Pasal 49

(1) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 telah lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi. (2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan dinas teknis provinsi atau dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi mineral dan batubara untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (4) Pemberian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap dan benar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dalam hal permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian ditolak, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan alasan penolakannya.