Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupaTen/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

15. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

16. Penyelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.

17. Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

18. Laporan Sengketa Pemilu adalah permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan pelanggaran yang dikategorisasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai sengketa Pemilu.

19. Musyawarah adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan.

20. Majelis Pemeriksa adalah Ketua Majelis merangkap anggota dan dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Majelis dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan pengambilan putusan.

21. Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang berisikan kesepakatan tertulis para pihak dan mediator untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

(1) Sengketa Pemilu terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu; dan b. sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), timbul karena adanya: a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu antar peserta Pemilu; b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain; atau

c. Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panita Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b. (2) Bawaslu menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai berikut: a. Sengketa antara partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012; dan b. Sengketa antara calon anggota DPR dan DPD yang dicoret dari daftar calon tetap dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012. c. Bawaslu dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi terhadap Sengketa antara calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012.

(1) Penyelesaian sengketa Pemilu dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan: a. penerimaan laporan atau temuan; b. pengkajian; dan c. musyawarah.

(1) Sengketa Pemilu dapat berasal dari Laporan atau Temuan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. laporan yang berisikan permohonan sengketa Pemilu. b. Laporan Pelanggaran. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi berbentuk permohonan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahm dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikategorikan merupakan laporan sengketa pemilu

(1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (4) dapat disampaikan oleh: a. warga negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih; b. pemantau Pemilu; atau c. peserta Pemilu. (2) Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan: a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; b. pelanggaran administrasi Pemilu; c. sengketa Pemilu; dan d. tindak pidana Pemilu. (3) Dalam hal Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai sengketa Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa Pemilu 12 (dua belas) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu. (4) Dalam hal sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran dinyatakan sebagai Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor mengajukan Laporan yang berisikan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (3). (5) Tata Cara Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (3) diajukan langsung kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mencoret calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari daftar calon tetap yang disebabkan karena pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon, diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti.

Para pihak dalam sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

(1) Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari: a. partai politik calon peserta Pemilu; b. partai politik peserta Pemilu; dan c. calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap. (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.

(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, permohonan sengketa diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain. (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, permohonan sengketa diajukan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk. (2) Penunjukan kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui surat kuasa khusus Pemohon.

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah: a. KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. partai politik peserta Pemilu; atau c. calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(1) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk. (2) Penunjukan kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui surat kuasa khusus termohon.

(1) Dalam hal Bawaslu atau Bawaslu Provinsi memandang perlu untuk menghadirkan pihak selain pemohon dan termohon, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dapat menghadirkan pihak terkait. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berpotensi dirugikan atas suatu permohonan sengketa. (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membela kepentingannya sendiri.

(1) Pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa datang langsung dan/atau dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu. (2) Dalam hal dipandang perlu, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dapat memanggil Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait untuk datang langsung dalam proses penyelesaian sengketa.

(1) Permohonan ditulis dalam bahasa INDONESIA yang memuat syarat formal dan materil permohonan. (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. lembaga yang dituju untuk menyelesaikan sengketa yakni Bawaslu atau Bawaslu Provinsi; b. identitas pemohon terdiri dari:

1. nama pemohon;

2. alamat pemohon;

3. telepon/fax; dan

4. kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. c. identitas termohon terdiri dari:

5. nama termohon;

6. alamat termohon;

7. telepon/fax; dan

8. kedudukan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian yang jelas tentang: a. kewenangan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa; c. masalah/obyek sengketa; dan d. hal-hal yang diminta untuk diputuskan. (4) Permohonan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai Rp 6.000. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan salinan dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang sejenisnya.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilampiri dengan alat bukti dokumen, yang dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap. (2) Alat bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi materai secukupnya. (3) Permohonan sengketa diajukan tanpa dibebani biaya.

(1) Permohonan Sengketa diajukan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melalui sekretariat yang melaksanakan fungsi di bidang penyelesaian sengketa. (2) Permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan alat bukti pendukung berupa Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dipersengketakan serta alat bukti lain. (3) Dalam hal Pemohon akan menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli maka Permohonan sengketa dengan dilampiri daftar saksi dan/atau daftar saksi ahli yang memuat: a. identitas saksi dan/atau saksi ahli; dan b. pokok-pokok keterangan saksi dan/atau saksi ahli.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi

(1) Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya dan memberikan formulir tanda terima berkas kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut disampaikan oleh petugas penerima permohonan. (3) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang penyelesaian sengketa menerbitkan berita acara pengembalian permohonan sengketa yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dan dikembalikan kepada pemohon.

(1) Petugas penerima permohonan meneruskan berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap kepada bidang penyelesaian sengketa pada hari yang sama kepada bidang penyelesaian sengketa. (2) Petugas penerima permohonan meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir berita acara penerusan.

(1) Bidang Penyelesaian Sengketa mencatat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ke dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa disertai penomoran permohonan. (2) Bidang Penyelesaian Sengketa menerbitkan berita acara registrasi permohonan yang menyatakan permohonan diterima dan menyampaikan kepada pemohon sejak permohonan dicatatkan.

(1) Bidang Penyelesaian Sengketa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada termohon paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa. (2) Penyampaian pemberitahuan kepada termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat resmi dan dilampiri 1 (satu) rangkap permohonan.

Format Permohonan dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota membuat dan menyusun kajian sengketa pemilu setelah menerima Permohonan atau menyatakan laporan pelanggaran sebagai sengketa. (2) Kajian sebagaimana dimakud pada ayat (1), berisikan: a. kepentingan dan tuntutan pemohon dan termohon; b. fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh dari pemohon dan termohon; dan c. analisis sementara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan fakta-fakta dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melakukan klarifikasi awal sebelum dilakukan Musyawarah. (4) Klarifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menggali kebenaran dan menelusuri kepentingan Pemohon dan Termohon.

Kajian dan klarifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam formulir yang ada di lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini.

(1) Dalam hal sengketa terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan membuat dan menyusun kajian pendahuluan sebelum dilakukan Musyawarah. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan permohonan sebagai berikut : a. kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan sengketa; b. kedudukan para pihak dalam sengketa; c. syarat formal dan materil permohonan; d. substansi permohonan didasarkan pada alasan-alasan yang layak; dan e. permohonan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dicatatkan di dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa. (4) Kajian pendahuluan dilakukan oleh bidang penyelesaian sengketa. (5) Bawaslu mencantumkan kajian pendahuluan ke dalam Berita Acara dan Keputusan hasil kajian pendahuluan 1 (satu) hari kerja sejak kajian pendahuluan selesai dilakukan. (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan: a. Permohonan diterima; atau b. Permohonan tidak dapat diterima. (7) Berita Acara dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. (8) Pembacaan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh Pemohon. (9) Dalam hal keputusan hasil kajian pendahuluan menyatakan permohonan diterima, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan musyawarah.

(1) Mediator dan/atau Asisten Mediator wajib menjaga ketertiban proses Musyawarah. (2) Mediator dan/atau Asisten Mediator dapat meminta petugas keamanan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, harus mendapat ijin dari Mediator. (4) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli, yang menghadiri Musyawarah wajib: a. berpakaian sopan dan rapi; b. menghadiri Musyawarah sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan c. menunjukan sikap hormat kepada Mediator dan/atau Asisten Mediator.

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli dilarang:

a. membawa senjata dan/atau benda yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya musyawarah; b. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu musyawarah dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota; c. merusak sarana, prasarana, atau perlengkapan musyawarah; d. menghina dan/atau merendahkan martabat atau kehormatan Mediator, fasilitator, Pihak Lain, petugas, dan/atau anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota; e. memberikan pernyataan di dalam musyawarah yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Mediator dan/atau Asisten Mediator.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota melaksanakan musyawarah setelah melakukan pengkajian terhadap Pemohon. (2) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai mediator dan dapat dibantu oleh pihak lain sebagai Asisten Mediator. (3) Asisten Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki pemahaman kepemiluan; b. memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa Pemilu; c. nonpartisan dan imparsial; d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pemohon dan Termohon; e. profesional; dan f. dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. (4) Penentuan Mediator dan asisten Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang musyawarah yang telah disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (6) Dalam pelaksanaan musyawarah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib

dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya. (2) Dalam hal sengketa terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Termohon setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam musyawarah, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melalui rapat pleno MEMUTUSKAN untuk melanjutkan pemeriksaan pengambilan Keputusan (3) Musyawarah dalam penyelesaian sengketa terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak Permohonan diterima.

(1) Musyawarah yang telah dicapai kesepakatan maka dirumuskan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator dalam suatu kesepakatan perdamaian. (2) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh mediator dalam rapat yang terbuka untuk umum.

Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka mediator melaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk diambil Keputusan.

Mekanisme pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, saksi, ahli, dan pengunjung yang menghadiri pemeriksaan pengambilan keputusan wajib: a. berpakaian sopan dan rapi; b. wajib bersikap tertib tenang, dan sopan; c. hadir dalam ruang pengambilan putusan sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan d. menunjukan sikap hormat kepada Majelis Pemeriksa. (2) Dalam hal para pihak, saksi, dan Ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu mendapat ijin dari Majelis Pemeriksa.

(1) Pengunjung pemeriksaan pengambilan keputusan dilarang: a. membawa senjata dan/atau benda yang dapat membahayakan

atau mengganggu jalannya pengambilan putusan; b. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu pengambilan putusan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota; c. merusak sarana, prasarana, atau perlengkapan pemeriksaan pengambilan putusan; d. menghina dan/atau merendahkan martabat atau kehormatan mediator, fasilitator, Pihak Lain, petugas, dan/atau anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi, atauPanwaslu Kabupaten/Kota; e. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam pemeriksaan pengambilan putusan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Majelis Pemeriksa; f. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama pemeriksaan pengambilan putusan berlangsung. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ayat (1) huruf f, berlaku juga bagi Pemohon, Termohon, Saksi, dan Ahli.

(1) Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota memanggil Pemohon, Termohon dan pihak terkait untuk mengikuti proses pemeriksaan pengambilan Putusan. (2) Proses pemeriksaan pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (4) Majelis Pemeriksa dipimpin oleh seorang Ketua Majelis merangkap anggota dan 2 (dua) anggota Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota. (5) Pemanggilan lanjutan untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup disampaikan oleh Ketua Majelis Pemeriksa pada saat sidang pemeriksaan pengambilan Putusan.

(1) Pemeriksaan pengambilan keputusan dan pembacaan keputusan dilakukan di ruang pemeriksaan yang disediakan untuk memeriksa dalam rangka pengambilan keputusan dan membacakan keputusan.

(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan pengambilan Keputusan, Ketua Majelis Pemeriksa memeriksa identitas dan kapasitas Pemohon, Termohon, Saksi, dan/atau Ahli. (3) Pemeriksaan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara: a. mendengarkan materi disampaikan Pemohon, Termohon dan pihak terkait; b. mencocokkan alat bukti; c. mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli; dan d. melakukan rapat pleno Majelis Pemeriksa.

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b berupa: a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; d. dokumen elektronik; dan e. pengakuan para pihak.

Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas: a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; dan/atau c. surat atau tulisan lain yang bukan akta.

(1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam proses pembuktian tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. (2) Ahli yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, atau dipanggil atas perintah Majelis Pemeriksa (3) Pemeriksaan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dengan menanyakan identitas ahli (nama, tempat tanggal lahir/umur,

agama, pekerjaan, dan alamat), keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. (4) Lafal sumpah atau janji ahli adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya saya” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah” Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya” Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa” Demi Hyang Buddha Saya bersumpah…” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu” Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan agamanya masing- masing.

(1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. (2) Dalam hal dibutuhkan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menghadirkan Pengawas Pemilu yang mengawasi penyelenggaran Pemilu di tingkat bawah untuk dimintai keterangan. (3) Saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan. (4) Lafal sumpah atau janji saksi adalah sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya” Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah” Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya”. Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa” Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha Saya bersumpah…” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu,

Saddhu” Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan agamanya masing- masing.

Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengakuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e tidak dapat ditarik kembali.

(1) Keputusan Majelis Pemeriksa penyelesaian Sengketa Pemilu diputuskan dalam rapat pleno pengambilan Keputusan yang bersifat tertutup dan dibacakan dalam rapat yang bersifat terbuka untuk umum. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Pemohon dan Termohon. (3) Salinan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota (4) Format dan isi Formulir Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Mekanisme pelaksanaan proses pemeriksaan pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 44 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.

Penyelesaian Sengketa Pemilu dinyatakan selesai apabila:

a. telah tercapai mufakat; atau b. Pengawas Pemilu telah membuat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat kecuali keputusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(1) Penyelesaian Sengketa Pemilu dinyatakan gugur apabila: a. Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia; b. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu; atau c. Pemohon mencabut permohonannya. (2) Keputusan tentang gugurnya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gugurnya Sengketa Pemilu sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bawaslu ini. (3) Dalam hal sengketa terkait keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dicabut Permohonannya oleh Pemohon dan dilakukan sebelum pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan, maka pencabutan tersebut dicantumkan di dalam keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan dan dibacakan pada saat pembacaan keputusan hasil pemeriksaan pendahuluan. (4) Keputusan terkait gugurnya penyelesaian sengketa dibacakan dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum.

(1) Dalam proses penyelesaian sengketa terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim penyelesaian sengketa untuk mengkaji, mengumpulkan alat bukti, dan pemberkasan. (2) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu atau Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

(1) Dalam proses penyelesaian Sengketa Pemilu, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencatat di dalam proses pemeriksaan musyawarah dan pengambilan Putusan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN