Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2014 tentang STATUTA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut PENS, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta PENS adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PENS.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PENS.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan PENS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PENS.
7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di PENS.
8. Direktur adalah Direktur PENS.
9. Senat adalah Senat PENS yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
10. Dewan Penyantun adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.
11. Alumni PENS adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan di PENS.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

(1) PENS merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. (2) PENS diresmikan oleh PRESIDEN Soeharto pada tanggal 02 Juni 1988 dengan nama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi (PET) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Dies Natalis PENS. (3) Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi diubah menjadi Politeknik Elektronika Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA Nomor 0313/O/1991 Tahun 1991 tentang Penataan Politeknik Dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri. (4) Politeknik Elektronika Surabaya diubah menjadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-703/1/1995 Tahun 1995.

(1) PENS memiliki lambang berbentuk susunan bulatan yang berjumlah sembilan buah merupakan bentuk perspektif bola dunia, terdiri atas tujuh buah bulatan berwarna biru dan dua buah bulatan berwarna kuning keemasan. Empat buah bulatan berwarna biru dihubungkan oleh tiga jembatan dan dua buah bulatan berwarna kuning keemasan dihubungkan oleh satu jembatan dan di bawah susunan bulatan terdapat tulisan pens dengan huruf p, n, dan s berwarna biru dan huruf e berwarna kuning keemasan. (2) Lambang PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. bulatan terinspirasi dari bentuk bulatan pada biji dalam buah teratai yang menggambarkan kemurnian dan kesucian. Biji teratai merupakan hasil dari usaha keras penyerbukan yang dilakukan teratai yang melambangkan usaha keras PENS dalam mendidik mahasiswa supaya menjadi biji-biji terbaik yang menghasilkan tunas yang kuat; b. bulatan yang berjumlah sembilan melambangkan satuan tertinggi dari semesta dan merupakan sinergi dari:

1. Teknologi yang membawa perubahan (Emerging Technology), merupakan kegiatan PENS dalam penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah

ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat. 2. Global, merupakan cita-cita PENS untuk mendunia dan dapat berkontribusi pada skala nasional dan internasional. 3. Sumber Daya Manusia, PENS memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan karakter dasar jujur, orisinil, semangat, dan santun (JOSS) yang merupakan kunci utama PENS dalam meraih kesuksesan. 4. Jembatan Masa Depan (Bridge to the Future), semboyan utama PENS yang menjadi kebanggaan untuk sivitas akademika PENS. 5. Kreatif dan Inovatif, secara konsisten mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan perubahan zaman. 6. Pemangku Kepentingan, PENS bekerjasama dengan pemangku kepentingan. 7. Mahasiswa, PENS membekali mahasiswa dengan ilmu yang bermanfaat, mendidik mahasiswa dengan hati, dan mencetak mahasiswa berprestasi yang unggul dan berguna di masyarakat. 8. Karakter, pembentukan karakter seluruh sivitas akademika PENS dalam berpikir dan berperilaku untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan sifat JOSS. 9. Fasilitas, membangun fasilitas-fasilitas yang sangat memadai untuk seluruh kegiatan sivitas akademika PENS. c. tulisan PENS memiliki karakter unik yang sengaja diciptakan melengkung melambangkan visi dan misi PENS; d. warna biru bermakna kesucian, harapan, damai, spiritual, kesederhanaan, dan rendah hati; e. warna kuning keemasan bermakna semangat, positif, logis, inspiratif, komunikatif intelektual, dan cerdas. (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode: Nama Warna Kode Warna Biru C=100, M=82, Y=30, K=7 Kuning Keemasan C=0, M=16, Y=100, K=5

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PENS memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, dengan warna putih dengan kode warna C=0, M=0, Y=0 dan K=0, dan di tengahnya terdapat lambang PENS. (2) Bendera PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda sesuai dengan Jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang PENS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai warna, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera Jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PENS memiliki himne yang berjudul himne PENS. (2) Himne PENS sebagai berikut:

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) PENS memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya. (4) Busana almamater PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna abu-abu dengan kode warna C=0, M=0, Y=0 dan K=20, dan di bagian dada kiri terdapat lambang PENS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

Visi: Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging technology dalam skala nasional maupun internasional.

Misi: a. menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif dan berjiwa pemimpin, yang siap bersaing di era global; b. berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan vokasi; c. melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat; d. membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial kemasyarakatan.

Tujuan: a. menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta berkontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional; c. menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; d. mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas saling menguntungkan.

