implementasi untuk Instansi Pemerintah pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.80 14

(3) Pentahapan implementasi untuk Instansi Pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id