Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas;

k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Warga Negara Republik INDONESIA yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik INDONESIA harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang. (3) Seorang Warga Negara Republik INDONESIA yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

(1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah. (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya. (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi : a. Nomor urut; b. Nomor KTP; c. Nama lengkap; d. Tempat/tanggal lahir (umur); e. Jenis Kelamin f. Status perkawinan; g. Alamat tempat tinggal; dan h. Jenis cacat yang disandang.

(1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.

(2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy). (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat. (3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, paling sedikit meliputi : a. Nomor Urut; b. Nomor Pemilih; c. Nama lengkap; d. Tempat/tanggal lahir (umur); e. Jenis Kelamin

f. Status perkawinan; g. Alamat tempat tinggal; dan h. Jenis cacat yang disandang. (3) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK. (4) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi. (5) Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

(1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut : a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :

1. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
2. memudahkan pemilih;
3. hal-hal berkenaan dengan askpek geografis;
4. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS. b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan; c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan d. MENETAPKAN, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1 – KWK.KPU yang berbasis RT/RW.

(3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS. (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan. (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

(1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan : a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin; c. perubahan status anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir; e. telah meninggal dunia; f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda; h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan

dengan surat keputusan pensiun/ pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI. (3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan MENETAPKAN Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1–KWK.KPU. (4) Daftar Pemilih Sementara (Model A1–KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

(1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih : a. yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a; b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. yang terdaftar sudah meninggal dunia; e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau

g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i. (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara. (4) Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 – KWK.KPU.

(1) Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan/desa melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain. (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.

(1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2 – KWK.KPU. (2) Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

(1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/ desa, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1 – KWK. KPU.

Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

(1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A3 – KWK.KPU. (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS. (3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3 – KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat. (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

(5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan. Pasal 23 (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS. (2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2008; b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
2. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh KPU Kabupaten/Kota diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya. (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon. (3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi. (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data- data autentik. (5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data-data yang ditunjukan benar. (6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK. (7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 – KWK.KPU. (8) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing : a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

(1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(8), digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih. (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupatn/Kota, dan tim kampanye pasangan calon. (3) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapituklasi. (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data- data autentik dan butki tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. (5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota. (6) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota. (7) KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat). (8) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan MENETAPKAN rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap; b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap; d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

(1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9), digunakan oleh KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih. (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon (3) Dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapituklasi (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data- data autentik dan butki tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. (5) KPU Provinsi wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi. (6) Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi. (7) KPU Provinsi membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat) (8) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan MENETAPKAN rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan/desa atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada : a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap; b. Panwaslu Provinsi 1 (satu) rangkap; c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta proses pendistribusiannya.

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2008.

(1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih. (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kartu pemilih yang digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

(1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih. (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia. (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”. (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap. (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap.

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan : a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;

b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap. (2) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 49 Tahun 2008.

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini. (2) Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

(1) KPU Provinsi/KIP Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. (2) KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

(1) Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dipublikasikan melalui website. (2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan : a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam, berlaku Peraturan ini dengan ketentuan :

a. perkataan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota di baca KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussallam; b. berkennaan denga formulir Seri A sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dengan berlakunya Peraturan ini : a. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sampai dengan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, setelah Peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang bersangkutan dengan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, apabila telah MENETAPKAN pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

d. H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR