Pasal 44

(1) Tenaga kerja bakti rimbawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan; b. pengembalian biaya penempatan; c. penundaan pembayaran honorarium. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan. (4) Tata cara dan besarnya biaya pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan.