Peraturan Menteri Nomor m-01-pr-08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyuluhan Hukum Terpadu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta serta Organisasi Kemasyarakatan

secara bersama-sama dan terpadu mengenai penyuluh, sasaran, dan/atau materi penyuluhan. 4. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. 5. Pusat adalah wilayah penyuluhan hukum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sasaran penyuluhannya di luar kewenangan administratif Pemerintah Daerah tersebut. 6. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. 7. Kadarkum Binaan adalah Kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing, dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya. 8. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan adalah desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum. 9. Desa Sadar atau Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. 10. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam satu Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. 11. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.

12. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bantuan hukum adalah pelayanan jasa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum lainnya untuk membela perkara masyarakat yang kurang

mampu yang ingin memperoleh keadilan di pengadilan. 14. Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan adalah penghargaan Pemerintah kepada daerah yang mempunyai Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum. 15. Pembinaan adalah suatu upaya peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluh, kelompok sasaran penyuluhan hukum dan materi penyuluhan hukum.

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang- undangan tingkat Pusat dan Daerah norma hukum.

Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.

(1) Setiap tahun ditetapkan prioritas peraturan perundang- undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi Penyuluhan Hukum. (2) Penentuan prioritas materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.

(3) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat MENETAPKAN Prioritas materi penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk : a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio; b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film; c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, tellop, running text, booklet dan billboard; d. artikel untuk surat kabar dan majalah; e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

(1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:

a. Penyuluhan Hukum langsung;

b. Penyuluhan Hukum tidak langsung; (2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertahap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. (3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Penyuluhan Hukum langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh.

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan pendekatan: a. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh; b. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum; c. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan d. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara.

Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikoordinasikan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional.

(1) Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat. (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam peraturan bersama, kesepakatan bersama atau instrumen hukum lainnya.

(1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk :

a. ceramah;

b. diskusi;

c. temu sadar hukum;

d. pameran;

e. simulasi;

f. lomba kadarkum;

g. konsultasi hukum;

h. bantuan hukum; dan/atau

i. dalam bentuk lain. (2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat diselenggarakan dalam bentuk :

a. dialog interaktif;

b. wawancara radio;

c. pentas panggung;

d. sandiwara;

e. sinetron;

f. fragmen;

g. film;

h. spanduk;

i. poster;

j. brosur;

k. leaflet;

l. booklet;

m. billboard;

n. surat kabar;

o. majalah;

p. running text;

q. filler; dan/atau

r. dalam bentuk lain.

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan. (2) Dalam diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan, Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum, dan kelompok masyarakat lainnya; (2) Temu Sadar yang Hukum diselenggarakan di tempat terbuka untuk umum. (3) Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum harus ada narasumber dan pemandu.

Penyuluhan Hukum dalam bentuk simulasi diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga.

Penyuluhan hukum dalam dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran mempromosikan instansi yang melakukan

penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, booklet, maupun audio-visual.

(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk Lomba Kadarkum diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan. (2) Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan/atau di tingkat nasional.

(1) Lomba Kadarkum tingkat kecamatan diikuti oleh peserta dari desa atau nama lain yang setingkat atau kelurahan yang ada di wilayah kecamatan tersebut. (2) Lomba Kadarkum tingkat kabupaten/kota diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum tingkat kecamatan yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. (3) Lomba Kadarkum tingkat kabupaten/kota diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum tingkat kabupaten/kota yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut. (4) Lomba Kadarkum tingkat pusat diikuti oleh Kadarkum wakil dari instansi/organisasi tingkat pusat.

(1) Penyelenggaraan Lomba Kadarkum tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan instansi lainnya di Daerah setempat. (2) Penyelenggaraan Lomba Kadarkum tingkat pusat dan tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk konsultasi dan bantuan

hukum diberikan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan untuk permasalahan hukum yang dihadapi. (2) Konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Konsultasi dan bantuan hukum diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan konsultasi dan/atau bantuan hukum dapat melakukan kerjasama dengan fakultas hukum perguruan tinggi dan Lembaga bantuan hukum.

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Setiap anggota masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum, dapat menghubungi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fakultas hukum yang telah melakukan kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak.

(1) Kadarkum dapat dibentuk di pusat dan di daerah. (2) Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota Kadarkum. (3) Setiap Kadarkum mempunyai anggota sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang.

(1) Pembentukan Kadarkum tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pembentukan Kadarkum di daerah ditentukan sebagai berikut:

a. di provinsi dengan keputusan gubernur;

b.di kabupaten/kota dengan keputusan bupati/walikota; atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

Untuk menggerakkan, membina, menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya, di setiap kabupaten/kota, provinsi atau di pusat dapat dibentuk Kadarkum Binaan.

(1) Pembentukan Kadarkum Binaan di pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pembentukan Kadarkum Binaan di tentukan sebagai

berikut :

a. di provinsi dengan keputusan gubernur;

b. di kabupaten/kota dengan keputusan bupati/walikota; atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

(1) Anggota Kadarkum Binaan di pusat sekurang-kurangnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Anggota Kadarkum Binaan di provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Camat dapat mengusulkan kepada bupati/walikota agar suatu desa atau kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum dapat ditetapkan menjadi Desa Binaan atau Kelurahan Binaan. (2) Desa Binaan atau Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

(2) Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Penetapan Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum dapat ditinjau kembali jika di kemudian hari tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan kepada gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa atau lurah, yang desanya atau kelurahannya ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum. (2) Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan yang diberikan kepada gubernur, bupati/walikota dalam bentuk piagam. (3) Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan yang diberikan kepada camat dan kepala desa atau lurah dalam bentuk medali. (4) Tanda penghargaan lainnya disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

(1) Pembinaan Penyuluhan Hukum dilakukan terhadap penyuluh hukum dan sasaran penyuluhan hukum atau materi penyuluhan hukum. (2) Dalam melakukan pembinaan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat membentuk tim ahli sesuai dengan bidang keahliannya.

(1) Pembinaan terhadap penyuluh hukum dilakukan dengan

cara menyelenggarakan bimbingan teknis Penyuluhan Hukum. (2) Bimbingan teknis Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tingkat nasional, pusat, dan daerah.

(1) Bimbingan teknis Penyuluhan Hukum tingkat nasional dan pusat diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menyelenggarakan bimbingan teknis Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Bimbingan teknis Penyuluhan Hukum tingkat daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

Bimbingan teknis Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembinaan terhadap kelompok sasaran penyuluhan hukum ditujukan kepada Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan, dan Desa Sadar Hukum atau Kelurahan

Sadar Hukum yang dilakukan dalam bentuk kegiatan Temu Sadar Hukum.

(1) Pembinaan terhadap kelompok sasaran penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Pembinaan terhadap kelompok sasaran penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Tata laksana Penyuluhan Hukum meliputi penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

(1) Program Penyuluhan Hukum tingkat nasional dan tingkat pusat disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Program Penyuluhan Hukum tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Penyuluhan Hukum di tingkat nasional dan tingkat pusat dilaksanakan dan dikoordinasikan secara terpadu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan atau Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Penyuluhan hukum di provinsi dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan atau Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Penyuluhan Hukum di Kabupaten/Kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia. (2) Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan di daerah setempat.

(1) Pemantauan Penyuluhan Hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang telah ditetapkan. (2) Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di tingkat Nasional, pusat dan provinsi. (3) Kantor Wilayah Departamen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di kabupaten/kota.

(1) Evaluasi penyuluhan hukum dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan Penyuluhan Hukum. (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap akhir tahun membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional setiap akhir tahun membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum untuk disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Provinsi dan Kabupaten/kota kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan, tengah tahun, dan akhir tahun anggaran. (3) Kepala Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen dan Hak Asasi Manusia setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan hukum Pusat dan Daerah kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bentuk materi laporan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyuluhan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya pelaksanaan Penyuluhan Hukum selain berasal dari anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, juga dimungkinkan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dinyatakan tetap sebagai Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum, sepanjang masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini beserta dalam peraturan pelaksanaannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05-PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan

Penyuluhan Hukum tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39 diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Pebruari 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

Penyuluhan Hukum, Pola Dasar dan Pola Operasional

Landasan utama usaha penyuluhan hukum adalah UUD 1945. Bertitik tolak dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara INDONESIA berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Pernyataan ini merupakan kesepakatan bangsa INDONESIA melalui wakilnya para pembuat UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Guna mewujudkan pernyataan tersebut di atas, pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan, salah satu yang terpenting dalam hubungannya dengan penyuluhan hukum adalah pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pe- merintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pada GBHN 1983 rupanya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah mendapat persetujuan dan pengesahan yang menyatakan perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melainkan secara tegas dan kongkrit memerintahkan meningkatkan penyuluhan hukum. Adapun pernyataan GBHN 1983 adalah sebagai berikut: Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat menyadari dan menghayati dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis mengemukakan pengertian penyuluhan hukum berdasarkan petunjuk pelaksana penyuluhan hukum oleh kantor LBH. Di dalam pasal 1 yang menyatakan: Penyuluhan hukum adalah usaha-usaha untuk meng-komunikasikan informasi mengenai hak-hak dan ke-wajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memperluas penguasaan dan pengendalian sumber daya hukum rakyat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Mengenai pola dasar penyuluhan hukum dan pola operasional penyuluhan hukum dimaksudkan untuk dijadikan pedoman secara garis besar dalam merencana- kan melaksanakan penyuluhan hukum secara terarah dan terpadu. Pada pokoknya pola dasar dan pola operasional penyuluhan hukum mengerahkan lima hal yaiu:

1.Tata Laksana Dalam pelaksanaanya beberapa arahan dan ketentuan yang termuat dalam kedua pedoman tersebut dapat diterapkan dengan baik, dalam melatalaksana kegiatan yang sudah di program sekarang ini di tiap kabupaten dan kotamadya sudah terbentuk dan bertugas apa yang disebut pusat hukum masyarakat (PUSKUMMAS) diurus oleh satu kelompok kerja daerah (POKJADA) tingkat dua yang diterapkan oleh Bupati/Walikota, diketuai oleh ketua / wakil ketua pengadilan negri dengan anggota dan unsur pemerintah daerah dan perwakilan departemen penerangan di daerah kabupaten/kotamadya. PUSKUMMAS ini berada dibawah koordinasi kantor wilayah

departemen kehakiman, diurus oleh pokjada tingkat I yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

2. Materi Mengenai materi hukum yang disuluhkan kepada masyarakat, pola dasar penyuluhan hukum membedakan antara:

3. Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat.

4. Materi hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan dengan sektor-sektor tertentu saja dalam kehidupan masyarakat.

5. Penyuluh Hukum Dalam kegiatan penyuluhan hukum, unsur penyuluh hukum merupakan faktor yang paling dominan. Karena itu dalam pelaksanaannya faktor ini menjadi titik perhatian pembinaan baik kwantitas maupun kwalitasnya. Untuk itu diutamakan program bimbingan teknis penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hukum dan teknik melakukan penyuluhan hukum saja, akan tetapi juga diharapkan terbinanya kesiapan mental dan kesatuan bahasa para penyuluh hukum untuk terjun sebagai penyuluh hukum yang tangguh, ulet dan bertanggung jawab ketengah-tengah masyarakat kita yang sedang membangun. Karena kegiatan penyuluhan hukum bukan semata-mata masalah hukum, melainkan menyangkut berbagai masalah yang perlu didukun dengan pengetahuan sosial lainnya.

6. Metode Pola operasional penyuluhan hukum merumuskan metode penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan sarana/media penyuluhan hukum. Kalau dihubungkan dengan susunan organisasi direktorat penyuluhan hukum dan administrasi pembangunan di kenal dua saluran, yaitu:

7. Penyuluhan hukum langsung adalah program penyuluhan hukum yang tidak memakai media, artinya penyuluh dengan khalayak (yang disuluhi) dapat bertatap muka dan mungkin untuk berdialog, seperti umpamanya ceramah, diskusi, simulasi, temu wicara, pameran dan pentas panggung.

8. Penyuluhan hukum tidak langsung adalah program penyuluhan hukum yang memakai media dan antara penyuluh dengan khalayak(yang disuluhi) tidak mungkin berdialog seperti dengan media cetak (buku, brosur, liflet, selebaran, poster dan lain-lain) dan media elektronik (tv,radio,Vidio, kaset dan lain-lain).

9. Sasaran / khalayak Yang dimaksudkan dengan sasaran atau khalayak adalah orang-orang atau kelompok dalam masyarakat atau masyarakat pada umumnya yang menerima penyuluhan hukum. Sasaran penyuluhan hukum yang telah digariskan oleh pasal 11 petunjuk pelaksana kegiatan pusat hukum masyarakat (keputusan mentri kehakiman tanggal 21 oktober adalah : a. Generasi muda

b. Wanita c. Pegawai negri d. Guru/pendidik e. Petani f. Pengusaha/pedagang g. Buruh h. Nelayan i. Seniman j. Pemuka agama dan kepercayaan k. Tokoh adat dan masyarakat l. Dan lain-lain