Peraturan Menteri Nomor p-58-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang BAKTI RIMBAWAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bakti Rimbawan adalah program Kementerian Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat terampil dan ahli pada instansi kehutanan, dan untuk mengembangkan profesi di bidang kehutanan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) kehutanan, Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana, serta program magang/praktek bagi siswa SMK Kehutanan dan mahasiswa fakultas/program studi/jurusan kehutanan dalam rangka melaksanakan pengabdian pada negara khususnya pembangunan kehutanan.
2. Tenaga kerja bakti rimbawan adalah lulusan SMK Kehutanan atau yang serumpun, Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana dari berbagai disiplin ilmu, diutamakan yang berasal dari disiplin ilmu kehutanan,

yang mengabdikan dirinya pada negara khususnya pembangunan kehutanan. 3. Program magang siswa dan mahasiswa bakti rimbawan adalah praktik kerja di KPH bagi siswa SMK Kehutanan dan/atau mahasiswa fakultas/program studi/jurusan kehutanan yang diarahkan untuk memberikan pengalaman kerja serta mengimplementasikan teori/keilmuan di bidang kehutanan secara langsung. 4. Program magang profesi bidang kehutanan adalah praktik kerja di KPH yang merupakan bagian dari pendidikan profesi dan ditujukan bagi PNS lingkup Kementerian Kehutanan yang berpendidikan strata 1 kehutanan atau setara, dan tenaga bakti rimbawan yang berpendidikan kehutanan strata 1 atau setara yang telah berakhir masa tugasnya. 5. Pengembangan profesi adalah kegiatan dalam bentuk pendidikan profesi dan/atau perolehan sertifikasi profesi di bidang kehutanan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi yang berwenang. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah. 8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah. 9. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang selanjutnya disingkat KPHK adalah organisasi pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi. 10. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 11. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

12. Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas maksimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.

13. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

14. utan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

15. Model Desa Konservasi yang selanjutnya disingkat MDK adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.

16. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan yang dipergunakan khusus untuk keperluan penelitian dan pendidikan dan latihan serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat tanpa merubah fungsi pokok kawasan hutan.

17. Pendampingan bakti rimbawan adalah kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh tenaga bakti rimbawan bersama-sama dengan komunitas dampingan (pelaku utama dan pelaku usaha) dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan untuk selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas, produktivitas dan kemandirian komunitas dampingan di tingkat tapak.

18. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan P2SDM Kehutanan adalah Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan.

19. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan selanjutnya disingkat Badan P2SDM Kehutanan.

20. Instansi pengguna adalah instansi Pemerintah Pusat dan daerah yang menggunakan tenaga Bakti Rimbawan.

21. Unit pengguna adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi Bidang Kehutanan yang menggunakan tenaga Bakti Rimbawan.

22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

(1) Bakti rimbawan dalam pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk : a. memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat terampil dan ahli pada instansi kehutanan bagi lulusan SMK Kehutanan, Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana; b. mengembangkan profesi di bidang kehutanan; c. memberikan pengalaman kerja di lapangan dalam program magang untuk mengimplementasikan dan mempraktekan teori/keilmuan di bidang kehutanan bagi siswa SMK Kehtanan dan mahasiswa strata 1 (satu) fakultas/program studi kehutanan. (2) Tujuan bakti rimbawan dalam pembangunan kehutanan untuk : a. mendukung pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan kualitas pendampingan kegiatan kehutanan di tingkat tapak; b. memenuhi kebutuhan tenaga teknis, administrasi dan kewirausahaan yang diutamakan pada instansi kehutanan tingkat tapak.

(1) Tenaga bakti rimbawan terdiri atas: a. tenaga kerja bakti rimbawan; b. tenaga magang bakti rimbawan. (2) Tenaga magang bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. tenaga magang siswa dan mahasiswa kehutanan; b. tenaga magang profesi bidang kehutanan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai : a. tenaga teknis dan administrasi di KPH atau KHDTK; b. tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat pada KPH dan UPT Kementerian Kehutanan dalam kegiatan, antara lain HTR, HKm, HD, HR, KBR dan MDK;

c. tenaga teknis pendukung penyuluhan kehutanan di instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi dan kabupaten/kota; atau d. tenaga teknis dan pendamping di BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi bidang Kehutanan. (2) Uraian tugas tenaga bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi atau unit pengguna tenaga bakti rimbawan.

Ruang lingkup pengaturan bakti rimbawan meliputi : a. perencanaan; b. tenaga kerja; c. tenaga magang; d. kewajiban dan hak; e. pembiayaan; f. pembinaan dan pemantauan; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan h. sanksi.

(1) Perencanaan bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun dalam bentuk rencana yang terdiri atas : a. rencana bakti rimbawan 5 (lima) tahunan; dan b. rencana bakti rimbawan tahunan. (2) Rencana bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Badan P2SDM Kehutanan, dan disahkan oleh Kepala Badan P2SDM Kehutanan.

(1) Penyusunan rencana bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi tahapan : a. inventarisasi kebutuhan tenaga kerja, pengembangan profesi, dan pengalaman kerja; dan b. pemetaan lokasi penempatan tenaga;

(2) Hasil inventarisasi dan pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai bahan penyusunan rencana 5 (lima) tahun dan tahunan.

(1) Inventarisasi tenaga bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi secara lengkap mengenai : a. kebutuhan tenaga bakti rimbawan pada setiap instansi dan unit pengguna bidang kehutanan; b. rencana kegiatan dan kebutuhan penugasan tenaga bakti rimbawan. (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi kebutuhan tenaga bakti rimbawan serta rencana kegiatan dan kebutuhan penugasan dari instansi pengguna dan unit pengguna. (3) Instansi pengguna dan unit pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung data kebutuhan tenaga Bakti Rimbawan yang dilaksanakan oleh Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Badan P2SDM Kehutanan.

Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan Pemetaan lokasi penempatan tenaga bakti rimbawan berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga bakti rimbawan.

Inventarisasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan penempatan.

Pelaksanaan tenaga kerja bakti rimbawan, meliputi kegiatan : a. pendaftaran dan persyaratan, b. seleksi penerimaan dan penempatan; c. perjanjian kerja; d. pendidikan dan pelatihan serta pembekalan; e. jangka waktu dan penilaian kinerja.

(1) Pendaftaran tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan setelah ada pengumuman resmi pengadaan tenaga kerja bakti rimbawan pada situs (website) Badan P2SDM Kehutanan. (2) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri secara online sebagai calon tenaga kerja bakti rimbawan.

Calon tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mendaftarkan diri dengan ketentuan : a. lulusan SMK kehutanan atau yang serumpun maksimal mencapai usia 5 (lima) tahun diatas rata-rata lulusan SMK Kehutanan; b. lulusan Diploma I s/d Diploma III maksimal mencapai usia 5 (lima) tahun diatas rata-rata lulusan Diploma I s/d Diploma III; c. lulusan Sarjana/Diploma IV maksimal mencapai usia 5 (lima) tahun diatas rata-rata lulusan Sarjana/Diploma IV; d. lulusan Sarjana Strata 2 atau Sarjana Strata 3 minimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

(1) Pendaftaran calon tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diajukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan dalam bentuk hasil pemindai (scan) yang sudah ditetapkan. (2) Persyaratan dalam bentuk hasil pemindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani; b. foto copy KTP/SIM; c. ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pimpinan Sekolah/Fakultas/pejabat yang berwenang; d. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah (untuk laki-laki) atau biru (untuk perempuan); e. surat keterangan sehat dari dokter; f. surat pernyataan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan perusahaan atau instansi lain;

g. surat pernyataan bermaterai cukup, bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama masa perjanjian kerja. (3) Formulir pendaftaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail). (4) Format formulir pendaftaran calon tenaga kerja bakti rimbawan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Calon tenaga kerja bakti rimbawan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi penerimaan. (2) Panitia seleksi penerimaan calon tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan, yang terdiri dari unsur-unsur institusi sesuai dengan kebutuhan. (3) Panitia seleksi penerimaan calon tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. melakukan seleksi calon tenaga kerja bakti rimbawan; b. mengusulkan penetapan calon tenaga kerja bakti rimbawan.

(1) Seleksi calon tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara : a. meneliti berkas pendaftaran yang masuk; b. memilah dan mendokumentasikan berkas pendaftaran yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerimaan calon tenaga bakti rimbawan; c. mengelompokkan berkas calon tenaga kerja bakti rimbawan berdasarkan provinsi; d. melakukan rekapitulasi berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan penerimaan dan memberikan skoring penilaian terhadap berkas pendaftaran berdasarkan pedoman pemberian skoring; e. melakukan peringkat berdasarkan urutan skoring yang diberikan oleh panitia;

f. memberikan kode nomor urut pada berkas pendaftaran berdasarkan urutan peringkat; g. menentukan nama-nama calon tenaga kerja bakti rimbawan yang lolos seleksi berdasarkan jumlah kebutuhan dan urutan peringkat, jenis kegiatan dan lokasi penempatan; (2) Calon tenaga kerja bakti rimbawan yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan wawancara oleh panitia seleksi. (3) Pedoman pemberian skoring penilaian calon tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Daftar calon tenaga kerja bakti rimbawan yang telah lolos seleksi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selanjutnya disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai tenaga kerja bakti rimbawan. (2) Usulan penetapan tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat : a. daftar tenaga kerja bakti rimbawan yang dapat diterima sesuai dengan jumlah kebutuhan dan urutan peringkat; dan b. daftar lokasi penempatan tenaga kerja bakti rimbawan serta jenis kegiatan kehutanan sesuai hasil pemetaan.

(1) Kepala Badan P2SDM Kehutanan berdasarkan usulan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 MENETAPKAN tenaga kerja bakti rimbawan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan melalui situs (website) Badan P2SDM Kehutanan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan yang telah memperoleh keputusan tentang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditempatkan pada instansi atau unit pengguna : a. Kesatuan Pengelolaan Hutan; b. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan; c. Dinas yang mengurusi bidang kehutanan tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota; d. Badan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan atau Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi;

e. Badan Pelaksana Penyuluhan Kehutanan atau Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota; f. BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi bidang kehutanan. (2) Instansi atau unit pengguna tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendayagunakan tenaga kerja bakti rimbawan sebagai tenaga teknis atau administrasi dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan melakukan pemanggilan tenaga kerja bakti rimbawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib membuat perjanjian kerja dengan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat : a. para pihak; b. jenis pekerjaan; c. jangka waktu pekerjaan; d. lokasi penempatan; e. honorarium; f. fasilitas yang diberikan; g. hak dan kewajiban; h. sanksi.

dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kurikulum : a. pengetahuan dan keterampilan teknis atau administrasi kehutanan; b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; c. pengetahuan tentang kewirausahaan; d. pembinaan sikap mental dan perilaku. (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh instansi atau unit pengguna tenaga kerja bakti rimbawan. (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi orientasi wilayah kerja serta pembekalan teknis spesifik sesuai dengan penugasan di lapangan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja bakti rimbawan, membentuk panitia/tim untuk : a. mengindentifikasi kebutuhan diklat; b. menyusun dan mengembangkan materi/kurikulum; c. menyelenggarakan diklat; d. mengevaluasi hasil diklat;

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memiliki masa penugasan selama 2 (dua) tahun. (2) Tenaga Kerja bakti rimbawan dilakukan penilaian kinerja setiap tahun sebagai dasar penugasan untuk tahun ke dua.

Tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas siswa SMK Kehutanan, mahasiswa diploma atau strata 1 fakultas/jurusan/program studi kehutanan.

(1) Permohonan magang siswa dan mahasiswa kehutanan disampaikan oleh Kepala Sekolah/Pimpinan Fakultas kepada Kepala Badan P2SDM Kehutanan. (2) Permohonan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan lokasi magang dari Kepala KPH.

Jangka waktu pelaksanaan program magang siswa dan mahasiswa bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur: a. 2 (dua) bulan dalam satu kali magang bagi siswa SMK Kehutanan; b. 6 (enam) bulan dalam satu kali magang bagi mahasiswa kehutanan.

(1) Tenaga magang siswa/mahasiswa kehutanan yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna, sebelum melaksanakan kegiatan magang wajib membuat perjanjian kerja dengan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat : a.para pihak; b.jangka waktu; c.lokasi penempatan; d.insentif; e.hak dan kewajiban; f. sanksi.

(1) Tenaga magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas : a. PNS Kehutanan dengan pendidikan strata 1 sesuai dengan bidang profesi; b.Tenaga kerja bakti sarjana kehutanan atau bakti rimbawan dengan pendidikan strata 1 sesuai profesi yang telah menyelesaikan tugas dan berkinerja baik. (2) Tenaga magang bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan kurikulum magang profesi. (3) Kurikulum magang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun bersama oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Kehutanan serta perguruan tinggi.

(1) Permohonan magang profesi bidang kehutanan disampaikan oleh pimpinan fakultas/program studi Kehutanan kepada Kepala Badan P2SDM Kehutanan. (2) Permohonan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan lokasi magang dari Kepala KPH.

Jangka waktu pelaksanaan program magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Tenaga magang profesi bidang kehutanan yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna, sebelum melaksanakan kegiatan magang wajib membuat perjanjian kerja dengan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat : a. para pihak; b. jangka waktu; c. lokasi penempatan; d. insentif; e. hak dan kewajiban; f. sanksi.

Tenaga magang profesi bidang kehutanan yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna dan menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebelum menjalankan tugas diberikan pembekalan.

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh instansi atau unit pengguna tenaga magang profesi bidang kehutanan. (2) Pembekalan oleh instansi atau unit pengguna tenaga magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi orientasi wilayah kerja serta pembekalan teknis spesifik sesuai dengan penugasan di lapangan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib : a. melaksanakan tugas sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja; b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan; c. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pembekalan; d. menyusun rencana kerja individu triwulan, semester dan tahunan; e. membuat laporan perkembangan tugas bakti rimbawan setiap triwulan, semester dan tahunan. (2) Tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib : a. melaksanakan tugas sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja; b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan; c. menyusun rencana kerja individu; d. membuat laporan akhir. (3) Tenaga magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib : a. melaksanakan tugas sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja; b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan; c. mengikuti pembekalan; d. menyusun rencana kerja individu; e. membuat laporan semester; f. membuat laporan akhir.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berhak mendapat : a. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. biaya perjalanan dari :

1. tempat asal ke tempat tujuan penugasan; dan

2. tempat penugasan ke tempat asal setelah mengakhiri dua tahun masa penugasan. c. biaya operasional setiap bulan; d. bantuan biaya pemondokan sesuai dengan ketersediaan anggaran; e. surat keterangan sebagai tenaga Bakti Rimbawan; f. penghargaan bagi yang berprestasi. (2) Tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat memperoleh bantuan biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi dari lokasi Sekolah/ Perguruan tinggi ke tempat magang dan sebaliknya. (3) Tenaga magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat memperoleh bantuan biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi dari tempat kedudukan yang bersangkutan ke tempat magang dan sebaliknya.

(1) Pembiayaan pelaksanaan bakti rimbawan bersumber pada APBN Kementerian Kehutanan maupun APBD serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Instansi/unit pengguna tenaga bakti rimbawan dapat menyediakan seluruh atau sebagian anggaran untuk pembiayaan program bakti rimbawan di unit kerjanya melalui APBN, APBD dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangannya.

(1) Biaya penyelenggaraan bakti rimbawan dialokasikan antara lain untuk : a. perencanaan dan rekruitmen; b. administrasi; c. pendidikan dan pelatihan; d. pembekalan; e. pembinaan; f. pengawasan; g. monitoring dan evaluasi; h. rapat; i. dokumentasi dan publikasi;

j. koordinasi; k. pelaporan; dan l. biaya tenaga kerja bakti rimbawan m.biaya praktik magang (2) Biaya tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan secara langsung kepada tenaga kerja bakti rimbawan. (3) Biaya tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada tenaga kerja bakti rimbawan melalui rekening bank pemerintah yang ditunjuk. (4) Besarnya biaya yang dialokasikan oleh instansi/unit pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai pedoman harga satuan pokok kegiatan lingkup Kementerian Kehutanan yang dikelompokkan menurut wilayah.

(1) Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan bakti rimbawan dilakukan oleh : a. Badan P2SDM Kehutanan sebagai instansi pembina penyelenggaraan bakti rimbawan pusat. b. Instansi atau unit pengguna tenaga bakti rimbawan untuk tenaga bakti rimbawan yang bekerja di instansi atau unit pengguna masing- masing. c. Pimpinan sekolah/fakultas/program studi dan Kepala KPH bagi tenaga magang bakti rimbawan. (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja tenaga bakti rimbawan, Badan P2SDM Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.

(1) Instansi atau unit pengguna wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program bakti rimbawan setiap semester dan tahunan;

(2) Pimpinan sekolah/fakultas/program studi dan instansi/unit pengguna wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan akhir kegiatan magang siswa/mahasiswa kehutanan; (3) Pimpinan fakultas/program studi dan instansi/unit pengguna wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan akhir kegiatan magang profesi bidang kehutanan; (4) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan P2SDM Kehutanan. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) antara lain memuat: a. capaian kegiatan; b. penilaian kinerja tenaga bakti rimbawan; c. permasalahan/kendala yang dihadapi; dan d. tindak lanjut penyelesaian permasalahan.

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b, untuk tenaga kerja bakti rimbawan dilakukan oleh instansi/unit pengguna tenaga kerja bakti rimbawan berdasarkan instrumen penilaian kinerja, laporan triwulan, semester dan tahunan. (2) Penilaian kinerja untuk tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan dilakukan oleh instansi/unit pengguna tenaga magang siswa atau mahasiswa bakti rimbawan berdasarkan pada instrumen penilaian kinerja dan laporan semester. (3) Penilaian kinerja untuk tenaga magang profesi bidang kehutanan dilakukan oleh instansi/unit pengguna tenaga magang profesi bidang kehutanan berdasarkan pada instrumen penilaian kinerja dan laporan akhir. (4) Hasil penilaian kinerja tenaga bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh instansi/unit pengguna tenaga bakti rimbawan kepada Kepala Badan. (5) Tata cara penilaian kinerja bakti rimbawan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan; b. pengembalian biaya penempatan; c. penundaan pembayaran honorarium. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan. (4) Tata cara dan besarnya biaya pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya penempatan tenaga bakti rimbawan. (2) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran honorarium selama 2 (dua) bulan. (3) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak menyusun rencana kerja individu triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi berupa teguran peringatan oleh pimpinan instansi/unit pengguna. (4) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak membuat laporan perkembangan tugas setiap triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e serta tidak menyampaikan kepada instansi/unit pengguna tempat penugasan dengan tembusan kepada Badan P2SDM Kehutanan, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran honorarium selama 1 (satu) bulan.

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan yang diterima bekerja di instansi pemerintah atau di unit pengguna dapat mengajukan pengunduran diri dan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (2) Pengunduran diri tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan bukti asli penerimaan di tempat kerja yang baru.

(1) Tenaga magang siswa atau mahasiswa kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif oleh pimpinan sekolah/fakultas/program studi. (2) Tenaga magang profesi bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif oleh pimpinan fakultas/program studi.

Dengan ditetapkannya peraturan ini, Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT) yang telah ditetapkan sebagai BASARHUT tetap berlaku dan disesuaikan dengan peraturan ini.

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2013 tentang Bakti Sarjana Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN