PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

1. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
2. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
4. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
8. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
10. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
11. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga negara.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/ bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
14. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.

1. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Perusahaan Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.
7. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain sebagai kuasa Pengguna Anggaran.
8. dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.
9. Dana Tugas Pembantuan adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:

• Laporan Keuangan; dan
• Laporan Kinerja.

(1) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

dari:

• Pemerintah pusat;
• Pemerintah daerah;
• Kementerian Negara/Lembaga; dan
• Bendahara Umum Negara.

(2) Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(1) Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu

Kementerian Negara/Lembaga merupakan Entitas Akuntansi.

(2) Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di

lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi.

(1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya

terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca;
• Laporan Arus Kas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan. Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkangabungkan pada Entitas Pelaporan.

(2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-

tidaknya terdiri dari:

• Laporan Realisasi Anggaran;
• Neraca;
• Laporan Arus Kas; dan
• Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Penambahan unsur-unsur Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau oleh komite yang menyusun SAP.

(5) Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Laporan Arus Kas, serta susunan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan pada Lampiran I, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan SAP.

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun

dan disajikan sesuai dengan SAP.

(2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

(2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan aset,

utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

(3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Presiden.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

(4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan pemerintah pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Laporan Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran

menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/ walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan

perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan

penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

(2) Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersama tembusan

tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh menteri/pimpinan lembaga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian Laporan Keuangan pemerintah pusat.

(3) Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat memberikan

tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan pemerintah pusat serta koreksi lain berdasarkan SAP.

Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan SAP.

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (3), Menteri Keuangan menyusun rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

Hubungan antarlembaga dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD digambarkan dalam diagram yang tercantum pada Lampiran II.

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi

ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

(2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan

isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait, ilustrasi format Laporan Kinerja disajikan pada Lampiran III.a koreksi lain berdasarkan SAP.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan

menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran

menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/ walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

(2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri.

(5) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

(6) Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan digambarkan

pada diagram yang tercantum pada Lampiran IV.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas.

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah.

(2) Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah pusat/daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah pusat/ daerah yang dipisahkan.

(3) Bentuk dan isi dari ikhtisar laporan keuangan Perusahaan

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V.

(1) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan

Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah pusat selaku pengelola/pembina Perusahaan Negara wajib menyampaikan:

• laporan keuangan Perusahaan Negara yang belum diaudit kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir; dan
• laporan keuangan Perusahaan Negara yang telah diaudit kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 1/2 (lima setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir.

(2) Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar laporan keuangan

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Perusahaan Daerah wajib menyampaikan:

• laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat- lambatnya 2 1/2 (dua setengah) bulan setelah tahun APBN berakhir; dan

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.

(1) Laporan Keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga/

pemerintah daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Laporan Keuangan tahunan Bagian Anggaran Pembiayaan dan

Perhitungan yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga, dan pemerintah daerah, disampaikan secara terpisah dan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/

bupati/walikota yang menerima alokasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan tersebut.

(1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.

(2) Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VI.

(1) Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di

lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan

Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna

Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara

penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja interim di lingkungan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan

Dana Dekonsentrasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Laporan

Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan

berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan

Tugas Pembantuan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat.

(2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas

Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

(3) Gubernur/bupati/walikota menyiapkan Laporan Keuangan dan

Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

(1) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

(2) Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan

akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

(2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode.

(3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/ Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan Badan

Pemeriksa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(1) Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari

Sistem Akuntansi Pemerintahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, isi, dan tata

cara pelaporan manajerial sebagaimana Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(2) Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/ Daerah.

(3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11.

(4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang

menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

(1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah pusat yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.

(2) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh

Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana. dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

membebaskan kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

(1) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBN tahun anggaran 2006.

(2) Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku selambat-lambatnya pada APBD tahun anggaran 2007.

Segala ketentuan yang mengatur Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sudah selesai selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini

diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006

,

ttd.