Rencana pengembangan jangka panjang: a. menjadikan pusat pendidikan teknologi rekayasa dan sebagai pengembang produk inovasi di INDONESIA yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional; b. selalu berusaha memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat; d. meningkatkan mutu lulusan agar unggul pada berbagai sektor lapangan kerja melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien; e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan teknologi rekayasa yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus menerus.

Organ PENS terdiri atas: a. Direktur b. Senat; c. Satuan Pengawasan; dan d. Dewan Penyantun.

Direktur sebagai organ pengelola PENS terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Bagian; c. Jurusan; d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan PENS untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri; b. menyusun dan/atau MENETAPKAN kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat; c. menyusun dan MENETAPKAN norma akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat; d. menyusun dan MENETAPKAN kode etik sivitas akademika setelah mendapatkan pertimbangan Senat; e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang; f. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun PENS; g. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; h. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); i. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; j. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

l. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan; n. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; o. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; q. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. (2) PENS dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(1) Senat merupakan organ PENS yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan akademik.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan dibidang akademik; b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur; c. memberikan pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur; d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika; e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. MENETAPKAN kurikulum program studi;
2. MENETAPKAN persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
3. MENETAPKAN persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; f. mengawasi penerapan ketentuan akademik; g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; m. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; n. memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada direktur untuk ditindaklanjuti.

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris. (2) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Direktur; b. Wakil Direktur; c. Ketua Jurusan; d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan e. Wakil dosen dari Jurusan. (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen pada setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih di antara dosen dengan ketentuan: a. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap program studi pada masing-masing Jurusan; b. dipilih diantara dosen pada program studi berdasarkan suara terbanyak. (4) Senat terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (5) Ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola. (6) Masa jabatan keanggotaan Senat untuk wakil dosen 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali. (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja. (8) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Satuan Pengawasan merupakan organ PENS yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan pengawasan internal bidang non- akademik; b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

(1) Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ahli di bidang akuntansi/keuangan; b. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia; c. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen aset; d. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang ahli di bidang ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berusia paling tinggi 61 tahun; d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya. e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (3) Satuan Pengawasan terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. (4) Anggota Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota satuan pengawasan diatur dengan Peraturan Satuan Pengawasan.

(1) Dewan Penyantun merupakan organ PENS yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan PENS. (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan. (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang : a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur dibidang non-akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; dan c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola PENS.

(1) Keanggotaan Dewan Penyantun, terdiri atas: a. Anggota biasa; dan b. Anggota kehormatan. (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang dosen yang mewakili setiap Jurusan; b. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan. (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. 1 (satu) orang wakil pemerintah provinsi Jawa Timur; b. 1 (satu) orang wakil pemerintah kota Surabaya; c. 1 (satu) orang mantan Direktur; d. 1 (satu) orang wakil alumni; e. 1 (satu) orang wakil ikatan orang tua mahasiswa; f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan g. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap Jurusan.

(1) Dewan Penyantun terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota. (2) Persyaratan anggota biasa Dewan Penyantun sebagai berikut: a. dosen wakil Jurusan yang diusulkan oleh ketua Jurusan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat; b. wakil tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Direktur; dan c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana. (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota kehormatan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan peraturan Dewan Penyantun.

(1) Dosen di lingkungan PENS dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur dan Wakil Direktur. (2) Dosen di lingkungan PENS dapat diangkat menjadi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir;

d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; g. cuti di luar tanggungan negara; dan h. berhalangan tetap. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; b. perubahan bentuk PENS. (7) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (8) Persyaratan umum untuk Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Persayaratan umum untuk Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: a. dosen pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani rohani; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar yang meninggalkan tugas Tridharma yang dinyatakan secara tertulis;

f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. menduduki jabatan fungsional:

1. Lektor bagi jabatan Wakil Direktur; dan 2) Asisten ahli bagi jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. h. bersedia dicalonkan menjadi Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis. (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan dengan peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilarang merangkap jabatan pada: a. Perguruan tinggi lain; b. Lembaga pemerintah; c. Perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan PENS.

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan PENS dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat: a. mutasi; b. perubahan organisasi. (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan: a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; b. pensiun; c. masa jabatan berakhir; d. diangkat dalam jabatan lain; e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab; f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;

g. cuti di luar tanggungan negara; dan h. berhalangan tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; b. perubahan bentuk PENS. (6) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi: a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. (7) Persayaratan umum untuk diangkat sebagai pejabat struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: a. Tenaga kependidikan pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani rohani; d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar yang meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan. (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan dengan peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin PENS. (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Direktur bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Senat membentuk panitia pemilihan Direktur; b. Panitia pemilihan melakukan identifikasi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur dan mengumumkan hasilnya; c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersedia dicalonkan wajib mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Direktur; d. Panitia pemilihan melakukan seleksi administratif sesuai persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan; e. Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama bakal calon Direktur kepada Senat paling sedikit 4 (empat) bakal calon; f. apabila bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan

g. apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur. (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyampaikan visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan PENS mendatang di hadapan Senat. b. Senat berdasarkan penugasan dari Menteri, melakukan penyaringan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur; c. ketentuan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Senat; d. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon hasil penyaringan kepada Menteri yang dilengkapi data riwayat hidup dan program kerja calon Direktur; (4) Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan PENS. (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya.

(1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Ketua Jurusan. (2) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Pengangkatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (7) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Senat membentuk panitia pemilihan Ketua Jurusan. (5) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon Ketua Jurusan. (6) Pemilihan calon Ketua Jurusan dilakukan oleh dosen pada Jurusan. (7) Calon Ketua Jurusan terpilih menunjuk salah satu dosen pada Jurusan untuk menjadi calon Sekretaris Jurusan. (8) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Direktur untuk ditetapkan. (9) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Kepala Pusat adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan. (2) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (3) Masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

a. Kepala Bagian; dan b. Kepala Subbagian.

(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah jabatan struktural. (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat. (2) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat ) tahun.

(1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota; (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur. (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (dua) tahun. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Dewan Penyantun.

(1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil; e. diberhentikan dari jabatan dosen; f. berhalangan tetap; g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; h. cuti di luar tanggungan negara; i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Direktur Bidang Akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direktur.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. (3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direktur dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Wakil Direktur kepada Menteri. (4) Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain menjalankan tugas Direktur, bertugas mempersiapkan pemilihan Direktur baru.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN perpanjangan masa jabatan Direktur sama dengan dilantiknya Direktur baru. (2) Dalam hal Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Direktur yang baru belum dilantik, Menteri MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur sampai dengan dilantiknya Direktur baru.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Direktur definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif melanjutkan sisa jabatan Ketua Jurusan . (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3),

Ketua Jurusan mengusulkan seorang Dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya. (2) penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Direktur mengangkat seorang dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Ketua Juruan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Kepala Pusat definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur. (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Direktur mengangkat seorang dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagai Kepala UPT.

Apabila terjadi pemberhentian Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Direktur mengangkat seorang tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagai Pejabat Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

a. permohonan sendiri; b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. berhalangan tetap; d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; e. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil; dan f. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PENS merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PENS: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PENS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. obyektifitas; e. jujur; dan f. pembinaan.

(4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PENS terdiri atas: a. bidang keuangan; b. bidang aset; dan c. bidang kepegawaian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal PENS merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal PENS: a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar; b. mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; c. mendorong semua pihak/unit di PENS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal PENS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; b. mengutamakan kebenaran; c. tanggung jawab sosial; d. pengembangan kompetensi personal; e. partisipatif dan kolegial; f. keseragaman metode; g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan. (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal PENS terdiri atas: a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan; b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;

c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur

(1) PENS menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. (2) PENS menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana terapan, dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Tahun akademik di PENS ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan mahasiswa baru. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan. (4) Diantara semester genap dan semester gasal, PENS dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di PENS dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).

(2) Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kurikulum PENS dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi. (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap jurusan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni standar nasional pendidikan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, tugas akhir, dan/atau bentuk lainnya. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan Garis-garis Besar Program Perkuliahan (GBPP). (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, huruf AB, huruf B, huruf BC, huruf C, huruf D, dan huruf E yang masing-masing bernilai 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1, dan 0. (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas/proyek akhir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan vokasi diadakan upacara wisuda. (2) Upacara wisuda dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran. (3) Bentuk, waktu dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) PENS menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar. (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan PENS diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa PENS harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat dan telah lulus seleksi dan terdaftar di PENS. (3) Penerimaan mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penerimaan mahasiswa melalui alih kredit, penugasan, dan kerja sama.

(4) Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa PENS apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) PENS melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian industri. (2) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (3) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni. (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/ industri/jurusan dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang. (6) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya. (7) Hasil penelitian merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. (3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) PENS melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-sektor. (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain. (7) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. (8) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkat. (4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di PENS sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) PENS dapat mengundang tenaga ahli dari luar PENS untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, PENS dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada PENS diatur dan ditetapkan oleh Senat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan 65 diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Lulusan PENS dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar Vokasi. (2) Gelar vokasi adalah Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III, dan Sarjana Terapan bagi lulusan Program Diploma IV, Magister Terapan bagi lulusan Program Magister Terapan dan Doktor Terapan bagi lulusan Program Doktor Terapan. (3) Jenis gelar singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Syarat pemberian gelar vokasi meliputi: a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi di lingkungan PENS berkenaan dengan program studi yang diikuti.

(1) Gelar vokasi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan. (2) PENS akan memberikan penghargaan kepada lulusan yang berprestasi (Dengan Pujian), sedangkan bentuk dan nilainya akan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada PENS. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada PENS (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dosen Pegawai Negeri Sipil atau dosen bukan Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Syarat untuk menjadi dosen: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar; d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depanbangsa dan negara. (2) Jenjang jabatan akademik dosen PENS diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian dosen, serta kenaikan pangkat dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik. (2) Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berwawasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan; d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi. (3) Tenaga Kependidikan PENS terdiri atas: a. Pustakawan; b. Instruktur; c. Laboran; d. Pranata komputer; e. Teknisi; dan f. Tenaga penunjang akademik lainnya.

(4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar sah pada salah satu program studi/jurusan di lingkungan PENS. (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/Aliyah atau yang sederajat, dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru PENS. (3) PENS mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (4) Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PENS setiap tahun disesuaikan dengan kapasitas/daya tampung setiap program studi. (5) Tiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa PENS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Direktur.

(1) Mahasiswa mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar; mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya ; d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya; e. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan g. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. ikut menanggung biaya penyelenggarakan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku; c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan; d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; e. menjaga kewibawaan dan nama baik PENS; f. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional . (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

(1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Pancasilais yang cerdas dan trampil.

(2) Kedudukan organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan PENS. (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarkan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. (4) Tugas pokok, fungsi, keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (6) Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dalam Peraturan Direktur atas Persetujuan Senat.

(1) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan kegiatan-kegiatan penunjang. (2) Kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur, sedangkan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan antar negara harus mendapat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

(1) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran PENS yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur. (2) Dana yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat digunakan secara taat azas, sehingga penyumbang dan mahasiswa merasakan manfaatnya.

(1) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pemecatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberhentian atas dasar tidak memenuhi persyaratan akademik yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh Direktur setelah diusulkan oleh Ketua Jurusan atas persetujuan Senat.

(1) Alumni PENS adalah seseorang yang telah terdaftar dan menyelesaikan pendidikannya di PENS. (2) Untuk membina hubungan antara alumni dengan PENS, para alumni dihimpun dalam organisasi alumni yang diatur dan ditetapkan oleh alumni sendiri.

(3) Hubungan antara organisasi alumni dengan PENS bersifat kemitraan.

(1) Untuk mewujudkan visi dan misi, PENS menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan strategis, persamaan kedudukan, saling menguntungkan serta memberi kontribusi kepada masyarakat. (3) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e. berkelanjutan; dan f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat berbentuk: a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. program kembaran; c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit; d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;

f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; g. pemagangan; h. penerbitan terbitan berkala ilmiah; i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat berbentuk: a. pendayagunaan aset; b. usaha penggalangan dana; c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau d. bentuk lain yang dianggap perlu. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, laboratorium dan unit-unit di lingkungan PENS, serta dari pihak lain. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Direktur.

(1) Sarana dan prasarana PENS diselenggarakan dengan sistem otonomi perguruan tinggi. (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembelian dan tatacara pembelian sarana dan prasarana; b. pencatatan sarana dan prasarana; c. penghapusan sarana dan prasarana. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara. (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembiayaan PENS dapat diperoleh dari sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha. (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Uang Kuliah Tunggal mahasiswa; b. biaya seleksi ujian masuk PENS; c. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi PENS; d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; e. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga non pemerintah; dan f. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi PENS; b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; b. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah luar negeri, dan sumber pendapatan lain. (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sah dan tidak mengikat.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PENS, setiap tahun disusun rencana anggaran. (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan PENS dan sesuai dengan kemampuan pendanaan. (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kinerja PENS untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana anggaran diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola PENS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Akreditasi di PENS meliputi akreditasi institusi dan akreditasi program studi. (2) Penyelenggaraan akreditasi di PENS dikoordinasikan oleh pusat penjaminan mutu. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan PENS masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

(1) Perubahan statuta PENS dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ PENS. (2) Wakil dari seluruh organ PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Direktur dan pimpinan unit organisasi di bawah Direktur, sebagai berikut:

1. Wakil Direktur;
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan; b. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Senat; c. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Satuan Pengawasan; dan d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Dewan Penyantun. (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta PENS didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara. (4) Perubahan statuta PENS yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN