Peraturan Badan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

2. Perencana Keuangan adalah setiap orang yang berprofesi memberikan jasa perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan pribadi seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah prinsip yang diterapkan Perencana Keuangan untuk mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan PPATK ini.

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

5. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

6. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Perencana Keuangan.

7. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

8. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Perencana Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Perencana Keuangan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

10. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah Setiap Orang yang: a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung; b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi; e. mengendalikan Korporasi dan perikatan lainnya (legal arrangements); dan/atau

f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui Korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian. 11. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada: a. lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif; b. negara asing/yurisdiksi asing; atau c. organisasi internasional. 12. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 13. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama. 14. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) Ketentuan dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku bagi Perencana Keuangan independen yang memberikan jasa perencanaan keuangan. (2) Perencana Keuangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perencana Keuangan yang tidak mewakili dan tidak terikat penyedia jasa keuangan.

(3) Jasa perencanaan keuangan secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian rekomendasi produk dan jasa sesuai dengan kompetensi yang dimililiki oleh Perencana Keuangan. (4) Perencana Keuangan bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Jasa Perencana Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan: a. terdaftar dan/atau memperoleh ijin dari pihak yang berwenang; b. keanggotaan Perencana Keuangan pada asosiasi; c. memperoleh sertifikat di bidang jasa Perencana Keuangan yang diakui oleh pihak yang berwenang; d. termuat dalam iklan komersial di media massa atau media lainnya; atau e. bukti lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

(1) Perencana Keuangan wajib menyusun, MENETAPKAN, dan menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. (2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identifikasi Pengguna Jasa; b. verifikasi Pengguna Jasa; dan c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

(3) Perencana Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jasa profesional untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai: a. pembelian dan penjualan properti; b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. (4) Perencana Keuangan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau d. Perencana Keuangan meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa. (5) Dalam menyusun kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perencana Keuangan dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPATK.

(1) Selain kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa wajib memuat paling sedikit: a. mekanisme identifikasi dan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan profil, negara,

produk/jasa, atau Transaksi, serta upaya Perencana Keuangan dalam memahami hasil penilaian risiko; b. mekanisme pendokumentasian penilaian risiko dimaksud; c. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum MENETAPKAN tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; d. melakukan pemutakhiran penilaian risiko secara berkala; dan e. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. (2) Selain kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perencana Keuangan wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang disetujui oleh pejabat yang ditunjuk agar Perencana Keuangan mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. (3) Perencana Keuangan wajib memantau dan mengawasi penerapan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (4) Perencana Keuangan wajib melakukan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

(1) Perencana Keuangan wajib mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme. (2) Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit berdasarkan analisis:

a. profil; b. bisnis; c. negara; dan d. produk. (3) Perencana Keuangan wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pengguna Jasa ke dalam kelompok: a. orang perseorangan; b. Korporasi; atau c. perikatan lainnya (legal arrangement).

(1) Perencana Keuangan wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Perencana Keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. (2) Transaksi dengan Perencana Keuangan bertindak untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Jasa dimaksud atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa.

(1) Perencana Keuangan wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal Transaksi Pengguna Jasa: a. diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan b. Perencana Keuangan meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off; (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

(1) Perencana Keuangan dilarang membuka atau memelihara rekening yang menggunakan nama fiktif atau rekening anonim. (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bukti hubungan usaha antara Perencana Keuangan dengan Pengguna Jasa.

(1) Perencana Keuangan wajib melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa. (2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa: a. orang perseorangan; b. Korporasi; dan c. perikatan lainnya (legal arrangements).

(1) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a memuat paling sedikit: a. identitas Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa orang perseorangan yang memuat:

1. nama lengkap;

2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;

3. tempat dan tanggal lahir;

4. kewarganegaraan;

5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

6. alamat tempat tinggal terkini; dan

7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa orang perseorangan dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Perencana Keuangan; e. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan f. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait. (2) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: a. identitas Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa Korporasi yang memuat:

8. nama Korporasi;

9. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;

10. bentuk Korporasi;

11. bidang usaha;

12. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan

13. alamat Korporasi yang terdaftar, dan alamat domisili apabila terdapat perbedaan dengan alamat Korporasi yang terdaftar; b. sumber dana;

c. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa Korporasi dengan Perencana Keuangan; d. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; e. identitas pemilik Korporasi, dan direksi, pendiri, pengurus, pembina, atau pihak-pihak lain yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan Korporasi; f. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi; g. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

h. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa Korporasi lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait. (3) Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c memuat: a. identitas Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) yang memuat:

1. nama perikatan lainnya (legal arrangements);
2. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
3. alamat perikatan lainnya (legal arrangements) yang terdaftar, dan alamat domisili apabila terdapat perbedaan dengan alamat perikatan lainnya (legal arrangements) yang terdaftar; b. sumber dana; c. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa perikatan lainnya (legal arrangements) dan Setiap Orang yang bewenang

mewakili Pengguna Jasa; d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangements) dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; e. informasi identitas pemilik harta kekayaan; f. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangement); g. Nomor Pokok Wajib Pajak; h. jenis perikatan lainnya (legal arrangement); i. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Perencana Keuangan wajib memperoleh identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Dalam hal Perencana Keuangan meragukan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perencana Keuangan wajib melakukan upaya lain dalam rangka memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi. (3) Dalam hal Perencana Keuangan tidak memperoleh identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perencana Keuangan wajib MENETAPKAN orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan Direksi pada Korporasi, sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.

Perencana Keuangan wajib memperoleh identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f melalui pengumpulan informasi: a. Setiap Orang yang merupakan pemilik harta kekayaan, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements); b. orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau c. Setiap Orang yang memiliki kesamaan posisi dengan pemilik harta kekayaan, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan penerima manfaat dari perikatan lainnya (legal arrangements) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Untuk pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa orang perseorangan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib didukung dengan Dokumen paling sedikit sebagai berikut: a. Dokumen identitas Pengguna jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa orang perseorangan; b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c. spesimen tandatangan.

(1) Untuk Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib didukung dengan Dokumen sebagai berikut: a. Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi, yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit sebagai berikut:

1. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa atas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan;

2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;

4. Dokumen identitas pemilik Korporasi, pendiri, dan/atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan Korporasi;

5. Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; dan

6. Dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil; b. Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi, yang tergolong yayasan paling sedikit sebagai berikut:

7. fotokopi akte pendirian/anggaran dasar;

8. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa atas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan;

9. fotokopi surat izin bidang kegiatan yayasan;

10. Surat Keputusan pengesahan badan hukum yayasan;

11. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

12. Dokumen yang memuat deskripsi kegiatan yayasan;

13. Dokumen yang memuat struktur dan nama pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;

14. Dokumen identitas pendiri yayasan;

15. Dokumen identitas anggota pengurus yang bewenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; dan

16. Dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi yang tergolong yayasan; c. Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi, yang tergolong perkumpulan paling sedikit sebagai berikut:

17. fotokopi akte pendirian/anggaran dasar;

18. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa atas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

19. Dokumen pengesahan pendaftaran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

20. Dokumen yang memuat nama penyelenggara;

21. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

22. Dokumen identitas pemilik dan/atau pendiri perkumpulan;

23. Dokumen identitas pihak yang bewenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; dan

24. Dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi yang tergolong perkumpulan; d. Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi, yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil, yayasan, dan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c paling sedikit sebagai berikut:

25. akte pendirian/anggaran dasar;

26. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan;

27. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

28. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;

29. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha Korporasi;

30. Dokumen yang memuat identitas dan struktur manajemen Korporasi;

31. Dokumen yang memuat identitas dan struktur kepemilikan Korporasi;

32. Dokumen identitas pihak yang bewenang mewakili Korporasi untuk melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; dan

33. Dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi; (2) Untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi yang tergolong penyedia jasa keuangan, Dokumen yang wajib disampaikan berupa: a. fotokopi akte pendirian/anggaran dasar penyedia jasa keuangan; b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; dan c. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama penyedia jasa keuangan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan.

Untuk Pengguna Jasa dan Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa yang berbentuk perikatan lainnya

(legal arrangements), informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib didukung dengan Dokumen paling sedikit sebagai berikut: a. Dokumen pendirian dan pendaftaran pada instansi yang berwenang; b. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangements) dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; c. Dokumen identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangement); dan d. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (legal arrangement) dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan.

(1) Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Perencana Keuangan wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut: a. surat penunjukan bagi pihak yang bewenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan; dan b. spesimen tanda tangan pihak yang bewenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perencana Keuangan.

(1) Perencana Keuangan wajib melakukan identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Pengguna Jasa

atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang bersumber dari: a. pernyataan Pengguna Jasa dan/atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa; b. informasi otoritas berwenang; dan/atau c. informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (3) Kewenangan mewakili Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengguna Jasa atau Dokumen lain yang sejenis. (4) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner): a. orang perseorangan; b. Korporasi; dan c. perikatan lainnya (legal arrangements).

(1) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a memuat paling sedikit: a. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong orang perseorangan yang memuat:

1. nama lengkap;
2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
3. tempat dan tanggal lahir;
4. kewarganegaraan;
5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
6. alamat tempat tinggal terkini; dan
7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;

b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Perencana Keuangan; e. hubungan antara Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong orang perseorangan yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau Dokumen sejenis lainnya; f. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan g. informasi lain untuk mengetahui profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan terkait. (2) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b memuat paling sedikit: a. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong Korporasi yang memuat:

1. nama Korporasi;
2. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
3. bentuk Korporasi;
4. bidang usaha;
5. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
6. alamat Korporasi yang terdaftar, dan alamat domisili apabila terdapat perbedaan dengan alamat Korporasi yang terdaftar; b. sumber dana; c. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Perencana Keuangan; d. hubungan antara Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong

Korporasi yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya; e. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi; f. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi; g. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

h. informasi lain untuk mengetahui profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan terkait. (3) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c tergolong perikatan lainnya (legal arrangementss) memuat paling sedikit: a. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong perikatan lainnya (legal arrangements) yang memuat:

1. nama perikatan lainnya (legal arrangements);
2. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
3. alamat perikatan lainnya (legal arrangementss) yang terdaftar, dan alamat domisili apabila terdapat perbedaan dengan alamat perikatan lainnya (legal arrangementss) yang terdaftar; b. sumber dana; c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Perencana Keuangan; d. hubungan hukum antara Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong perikatan lainnya (legal arrangementss) yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya; e. informasi pihak yang tercantum dalam perikatan lainnya (legal arrangement); f. Nomor Pokok Wajib Pajak; g. jenis perikatan lainnya (legal arrangement);

h. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan i. informasi lain untuk mengetahui profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) wajib disertai dengan Dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pengumpulan informasi dan/atau Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa: a. lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif; atau b. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

(1) Dalam hal Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk dalam tingkat risiko rendah, Perencana Keuangan dapat menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lebih sederhana. (2) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai berikut: a. Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong perseorangan paling sedikit sebagai

berikut:

1. nama lengkap;
2. tempat dan tanggal lahir;
3. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; dan
4. alamat kedudukan; b. Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong Korporasi paling sedikit sebagai berikut:
5. nama Korporasi;
6. alamat kedudukan Korporasi; dan
7. identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi; c. Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong perikatan lain (legal arrangements) paling sedikit sebagai berikut:
8. nama perikatan lain (legal arrangement); dan
9. identitas para pihak yang tercantum dalam perikatan lain (legal arrangement); (3) Pengumpulan informasi Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) wajib disertai dengan Dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lebih sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. Transaksi Pengguna Jasa terindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; dan/atau; b. tingkat risiko profil dan/atau Transaksi Pengguna Jasa meningkat menjadi tingkat risiko menengah atau

tinggi. (2) Perencana Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa yang termasuk dalam tingkat risiko rendah.

(1) Dalam hal Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk dalam tingkat risiko tinggi, Perencana Keuangan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lebih mendalam. (2) Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. PEP; b. pihak terkait PEP; dan c. Transaksi Pengguna Jasa berasal dan/atau ditujukan ke negara berisiko tinggi. (3) Pihak terkait dengan PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; b. anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau c. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. (4) Kategori PEP, pihak terkait PEP, dan negara berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

(1) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lebih mendalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib dilakukan melalui: a. identifikasi Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih mendalam dan dilakukan secara berkala; dan b. pemantauan lebih ketat secara berkesinabungan atas hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). (2) Identifikasi lebih mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait; b. meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan Transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak yang terkait Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait; dan c. pengawasan lebih ketat atas hubungan usaha melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan penetapan pola Transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. (3) Pengumpulan informasi Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) wajib disertai dengan Dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Perencana Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi.

(1) Perencana Keuangan wajib menunjuk pejabat yang bertanggung jawab menangani Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk dalam tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong PEP; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(1) Perencana Keuangan wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan Dokumen Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 24, kecuali Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti kesesuaian informasi dan Dokumen yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan/atau Setiap Orang

yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan sumber informasi dan/atau Dokumen lainnya yang dapat dipercaya serta memastikan bahwa informasi dan/atau Dokumen tersebut merupakan informasi dan/atau Dokumen terkini. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sebelum atau pada saat Perencana Keuangan melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan/atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa. (4) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perencana Keuangan wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa dan/atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa. (5) Perencana Keuangan dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan/atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal terdapat keraguan, Perencana Keuangan dapat meminta Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada Pengguna Jasa dan/atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa.

(1) Perencana Keuangan dapat melakukan hubungan usaha sebelum diselesaikannya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dengan persyaratan sebagai berikut: a. Perencana Keuangan wajib menyelesaikan verifikasi sesegera mungkin paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa; b. proses pertemuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak mengganggu kegiatan usaha; dan

c. risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif. (2) Perencana Keuangan wajib menerapkan prosedur manajemen risiko dalam hal Perencana Keuangan melakukan hubungan usaha sebelum diselesaikannya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perencana Keuangan wajib melakukan pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa. (2) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneliti kesesuaian antara Transaksi Pengguna Jasa dengan profil Pengguna Jasa, jenis usaha Pengguna Jasa, tingkat risiko Pengguna Jasa, dan sumber dana.

(1) Perencana Keuangan wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau Dokumen pendukung melalui reviu terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi. (2) Perencana Keuangan dapat melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau Dokumen pendukung melalui reviu terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa yang termasuk dalam tingkat risiko rendah dan menengah. (3) Perencana Keuangan wajib menDokumentasikan data, informasi dan/atau Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Perencana Keuangan dapat menggunakan hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. (2) Perencana Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat digunakan oleh Perencana Keuangan wajib memenuhi kriteria pihak ketiga sebagai berikut: a. memiliki kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mampu sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan oleh Perencana Keuangan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; c. mampu mengambil langkah yang memadai untuk sesegera mungkin memenuhi permintaan informasi dan salinan Dokumen pendukung terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dari Perencana Keuangan; dan d. memiliki kerja sama dengan Perencana Keuangan dalam bentuk kesepakatan tertulis. (4) Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di negara atau yurisdiksi asing, maka Perencana Keuangan wajib melakukan pengumpulan informasi mengenai tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan teroris pada negara atau yurisdiksi asing tersebut.

(5) Penggunaan hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pihak ketiga yang berkedudukan di negara berisiko tinggi.

Dalam hal Perencana Keuangan menggunakan hasil penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan konglomerasi keuangan (financial group) yang sama, Perencana Keuangan harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam hal: a. konglomerasi keuangan (financial group) menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini; b. dilakukan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan (financial group) atas Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh otoritas berwenang; dan c. memiliki mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terhadap negara berisiko tinggi.

(1) Perencana Keuangan wajib MEMUTUSKAN hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; atau b. Perencana Keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. (2) Perencana Keuangan wajib melaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perencana Keuangan wajib menatausahakan seluruh Dokumen Pengguna Jasa paling sedikit 5 (lima) tahun sejak: a. selesainya Transaksi Pengguna Jasa; atau b. berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. (2) Dokumen Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Dokumen: a. Transaksi Pengguna Jasa baik Transaksi domestik maupun Transaksi internasional; b. yang diperoleh Perencana Keuangan pada saat penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; c. bukti hubungan usaha antara Perencana Keuangan dengan Pengguna Jasa; d. korespondesi antara Perencana Keuangan dengan Pengguna Jasa; dan e. kegiatan analisis yang telah dilakukan oleh Perencana Keuangan. (3) Perencana Keuangan wajib memenuhi permintaan informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari instansi penegak hukum dan otoritas berwenang sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari sejak Perencana Keuangan menerima permintaan dari instansi penegak hukum dan otoritas berwenang.

(1) Perencana Keuangan bertanggung jawab terhadap adanya sistem informasi dan/atau pencatatan Transaksi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi Pengguna Jasa.

(2) Sistem informasi dan/atau pencatatan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara elektornik maupun nonelektronik, (3) Pelaksanaan Sistem informasi dan/atau pencatatan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik Perencana Keuangan. (4) Perencana Keuangan wajib memiliki sistem informasi yang memungkinkan Perencana Keuangan secara cepat untuk menelusuri setiap Transaksi, baik untuk keperluan intern, instansi penegak hukum, dan otoritas berwenang.

