Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disebut PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga pelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
4. Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan

kegiatan pelatihan. 5. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan. 6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 7. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA. 9. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 10. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: a. LPK Swasta; b. LPK Pemerintah;atau c. LPK Perusahaan.

(1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi LPK oleh kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.

(1) Untuk mendapatkan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan: a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang; b. daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan

untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; e. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang; f. profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:

1. struktur organisasi dan uraian tugas;
2. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
4. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
5. kapasitas pelatihan pertahun;
6. daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik di atas kertas dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon/faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh penanggung jawab LPK.

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, kepala dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan izin LPK dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.

(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin LPK dan ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal. (5) Penerbitan dan penolakan izin LPK disusun dengan mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala dinas kabupaten/kota dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten/kota. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Kepala dinas kabupaten/kota dalam menerbitkan izin LPK harus mempertimbangkan tingkat risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat pelatihan kerja.

Bagi LPK yang telah memperoleh izin dari kepala dinas kabupaten/kota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Penanggung jawab LPK wajib melaporkan kepada kepala dinas kabupaten/kota dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK.

(1) Pengajuan permohonan perubahan penanggung jawab LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan: a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku; b. fotokopi akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang; c. pasfoto penanggung jawab dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah. (2) Pengajuan permohonan perubahan alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan melampirkan: a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku; b. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; c. keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang. (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin perubahan LPK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (4) Penerbitan izin perubahan LPK disusun dengan mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada dinas kabupaten/kota. (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala dinas kabupaten/kota.

(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota, dengan melampirkan: a. fotokopi keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja; b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri dan riwayat hidup; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. struktur organisasi dan uraian tugas;
2. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
4. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
5. kapasitas pelatihan pertahun. e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e, tidak berlaku bagi LPK Pemerintah.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang telah diterima oleh kepala dinas kabupaten/kota selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya beranggotakan unsur dari unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di dinas kabupaten/kota. (3) Verifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan tanda daftar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi. (5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh kepala dinas kabupaten/kota ditembuskan kepada kepala dinas provinsi dan Direktur Jenderal. (6) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Apabila setelah 1 (satu) hari kerja kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menerbitkan tanda daftar, maka LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pelatihan kerja.

Dalam hal LPK swasta akan melakukan penambahan program pelatihan kerja, maka LPK swasta mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota.

(1) Pengajuan permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan melampirkan: a. fotokopi izin LPK yang masih berlaku; b. realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja; c. daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi; d. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan; e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan. (2) Dalam hal permohonan penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan penambahan program pelatihan kerja diterima. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, kepala dinas kabupaten/kota menolak permohonan penambahan program pelatihan kerja dan harus disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.

(4) Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan izin penambahan program pelatihan kerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) Penerbitan izin penambahan program pelatihan kerja disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang akan melakukan penambahan program pelatihan kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota.

(1) Pembinaan terhadap LPK dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara kementerian, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur, dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK.

(1) LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada dinas kabupaten/kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali. (2) Kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan

pelatihan kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada kepala dinas provinsi. (3) Kepala dinas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal. (4) Laporan realisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan rekapitulasi realisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala dinas kabupaten/kota memberikan sanksi administratif kepada LPK Swasta berupa: a. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; b. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja;atau c. pencabutan izin LPK.

(1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dalam hal LPK: a. menggunakan instruktur dan tenaga pelatihan tidak sesuai dengan program; b. melaksanakan pelatihan kerja di luar program yang telah disetujui; c. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program. (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) MENETAPKAN kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja. (2) Selama masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang menerima peserta pelatihan kerja untuk program pelatihan kerja yang sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerjanya.

(1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota. (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.

(1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dalam hal LPK: a. menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja selama dijatuhi sanksi penghentian

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); b. tidak melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada kepala dinas kabupaten/kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota dalam bentuk surat keputusan yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Keputusan kepala dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), MENETAPKAN kewajiban yang harus dipenuhi LPK selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja. (2) Selama masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja yang sedang dihentikan pelaksanaan program pelatihan kerjanya.

(1) Dalam hal LPK telah selesai menjalani masa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka LPK wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota. (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan

keputusan mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja dan LPK dapat melanjutkan kembali program pelatihan kerja. (3) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mengacu pada Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja telah berakhir dan LPK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi pencabutan izin LPK.

(1) Kepala dinas kabupaten/kota menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK dalam hal LPK: a. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; b. tidak memenuhi standar mutu LPK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak melaporkan perubahan penanggung jawab LPK atau alamat LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; d. tidak menyelenggarakan program pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun; e. menyalahgunakan izin LPK; f. menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa proses pelatihan kerja.

(2) Bentuk keputusan kepala dinas kabupaten/kota mengenai pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal LPK yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), LPK yang bersangkutan berkewajiban untuk: a. mengembalikan biaya pelatihan kerja kepada peserta; b. mengembalikan izin LPK kepada kepala dinas kabupaten/kota.

LPK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin LPK dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin dengan ketentuan LPK yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan memenuhi persyaratan permohonan LPK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(1) Dalam hal LPK menggunakan instruktur TKA wajib memiliki kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli dibidangnya. (2) Ketentuan mempekerjakan instruktur TKA bagi LPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Izin penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi LPK dengan Penyertaan Modal Asing diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri. (2) Ketentuan mengenai penerbitan izin penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi LPK dengan Penyertaan Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

LPK yang memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA