Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.

6. Instansi adalah kantor/satuan kerja unit pelaksana teknis departemen/lembaga Non Kementerian yang mempunyai penerimaan negara bukan pajak.

7. Pimpinan Instansi adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian/sekretaris jenderal lembaga negara/pimpinan lembaga lain/gubernur/bupati/walikota.

8. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

9. Tuntutan ganti kerugian negara yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya yang dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian negara yang nyata dan pasti telah terjadi.

10. Inspektorat adalah aparat pengawasan internal pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

11. Pejabat Lainnya adalah Pimpinan dan anggota KPU, pimpinan dan anggota KPU Provinsi, dan pimpinan dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

14. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum bukan Bendahara, bukan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, bukan Pejabat Lain yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara.

15. Kepala satuan kerja adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

16. Ahli waris adalah orang yang menggantikan sebagai pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

17. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan salah atau melanggar hukum administrasi negara dan/atau hukum perdata, baik disengaja ataupun tidak, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan/kecelakaan pada orang lain.

18. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

19. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

20. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisa, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

21. Pihak yang bertanggung jawab adalah bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan/atau pejabat lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersangkut atau ikut serta dalam perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara.

22. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat TPKN-KPU, TPKN KPU Provinsi dan TPKN KPU Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lainnya bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara.

24. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara yang terjadi, yang ditujukan kepada pegawai yang bersangkutan, pengampu, atau ahli waris, yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.

25. Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala satker tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

26. Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

27. Keputusan Penetapan Batas Waktu selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara. 28. Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 29. Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap bendahara. 30. Penetapan adalah surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kab/Kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai orang yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. 31. Keterangan tidak cukup bukti adalah surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kab/Kota yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak cukup bukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. 32. Banding adalah upaya Pegawai Negeri Sipil mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterbitkannya SKP2KS.

(1) Ruang Lingkup pengaturan penyelesaian kerugian Negara meliputi : a. Tuntutan Perbendaharaan ; dan b. Tuntutan Ganti Rugi; (2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi bendahara. (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi : a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. Pihak Ketiga. d. Pejabat lainnya

(1) TPKN-KPU dibentuk oleh Sekretaris Jenderal KPU; (2) TPKN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Jenderal KPU dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara di KPU. (3) Dalam rangka membantu TPKN-KPU Sekretaris Jenderal KPU dapat menugaskan Sekretaris KPU Provinsi membentuk TPKN-KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk TPKN-KPU Kabupaten/Kota yang bersifat Ad Hoc.

(1) TPKN-KPU beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang dengan jumlah anggota ganjil. (2) Keanggotaan TPKN-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal KPU sebagai Pengarah; b. Wakil Sekretaris Jenderal KPU sebagai Wakil Pengarah; c. Kepala Biro Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota; d. Kepala Biro Umum sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; e. Inspektur sebagai Sekretaris merangkap Anggota; f. Pejabat dan/atau staf yang berasal dari unsur biro-biro dan inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebagai anggota.

(1) TPKN-KPU Provinsi, TPKN-KPU Kabupaten/Kota beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah anggota ganjil. (2) Keanggotaan TPKN-KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris KPU Provinsi sebagai Pengarah; b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Ketua merangkap Anggota; c. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik sebagai Sekretaris; d. Pejabat yang membidangi Program, Data Organisasi dan SDM; Hukum, Teknis dan Hupmas sebagai Anggota. (3) Keanggotaan TPKN-KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Pengarah; b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai Ketua merangkap anggota; c. Kepala Sub Bagian Program dan Data sebagai Sekretaris; d. Pejabat yang membidangi Hukum; Teknis Pemilu dan Hupmas sebagai anggota.

TPKN-KPU mempunyai tugas : a. memverifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban; b. penetapan usulan pihak yang bertanggung jawab; c. memperhitungkan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti; d. menilai terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. pengusulan penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara; f. mengusulkan kembali atau pemberian pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan pengenaan ganti kerugian negara; g. penyelesaian TP/TGR melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa; h. penyampaian usulan penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan dan pembebasan beserta penyelesaian kepada Sekretaris Jenderal; i. penelitian kembali atas keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara; j. penelitian pola atau modus kerugian negara untuk tidak terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; k. penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

TPKN-KPU Provinsi mempunyai tugas : a. verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;

b. penetapan pihak yang bertanggung jawab; c. perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti; d. penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; f. pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; g. penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa; h. penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian TP/TGR; i. penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara; j. penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; k. penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

TPKN-KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban; b. penetapan pihak yang bertanggung jawab; c. perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti; d. penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. penetapan/penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara; f. pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;

g. penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa; h. penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian TP/TGR; i. penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian negara; j. penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; k. penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.

(1) Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU. (2) Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Provinsi dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugas TPKN-KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

(1) Sekretaris KPU Provinsi membentuk TPKN-KPU Provinsi dalam rangka membantu TPKN-KPU menyelesaikan kerugian negara yang terjadi di Provinsi; (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk TPKN-KPU Kabupaten/Kota dalam rangka membantu TPKN-KPU menyelesaikan kerugian negara yang terjadi di Kabupaten/Kota; (3) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada TPKN-KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; (4) Masa kerja TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU.

(1) TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan untuk MENETAPKAN ada atau tidaknya kerugian negara pada satuan kerjanya.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah yang paling sedikit dihadiri 2/3 dari jumlah anggota TPKN pada Satuan Kerja. (3) Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tidak tercapai, keputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak.

(1) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diselesaikan dengan tuntutan perbendaharaan. (2) Dalam rangka melaksanakan tuntutan perbendaharaan, TPKN-KPU melakukan : a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; e. memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; f. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pihak ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian Negara.

Penggantian kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengungkapan Informasi awal dan verifikasi kerugian Negara; b. pembuktian kerugian negara; c. rekomendasi Pembebanan Kerugian Negara Sementara; d. penyelesaian TGR; e. penagihan dan Penyetoran; f. penatausahaan dan Akuntansi.

Setiap pelaksanaan tuntutan kerugian negara dilakukan oleh TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota pada satuan kerja.

(1) Inspektorat dilingkungan KPU menghimpun dan mengungkapkan informasi terhadap indikasi kerugian negara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berdasarkan : a. laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan; b. laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat; c. laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; d. laporan hasil pengawasan atas tindak lanjut pemberitahuan atasan langsung bendahara, kepala kantor/satuan kerja, atau masyarakat mengenai indikasi adanya kerugian Negara. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan; (3) Berdasarkan laporan Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Jenderal KPU menugaskan TPKN-KPU untuk menindaklanjuti indikasi kerugian negara;

(1) Inspektorat dilingkungan KPU menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan BPKP yang berindikasi kerugian negara;

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti oleh inspektorat, maka disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk diproses lebih lanjut oleh TPKN-KPU;

Setiap indikasi kerugian negara yang terjadi di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditindaklanjuti melalui penyelesaian kerugian Negara.

(1) Kepala satuan kerja menghimpun informasi tentang indikasi kerugian negara pada unit kerja yang bersangkutan ke dalam catatan kronologis mengenai indikasi kerugian negara mengenai : a. kekurangan uang yang ada dalam pengelolaannya; b. kehilangan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya; dan c. kerusakan dan/atau tidak dapat berfungsinya barang milik negara. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada inspektorat untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Cq TPKN- KPU.

(1) Informasi mengenai indikasi kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan analisis oleh satuan kerja yang bersangkutan. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah informasi dihimpun.

(1) Analisis atas indikasi kerugian negara dilakukan dalam bentuk klasifikasi sementara terhadap pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara. (2) Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut: a. Bendahara; b. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara; c. Pejabat lainnya; atau d. Pihak Ketiga.

Klasifikasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 antara lain mengenai : a. referensi nomor dan tanggal laporan terkait; b. kode referensi yang menunjukkan nama, nomor induk pegawai atau nomor pengenal resmi lainnya dari bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya,atau pihak ketiga yang terkait dan atasan langsung yang bersangkutan; c. uraian ringkas dugaan perbuatan melawan hukum atau dugaan kelalaian setiap bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat lainnya, atau pihak ketiga; dan d. perhitungan nilai indikasi kerugian negara yang ditaksir akan dibebankan pada pihak yang diduga bertanggung jawab atas indikasi kerugian negara yang terjadi.

Pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau diduga melakukan kelalaian yang dapat merugikan negara, dilindungi kerahasiaan nama dan kedudukannya.

(1) Inspektorat dilingkungan KPU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal KPU. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada 3 (tiga) bulan berikutnya.

Kepala satuan kerja menyampaikan hasil pengungkapan informasi indikasi kerugian negara kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektorat.

Sekretaris Jenderal KPU menugaskan TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, pengumpulan bukti dan laporan informasi tambahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Verifikasi, klarifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui : a. ada atau tidaknya suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban dari indikasi kerugian negara yang diungkapkan dalam dugaan sementara; b. jumlah atau besarnya kerugian negara yang nyata dan pasti jika terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban telah terjadi; c. pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng; dan d. usulan pembebanan penggantian kerugian Negara terhadap pihak yang bertanggung jawab.

(1) Bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi: a. laporan hasil pengawasan atau pemeriksaan atau evaluasi yang direferensikan sebagai sumber pengungkapan informasi awal tentang adanya kerugian Negara dan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan Negara serta tugas pokok dan fungsi pihak yang bertanggung jawab; b. bukti perbendaharaan seperti daftar isian pelaksanaan anggaran, laporan barang milik Negara, laporan keuangan, surat permintaan pembayaran, surat perintah pencairan dana, atau kontrak; dan c. keputusan pengangkatan sebagai bendahara, pejabat perbendaharaan lainnya, serta surat pengangkatan kepegawaian. (2) Selain melakukan verifikasi dan pengumpulan bukti tambahan, TPKN- KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi dan mencari bukti tambahan lain dari seluruh pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu.

TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil keputusan terhadap penyelesaian kerugian negara kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui TPKN-KPU.

(1) TPKN-KPU menyampaikan usulan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian Negara.

(2) TPKN-KPU Provinsi menyampaikan usulan kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian Negara. (3) TPKN-KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian Negara. (4) TPKN-KPU dapat melakukan supervisi terhadap laporan hasil kerja TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota.

(1) TPKN-KPU menyampaikan usul kepada Sekretaris Jenderal KPU terhadap dugaan kerugian Negara yang tidak cukup bukti untuk diberikan surat keterangan tidak cukup bukti; (2) TPKN-KPU Provinsi menyampaikan usul kepada Sekretaris KPU Provinsi terhadap dugaan kerugian Negara yang tidak cukup bukti untuk diberikan surat keterangan tidak cukup bukti; (3) TPKN-KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usul kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terhadap dugaan kerugian Negara yang tidak cukup bukti untuk diberikan surat keterangan tidak cukup bukti;

Penyelesaian TGR yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab dan telah ditetapkan besarnya pembebanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dapat dilaksanakan dengan cara damai atau paksa.

Dalam rangka penyelesaian TGR, TPKN-KPU dapat berkoordinasi dengan atasan langsung pihak yang bertanggung jawab, pengampu, ahli waris, atau aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara.

(1) Penyelesaian TGR secara damai dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, baik secara tunai maupun mengangsur.

(2) Penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa SKTJM yang antara lain memuat: a. pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti; b. jumlah kerugian Negara yang harus dibayar; c. cara penggantian tunai dan seketika atau mengangsur; d. jangka waktu pembayaran; e. pernyataan penyerahan barang jaminan; f. tempat dan tanggal surat; dan g. tanda tangan pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja dan/atau pejabat yang terkait. (3) Sebagai pelengkap SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan menyerahkan dokumen berupa: a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa untuk menjual, untuk jumlah di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam akta notarial atas beban Negara.

(1) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. (2) Penyelesaian TGR secara damai yang dilakukan dengan mengangsur dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak SKTJM ditandatangani dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan. (3) Dalam hal penyelesaian TGR secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lalai melakukan angsuran 4 (empat) kali berturutan atau melewati batas pelunasan tunai, maka TPKN-KPU dapat melakukan penjualan jaminan melalui prosedur lelang Negara.

(1) Penyelesaian TGR secara paksa dilakukan dengan penerbitan SKP2KS. (2) Penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota apabila upaya penyelesaian secara damai dengan SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak memberikan jaminan pengembalian kerugian Negara.

(3) Penerbitan SKP2KS ditetapkan oleh: a. Ketua TPKN-KPU atas kerugian Negara dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. Sekretaris Jenderal KPU atas kerugian Negara dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); c. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, atas kerugian Negara di satuan kerjanya. (4) Dalam penerbitan SKP2KS Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat meminta pertimbangan ahli hukum mengenai penyelesaian TGR secara paksa yang akan dilakukan.

(1) Pihak yang bertanggung jawab, pengampu, atau ahli waris, dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terhadap SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS disertai dengan bukti sah yang mendukung keberatan atau pembelaannya. (2) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan mengenai peninjauan kembali dan memproses pembebasan TGR apabila keberatan atau pembelaan diri dapat diterima.

(1) Sekretaris Jenderal KPU atas usul TPKN-KPU, memerintahkan pejabat atasan langsung pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemotongan gaji atau tunjangan atau penerimaan lainnya dari yang bersangkutan apabila jangka waktu pengajuan keberatan telah terlewati, atau keberatan atau pembelaan ditolak. (2) TPKN-KPU Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi memerintahkan pejabat atasan langsung pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemotongan gaji atau tunjangan atau penerimaan lainnya dari pihak yang bertanggung jawab apabila jangka waktu pengajuan keberatan telah terlewati atau keberatan atau pembelaan ditolak. (3) TPKN-KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dimana pihak yang bertanggung jawab bekerja, memerintahkan pejabat atasan langsung pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemotongan gaji atau tunjangan atau penerimaan lainnya dari pihak yang bertanggung jawab apabila jangka waktu pengajuan keberatan telah terlewati atau keberatan atau pembelaan ditolak.

(4) TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan secara tertulis kepada pimpinan instansi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian TGR secara paksa apabila pihak yang bertanggung jawab telah bekerja di luar Komisi Pemilihan Umum.

Dalam hal penyelesaian TGR secara paksa tidak tercapai atau berhasil maka penyelesaian dilakukan melalui proses piutang Negara oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) TPKN-KPU menyampaikan usulan penetapan besaran pembebanan ganti kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan atasan langsung pihak yang bersangkutan dilampiri dengan SKTJM atau SKP2KS. (2) TPKN-KPU Provinsi menyampaikan usulan besaran pembebanan ganti kerugian Negara kepada Sekretaris KPU Provinsi kepada atasan langsung pihak yang bersangkutan dilampiri dengan SKTJM atau SKP2KS.

TPKN-KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penetapan besaran usulan pembebanan ganti kerugian Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada atasan langsung pihak yang bersangkutan dilampiri dengan SKTJM atau SKP2KS.

(1) Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan atasan langsung pihak yang bersangkutan, memiliki tanggung jawab menjalankan upaya penagihan TGR yang diintegrasikan dalam kegiatan pada rencana kerja tahunan satuan kerja. (2) TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi, TPKN-KPU Kabupaten/Kota dan atasan langsung yang bersangkutan, mengkonfirmasi penyetoran TGR kepada Kas Negara dan melakukan verifikasi bukti penyetoran di setiap Satuan Kerja.

(1) TPKN-KPU menyelenggarakan penatausahaan dan menyimpan bukti berkenaan dengan proses penyelesaian TGR.

(2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan atasan langsung pihak yang bersangkutan menyelenggarakan penatausahaan dan menyimpan bukti berkenaan dengan penagihan dan penyetoran.

Setiap SKTJM, SKP2KS, Surat Keputusan Pembebasan, serta lampiran bukti setor dicatat dalam daftar kerugian Negara dan dalam sistem akuntansi instansi dari satuan kerja sebagai piutang TGR.

(1) Inspektorat dilingkungan KPU melakukan pemantauan perkembangan indikasi kerugian Negara yang diserahkan kepada TPKN-KPU, TPKN- KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota. (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menugaskan staf untuk memantau pelaksanaan penyelesaian TGR di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali, Inspektorat melakukan rekonsiliasi data kerugian Negara dengan TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota.

Inspektorat dilingkungan KPU melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penetapan kepastian terhadap ada atau tidak adanya kerugian Negara yang dilakukan TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota.

TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian TGR yang ditugaskan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta melakukan klarifikasi aktif terhadap setiap keterlambatan penagihan dan penyetoran.

(1) TPKN-KPU menyampaikan laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal.

(2) TPKN-KPU Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada TPKN-KPU. (3) TPKN-KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi, TPKN- KPU. (4) Laporan perkembangan hasil penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan daftar kerugian Negara.

Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan laporan hasil penyelesaian TGR setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA.

Pembinaan penyelesaian TGR dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2012 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

A.HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN