Pasal 10

(1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen

Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja.

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

(3) Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja

tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2014, No.80

(4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati

oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan pimpinan unit organisasi.

(5) Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar/dokumen

Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara/Lembaga.

(6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian

Negara/Lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.