Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

5. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.

9. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

10. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

11. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

13. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP setiap tahun takwim pada bulan November.

14. Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin yang diberikan sebelum perusahaan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagai persyaratan dalam pengurusan perizinan dari instansi terkait dan persiapan dokumen lainnya.

15. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah INDONESIA dengan perusahaan yang berbadan hukum INDONESIA dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.

16. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara. www.djpp.kemenkumham.go.id

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

(1) Izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara terdiri atas: a. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; b. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi mineral atau batubara. (3) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan. (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada perusahaan: a. Badan Usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan yang terdiri atas:

1. orang perseorangan;
2. perusahaan komanditer; dan/atau
3. perusahaan firma. (5) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara. (6) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing- masing jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan wajib mempunyai izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Untuk mendapatkan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan: a. metode eksplorasi; b. laporan akhir ekplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK; c. jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK; d. kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; e. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi; dan f. perjanjian jual-beli dengan pembeli mineral atau batubara.

(1) Dalam hal permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali di lokasi WIUP atau WIUPK dengan membuat berita acara pemeriksaan dan evaluasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali pada titik-titik eksplorasi dan/atau studi kelayakan dalam WIUP atau WIUPK. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. (5) Pemberian atau penolakan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (6) Ketentuan mengenai format keputusan pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Dalam hal permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan disertai dengan alasan penolakannya.

Penerbitan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(1) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan wajib: a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. membayar iuran produksi untuk mineral logam atau batubara atau pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam atau batuan yang tergali yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. menyampaikan laporan hasil Penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara yang tergali dari lokasi penimbunan mineral atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada lintas wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dilarang mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan evaluasi di lapangan, ternyata sengaja digali dan tidak sesuai dengan metode eksplorasi yang telah disampaikan dalam laporan akhir eksplorasi detail, maka pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan: a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; b. pembangunan konstruksi pelabuhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pembangunan terowongan; d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut. (3) Dalam hal Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bermaksud menjual mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali dan akan memanfaatkan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. (4) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan oleh: a. Menteri, apabila mineral dan/atau batubara yang tergali berada pada lintas provinsi dan/atau berbatasan langsung dengan negara lain dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; b. gubernur apabila mineral dan/atau batubara yang tergali berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; atau c. bupati/walikota apabila mineral dan/atau batubara yang tergali berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil. (5) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan harus mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampiri dengan: a. akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. profil Badan Usaha; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang; e. master plan kegiatan yang dikerjakan; f. jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; dan h. perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual.

(1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diajukan oleh Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali di lokasi tergalinya mineral dan/atau batubara dengan membuat berita acara pemeriksaan dan evaluasi. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali pada titik-titik akibat kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan. (5) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (6) Ketentuan mengenai format keputusan pemberian IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon IUP Operasi Produksi untuk penjualan disertai dengan alasan penolakannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(1) Dalam hal mineral dan/atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berada dalam WIUP atau WIUPK dan/atau wilayah Kontrak Karya atau wilayah PKP2B maka hak untuk menjual komoditas tambang yang tergali tersebut berada pada pemegang IUP, IUPK, Kontrak Karya, atau PKP2B. (2) Pemegang IUP, IUPK, Kontrak Karya, atau PKP2B yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan wajib memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. (3) Untuk mendapatkan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan serta hak dan kewajiban pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan wajib: a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membayar iuran produksi untuk mineral logam atau batubara atau pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam atau batuan yang tergali yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali atau akan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara dari lokasi penimbunan mineral atau batubara yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada lintas www.djpp.kemenkumham.go.id

wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan dilarang: a. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan b. mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan oleh: a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan/atau lintas negara atau modalnya berasal dalam rangka penanaman modal asing; b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau c. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. IUPK Operasi Produksi; c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau d. IPR. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri selain melakukan Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang izinnya diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur selain melakukan Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang izinnya diberikan oleh bupati/walikota.

(1) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. profil Badan Usaha;
3. akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
6. surat keterangan domisili;
7. perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang: a) IUP Operasi Produksi; b) IUPK Operasi Produksi; c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d) IPR; dan/atau e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
8. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; dan
9. perjanjian kerja sama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. b. koperasi, paling sedikit meliputi:
10. surat permohonan;
11. profil koperasi;
12. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta www.djpp.kemenkumham.go.id

perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. susunan pengurus; 6. surat keterangan domisili; 7. perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dengan perusahaan pemegang: a) IUP Operasi Produksi; b) IUPK Operasi Produksi; c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d) IPR; dan/atau e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 8. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; dan 9. perjanjian kerja sama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. surat keterangan domisili;
5. perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang: a) IUP Operasi Produksi; b) IUPK Operasi Produksi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d) IPR; dan/atau e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 6. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; dan 7. perjanjian kerja sama Penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. susunan pengurus;
6. surat keterangan domisili;
7. perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang: a) IUP Operasi Produksi; b) IUPK Operasi Produksi; c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d) IPR; dan/atau e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, www.djpp.kemenkumham.go.id

yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 8. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; dan 9. perjanjian kerja sama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 dan angka 9, huruf b angka 7 dan angka 9, huruf c angka 5 dan angka 7, dan huruf d angka 7 dan angka 9 memuat materi antara lain: a. jumlah tonase dan jadwal rencana pengangkutan dan penjualan; b. kesepakatan harga pengangkutan dan penjualan mineral dilakukan:

1. secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);
2. secara Free on Board di atas tongkang (barge);
3. sampai dengan pengguna akhir di dalam negeri; atau
4. secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight. c. kesepakatan harga pengangkutan dan penjualan batubara dilakukan:
5. secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel);
6. secara Free on Board di atas tongkang (barge);
7. dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau
8. secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight. d. jenis, kualitas, dan asal komoditas mineral dan batubara yang akan diangkut; e. tujuan penjualan dan jangka waktu perjanjian kerja sama; f. pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi: a. RKAB; dan b. daftar peralatan termasuk armada pengangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi harus dilengkapi:

1. laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi;
2. rencana produksi per tahun pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan RKAB yang telah disetujui;
3. persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan Penjualan;
4. foto kopi persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi; dan
6. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi:
7. kapasitas produksi per tahun; dan
8. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral ikutan yang dimanfaatkan; c. IPR harus dilengkapi:
9. kapasitas produksi per tahun;
10. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan
11. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya harus dilengkapi data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang bersangkutan.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk Pengangkutan mineral atau batubara.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir; b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan mineral dan batubara; dan c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

(1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota www.djpp.kemenkumham.go.id

sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. (4) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. nama Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; b. alamat Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; c. susunan pengurus Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; d. komposisi saham untuk Badan Usaha atau kepemilikan modal untuk koperasi dan perseorangan; e. nama pemegang saham untuk Badan Usaha; f. jenis usaha yang diberikan untuk pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara; g. asal komoditas tambang yang akan diangkut dan dijual berdasarkan perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. IPR; dan/atau
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; h. jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan i. hak dan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. (6) Ketentuan mengenai format keputusan pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan disertai dengan alasan penolakannya.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan berakhir.

(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang komoditas tambangnya berasal selain dari perusahaan yang telah tercantum dalam IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualannya wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan meningkatkan jumlah kapasitas pengangkutan dan penjualannya wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi www.djpp.kemenkumham.go.id

khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, angka 7 sampai dengan angka 9, huruf b angka 1, angka 7 sampai dengan angka 9, huruf c angka 1, angka 5 sampai dengan angka 7, huruf d angka 1, angka 7 sampai dengan angka 9, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2); dan b. RKAB yang telah direvisi. (4) Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, angka 7, dan angka 9, huruf b angka 1, angka 7, dan angka 9, huruf c angka 1, angka 5, dan angka 7, huruf d angka 1, angka 7, dan angka 9, dan Pasal 16 ayat (2); b. alasan peningkatan jumlah kapasitas Pengangkutan dan Penjualan; dan c. RKAB yang telah direvisi.

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mempunyai hak: a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;

2. IUPK Operasi Produksi;

3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

4. IPR; dan/atau

5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral atau batubara yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai dari Free on Board Barge atau Free on Board Vessel untuk diangkut dan dijual: www.djpp.kemenkumham.go.id

6. lintas provinsi dan lintas negara bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri;

7. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur; atau

8. di dalam 1 (satu) kabupaten/kota bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dilarang menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota yang bersangkutan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur dilarang menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur yang bersangkutan. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri dilarang menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dapat menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur atau Menteri. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur dapat menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang akan mengangkut dan menjual mineral atau batubara dari Free on Board Barge atau Free on Board Vessel yang berada di lokasi pelabuhan wajib disertai dengan: a. surat keterangan Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara dari pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;

2. IUPK Operasi Produksi;

3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

4. IPR; dan/atau

5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean. b. dokumen dengan pihak pembeli yang berisi:

6. tujuan pengiriman/tujuan perusahaan penerima;

7. pelabuhan muat;

8. tanggal muat;

9. spesifikasi untuk mineral dan batubara dilengkapi dengan sertifikat jumlah tonase (certificate of weight) serta sertifikat conto dan analisis (certificate of sampling and analysis) dari surveyor yang ditunjuk oleh Menteri atau instansi terkait;

10. daftar muatan kapal (bill of lading/cargo manifest);

11. faktur penjualan mineral dilakukan: a) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel); b) secara Free on Board di atas tongkang (barge); c) sampai dengan pengguna akhir di dalam negeri; atau d) secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. faktur penjualan batubara dilakukan: a) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel); b) secara Free on Board di atas tongkang (barge); c) dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau d) secara Cost Insurance Freight atau Cost and Freight, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

13. surat pemberitahuan ekspor barang (PEB) apabila akan dijual ke luar negeri. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditembuskan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan sebagai berikut: a. jenis komoditas tambang;

b. komoditas tambang yang dibeli dan diangkut sesuai dengan perjanjian kerja sama pengangkutan dan jual-beli mineral atau batubara;

c. alat angkut:

1. nama tongkang (barge)/kapal pengangkut (vessel)/ truk atau alat angkut lainnya; dan
2. jumlah tonase/volume/total cargo. d. pelabuhan muat; e. tanggal muat; dan f. spesifikasi untuk mineral dan batubara dilengkapi dengan sertifikat jumlah tonase (certificate of weight) serta sertifikat conto dan analisis (certificate of sampling and analysis) dari surveyor yang ditunjuk oleh Menteri atau instansi terkait.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib: a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; e. memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara dalam rangka penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. melaksanakan praktek teknik pengangkutan dan bisnis penjualan komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui; g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; h. menyampaikan laporan apabila membangun fasilitas pengangkutan dan fasilitas bongkar muat yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan; j. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal; k. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; l. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; m. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap saat; dan n. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap saat. (2) RKAB dan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada: a. Menteri dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diterbitkan oleh bupati/walikota; b. Menteri dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diterbitkan oleh gubernur; atau c. gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diterbitkan oleh Menteri. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, serta pengawasan atas asal dan jumlah produk komoditas tambang dan/atau produk pengolahan dan/atau pemurnian yang dilakukan pengangkutan dan Penjualan.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang melakukan pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang bukan berasal dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi; b. IUPK Operasi Produksi; c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d. IPR; dan/atau e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang memindah-tangankan IUP-nya kepada pihak lain. (2) Pengalihan saham pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 www.djpp.kemenkumham.go.id

diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. realisasi RKAB selama 2 (dua) tahun terakhir; b. laporan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan selama 2 (dua) tahun terakhir; c. perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. IPR; dan/atau
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; d. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; e. perjanjian kerja sama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri; f. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan g. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik. (3) Laporan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. pengangkutan dan penjualan dari supplier hingga pengguna akhir (end users); dan b. invoice pembelian dan invoice Penjualan mineral atau batubara. (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e memuat materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta kinerja perusahaan selama memegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. (7) Pemberian atau penolakan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (8) Dalam hal permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan disertai alasan penolakannya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d. (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam; b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara. (3) Perusahaan dalam bentuk perseorangan hanya dapat mempunyai: a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; dan b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada perusahaan oleh: a. Menteri, apabila:

1. komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari: a) pemasok impor komoditas tambang untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; b) pemegang IUPK Operasi Produksi, c) pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau d) pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada pada provinsi lain;
2. lokasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berada pada lintas provinsi.
3. modalnya berasal dalam rangka penanaman modal asing. b. gubernur, apabila:
4. komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari: a) pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b) pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada pada kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi.
5. lokasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bupati/walikota, apabila:

1. komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
2. lokasi kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan Menteri selain mengolah dan/atau memurnikan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dapat menerima komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang berasal dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada:

1. dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang lokasinya sama dengan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sepanjang: a) tidak ada IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/walikota yang bersangkutan; atau b) kapasitas produksi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/ walikota tidak dapat menampung untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari komoditas tambang yang ada di kabupaten/kota setempat.
2. pada kabupaten/kota yang berbeda dengan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dalam 1 (satu) provinsi sepanjang: a) tidak ada IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan/atau gubernur; atau b) kapasitas produksi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/ walikota dan/atau gubernur tidak dapat menampung untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari komoditas tambang yang ada di kabupaten/kota dan/atau provinsi setempat.
3. pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sepanjang: www.djpp.kemenkumham.go.id

a) tidak ada IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur; atau b) kapasitas produksi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/ walikota dan/atau gubernur tidak dapat menampung untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari komoditas tambang yang ada di kabupaten/kota dan/atau provinsi setempat. b. IPR; c. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri; dan/atau f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan gubernur selain mengolah dan/atau memurnikan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat menerima komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang berasal dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada:

1. dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang lokasinya sama dengan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sepanjang: a) tidak ada IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/walikota yang bersangkutan; atau b) kapasitas produksi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/ walikota tidak dapat menampung untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari komoditas tambang yang ada di kabupaten/kota setempat;
2. pada kabupaten/kota yang berbeda dengan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dalam 1 (satu) provinsi sepanjang: a) tidak ada IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/walikota; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b) kapasitas produksi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh bupati/ walikota tidak dapat menampung untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari komoditas tambang yang ada di kabupaten/kota setempat. b. IPR; c. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur; dan/atau f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan bupati/walikota selain mengolah dan/atau memurnikan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dapat menerima komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang berasal dari pemegang: a. IPR; b. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; c. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota; dan/atau e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh bupati/walikota yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka www.djpp.kemenkumham.go.id

mempersiapkan dokumen studi kelayakan, penyusunan perjanjian kerja sama, dan pengurusan perizinan lain. (2) Untuk mendapatkan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a untuk: a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. profil Badan Usaha;
3. akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
6. surat keterangan domisili;
7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari: a) pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; b) pemegang IUPK Operasi Produksi; c) pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. 1 (satu) kabupaten/kota;
2. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
3. kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi;
4. lintas provinsi; dan/atau 5) provinsi lain. d) pemegang IPR; e) pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; f) pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan g) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau h) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7. b. koperasi, paling sedikit meliputi:
9. surat permohonan;
10. profil koperasi;
11. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak;
13. susunan pengurus;
14. surat keterangan domisili; dan
15. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah berasal dari pemegang: a) IUPK Operasi Produksi; b) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. 1 (satu) kabupaten/kota;
2. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
3. kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi;
4. lintas provinsi; dan/atau 5) provinsi lain; c) IPR; d) izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; e) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; f) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau g) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7. c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
9. surat permohonan;
10. Kartu Tanda Penduduk;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak;
12. surat keterangan domisili; dan
13. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang: a) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam:

1. 1 (satu) kabupaten/kota;
2. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
3. kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi;
4. lintas provinsi; dan/atau 5) provinsi lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

b) IPR; c) izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau f) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 5. d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemilik modal;
6. surat keterangan domisili; dan
7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang: a) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam:

1. 1 (satu) kabupaten/kota;
2. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
3. kabupaten/kota lainnya dalam 1 (satu) provinsi;
4. lintas provinsi; dan/atau 5) provinsi lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

b) IPR; c) izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau f) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7. (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, huruf b angka 8, huruf c angka 6, dan huruf d angka 8 memuat materi antara lain: a. jumlah tonase; b. jenis, kualitas, dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c. jangka waktu nota kesepahaman; dan d. pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, meliputi: a. rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi; dan b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c meliputi antara lain pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir; b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

(1) Dalam hal permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian. (4) Pemberian atau penolakan permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (5) Dalam hal permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan alasan penolakannya.

(1) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit memuat: a. nama Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; b. alamat Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; c. susunan pengurus Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. komposisi saham untuk Badan Usaha atau kepemilikan modal untuk koperasi dan perseorangan; e. nama pemegang saham untuk Badan Usaha; f. jenis usaha yang diberikan untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara; g. rencana pasokan komoditas tambang berasal dari impor, provinsi lain, kabupaten/kota lain, dan/atau dalam 1 (satu) kabupaten/kota; h. jangka waktu Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian; dan i. hak dan kewajiban pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Ketentuan mengenai format keputusan pemberian Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian harus: a. melakukan pengurusan izin lokasi untuk pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian dan pelabuhan khusus apabila diperlukan; b. menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. menyusun naskah perjanjian kerja sama untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara dengan:

1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
2. pemegang IUP Operasi Produksi;
3. pemegang IUPK Operasi Produksi;
4. pemegang IPR;
5. pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
6. pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; dan/atau
7. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
8. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang produknya belum www.djpp.kemenkumham.go.id

memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. d. menyusun naskah perjanjian kerja sama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri; e. menyiapkan rencana konstruksi pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian; f. mengurus perizinan terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; g. menyusun studi kelayakan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan h. menyusun naskah perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak terkait apabila akan memanfaatkan sisa dan/atau produk sampingan hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri. (2) Setiap pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyusun dan menyampaikan RKAB atas pelaksanaan kegiatan selama Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian berlaku; b. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal; dan c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan triwulan dan tahunan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang telah diberikan kepada perusahaan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

(1) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. belum selesainya pengurusan izin lokasi untuk pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian serta pelabuhan khusus apabila diperlukan; b. belum selesainya penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. belum selesainya penyusunan dokumen studi kelayakan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau d. belum selesainya perizinan yang terkait. (3) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang telah selesai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. administratif ... a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 7; b. koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 7; c. orang perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d angka 1 sampai dengan angka 7.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, meliputi: a. RKAB; b. rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; c. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang Pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun; d. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui; dan e. perjanjian kerja sama dalam rangka Pengolahan dan/atau Pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan:

1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
2. pemegang IUP Operasi Produksi;
3. pemegang IUPK Operasi Produksi;
4. pemegang IPR;
5. pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
6. pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
7. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
8. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. f. perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi harus dilengkapi:

1. laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi;
2. rencana produksi per tahun pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan RKAB yang telah disetujui;
3. persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan Penjualan;
4. fotokopi persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi; dan
6. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. b. IPR harus dilengkapi:
7. kapasitas produksi per tahun;
8. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan
9. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam atau batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR. c. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan harus dilengkapi:
10. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak www.djpp.kemenkumham.go.id

diterbitkannya IUP Eksplorasi dan/atau IUPK Eksplorasi; dan 2. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan. d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan harus dilengkapi tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan. e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus dilengkapi data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang bersangkutan. f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya harus dilengkapi:

1. kapasitas produksi per tahun; dan
2. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi untuk mineral ikutan yang dimanfaatkan. (3) Perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat materi antara lain: a. jumlah tonase; b. jenis, kualitas, dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c. rencana kerja sama berupa:
3. kegiatan untuk melakukan proses Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral atau batubara; atau
4. jual beli bijih atau konsentrat mineral atau batubara; d. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan e. harga pembelian komoditas mineral dan/atau batubara berdasarkan harga patokan Penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perjanjian kerja sama jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat materi antara lain: a. jumlah tonase; b. jenis dan kualitas mineral atau batubara yang telah diolah dan/atau dimurnikan; c. tujuan penjualan; dan d. jangka waktu perjanjian kerja sama. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi: a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir; b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

(1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 telah lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (4) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan alasan penolakannya.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memuat: a. nama Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; b. alamat Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; c. susunan pengurus Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan; d. komposisi saham untuk Badan Usaha atau kepemilikan modal untuk koperasi dan perseorangan; e. nama pemegang saham untuk Badan Usaha; f. jenis usaha yang diberikan untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara; g. asal komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan; h. kapasitas produksi; i. jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan j. hak dan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Ketentuan mengenai format keputusan pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.

(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang komoditas tambangnya berasal selain dari perusahaan yang telah tercantum dalam IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan meningkatkan jumlah kapasitas pengolahan dan/atau pemurniannya, wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 7, huruf b angka 1 dan angka 7, huruf c angka 1 dan angka 5, huruf d angka 1 dan angka 7, dan Pasal 46 ayat (1) huruf e dan huruf f, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); b. RKAB yang telah direvisi; dan c. studi kelayakan yang telah direvisi apabila produksi melebihi kapasitas yang telah disetujui dalam studi kelayakan sebelumnya. (4) Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1 dan Pasal 46 ayat (1) huruf e dan huruf f, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); b. alasan peningkatan jumlah kapasitas pengolahan dan/atau pemurnian; c. RKAB yang telah direvisi; dan d. studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah direvisi apabila produksi melebihi kapasitas yang telah disetujui dalam studi kelayakan sebelumnya.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan komersial setelah memenuhi laik operasi berdasarkan penilaian komisioning dan mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib: a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara dalam rangka Penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; f. melakukan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. melaksanakan praktek teknik pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui; h. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; i. membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan standar teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan; k. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal; l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas; m. memaksimalkan penjualan produk ikutan atau produk samping (by product) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; n. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian; o. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap saat; dan p. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap saat. (2) RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada: a. Menteri dan gubernur apabila IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diterbitkan oleh bupati/walikota; b. Menteri dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi untuk khusus pengolahan dan/atau pemurnian diterbitkan oleh gubernur; atau c. gubernur dan bupati/walikota apabila IUP Operasi Produksi untuk khusus pengolahan dan/atau pemurnian diterbitkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan. (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mempunyai hak: a. membeli dan mengangkut komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan sesuai dengan naskah perjanjian kerja sama yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; b. mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah dan/atau dimurnikannya; c. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk sampingan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri; d. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli; f. mendapatkan perizinan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan dermaga atau pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Harga pembelian komoditas tambang mineral atau batubara yang dimuat dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengawasan atas asal dan jumlah produk komoditas tambang dan/atau produk pengolahan yang dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilarang melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian dari hasil penambangan yang bukan berasal dari: a. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; b. pemegang IUPK Operasi Produksi; c. pemegang IUP Operasi Produksi; d. pemegang IPR; e. pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; f. pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan; g. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau h. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilarang memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain. (2) Pengalihan saham pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. realisasi RKAB selama 2 (dua) tahun terakhir; b. laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian selama 2 (dua) tahun terakhir; c. perjanjian kerja sama dengan:

1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
2. pemegang IUP Operasi Produksi;
3. pemegang IUPK Operasi Produksi;
4. pemegang IPR;
5. pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
6. pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
7. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
8. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. d. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IPR, izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; e. perjanjian kerja sama dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri; f. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; dan g. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. arus pengolahan dan/atau pemurnian dari pemasok (supplier) hingga pengguna akhir (end users); dan b. invoice pembelian dan invoice Penjualan mineral atau batubara. (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kinerja perusahaan selama memegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (5) Pemberian atau penolakan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. (6) Dalam hal permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai alasan penolakannya.

(1) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, atau ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, atau ayat (3) dikenai sanksi administratif. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, atau huruf n, atau ayat (2), Pasal 28, atau Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 dikenai sanksi administratif. (5) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, atau huruf p, atau ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; atau c. pencabutan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

(1) Dalam hal pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b. (2) Sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, dikenakan kepada pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir dan wajib disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. b. pemegang Kontrak Karya dan PKP2B yang telah melakukan perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan serta Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan serta IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. c. pemegang Kontrak Karya dan PKP2B yang akan melakukan perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan serta Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan serta IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. d. terhadap permohonan izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id