(1) Perencana Keuangan wajib memelihara database negara berisiko tinggi daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar targeted financial sanction lainnya yang dipublikasikan oleh Pemerintah atau organisasi internasional. (2) Perencana Keuangan wajib memastikan kesamaan atau kemiripan identitas Pengguna Jasa dengan identitas terduga teroris dan organisasi teroris atau identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam database daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau daftar targeted financial sanction lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan. (3) Perencana Keuangan wajib melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, dalam hal terdapat kesamaan antara identitas Pengguna Jasa dengan identitas terduga teroris dan organisasi teroris teroris atau identitas orang atau Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perencana Keuangan wajib menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal pada Perencana Keuangan. (2) Kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal pada Perencana Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi: a. manajemen yang melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; b. fungsi audit yang bersifat independen atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; c. prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (pre employee screening); d. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan; dan e. program pelatihan bagi pegawai Perencana Keuangan secara berkesinambungan.

(1) Konglomerasi keuangan (financial group) harus mewajibkan seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan dari konglomerasi keuangan (financial group), baik yang berada di dalam maupun luar negeri, untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah ditetapkan oleh Konglomerasi keuangan (financial group). (2) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. kebijakan, prosedur, dan pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh konglomerasi keuangan

(financial group) dengan mengacu pada ketentuan kebijakan, prosedur, dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini; b. kebijakan dan prosedur pertukaran informasi antar jaringan kantor dan anak perusahaan dari konglomerasi keuangan (financial group) dalam rangka:

1. penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
2. penilaian risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; dan
3. pengawasan kepatuhan atas jaringan kantor dan anak perusahaan dari konglomerasi keuangan (financial group) pada tingkat grup. c. kebijakan dan prosedur penanganan kerahasiaan dan penggunaan informasi yang dipertukarkan; (3) Pengawasan kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan lebih ketat terhadap jaringan kantor dan anak perusahaan yang berada negara berisiko tinggi.

(1) Perencana Keuangan wajib memastikan jaringan kantor dan anak perusahaan yang berada negara atau yurisdiksi asing menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala ini. (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Kepala ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud. (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi standar atau konvensi internasional di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau sudah mematuhi namun pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Kepala ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini. (4) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada, maka konglomerasi keuangan (financial group) wajib: a. menerapkan langkah-langkah tambahan yang memadai untuk memitigasi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme; dan b. menginformasikan kepada kantor pusat dan PPATK bahwa jaringan kantor dan anak perusahaan berada dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan PPATK ini

(1) Perencana Keuangan wajib melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang mungkin timbul atas: a. pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme baru atas jaringan keuangan; dan

b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru, baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah ada. (2) Perencana Keuangan harus melakukan penilaian risiko sebelum pemanfaatan produk dan pemanfaatan atas produk tersebut, praktek usaha, dan teknologi. (3) Perencana Keuangan harus melakukan upaya yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko atas produk, praktek usaha, dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Perencana Keuangan wajib menyusun dan menerapkan action plan mengenai kebijakan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Pengguna Jasa yang telah memiliki hubungan usaha dengan Perencana Keuangan sebelum Peraturan PPATK ini berlaku. (2) Penerapan Prinsip Mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. penilaian risiko terhadap Pengguna Jasa; dan b. ketersediaan informasi dan/atau Dokumen Pengguna Jasa yang memadai yang telah diperoleh Perencana Keuangan sebelum Peraturan PPATK ini berlaku.

PPATK melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Perencana Keuangan.

(1) Perencana Keuangan yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. denda administratif. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK dapat menyampaikan rekomendasi kepada otoritas berwenang untuk: a. membekukan kegiatan usaha, b. mencabut atau membatalkan izin usaha Perencana Keuangan;

c. mencabut dan membatalkan lisensi dan sertifikat Perencana Keuangan; dan/atau d. memberhentikan Perencana Keuangan. (5) Otoritas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk juga lembaga swasta yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat di bidang jasa perencanaan keuangan yang diakui oleh pihak yang berwenang.

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas teguran tertulis I dan teguran tertulis II. (2) Dalam hal Perencana Keuangan mengabaikan teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan surat teguran tertulis I oleh Perencana Keuangan, PPATK menyampaikan teguran tertulis II. (3) Dalam hal Perencana Keuangan mengabaikan teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan surat teguran tertulis II oleh Perencana Keuangan, PPATK mengumumkan Perencana Keuangan kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

(1) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (3) dilakukan melalui situs web PPATK atau media lain. (2) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Perencana Keuangan memenuhi kewajiban ke PPATK.

PPATK dapat mengenakan satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tanpa melalui proses berjenjang.

Perencana Keuangan yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan.

Perencana Keuangan dapat melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum dan otoritas berwenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA