Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kualifikasi . . .

1. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

2. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.

3. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

4. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.

6. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus- menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

8. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

9. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

10. Taman . . .

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

3. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

5. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

7. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

8. Pendidikan . . .

1. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

2. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

3. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

6. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.

7. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV

8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

9. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

10. Masyarakat . . .

1. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

2. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

3. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

4. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu Kompetensi

(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

(2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersifat holistik.

(4) Kompetensi . . .

(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang- kurangnya meliputi:

• pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;

• pemahaman terhadap peserta didik;

• pengembangan kurikulum atau silabus;

• perancangan pembelajaran;

• pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

• pemanfaatan teknologi pembelajaran;

• evaluasi hasil belajar; dan

• pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

• beriman dan bertakwa;

• berakhlak mulia;

• arif dan bijaksana;

• demokratis;

• mantap;

• berwibawa;

• stabil;

• dewasa;

• jujur;

• sportif;

• menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

• secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

• mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

(6) Kompetensi . . .

(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

• berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;

• menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;

• bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;

• bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan

• menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

• materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan

• konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

(8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:

• standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;

• standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;

• standar . . .

• standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan

• standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.

(9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Sertifikasi

(1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program

pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.

(3) Kualifikasi . . .

(3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.

(4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:

• pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
• pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a memperhatikan:

• pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
• prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
• pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.

(6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan

uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.

(7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru

Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:

• kondisi Daerah Khusus; dan/atau
• ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang tugas.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik,

pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6 . . .

(1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.

(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(7) Beban . . .

(7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

(1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan

sebagai berikut:

• untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
• untuk lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap

tahun ditetapkan oleh Menteri.

(2) Program . . .

(2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji

kompetensi pendidik.

(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.

(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:

• wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;

• materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan

• konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.

(5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

(1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum

yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.

(2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

(4) Sertifikat . . .

(4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan

tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.

(5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat

Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji

kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi

Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

(2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun

ditetapkan oleh Menteri.

(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional

Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

• Kualifikasi Akademik;

• pendidikan dan pelatihan;

• pengalaman mengajar;

• perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;

• penilaian dari atasan dan pengawas;

• prestasi akademik;

• karya pengembangan profesi;

• keikutsertaan dalam forum ilmiah;

• pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan

• penghargaan . . .

• penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.

(5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:

• melengkapi persyaratan portofolio; atau

• mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan

penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan

Menteri.

(1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi

ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:

• memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
• memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
• memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:

• tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
• letak dan kondisi geografis; dan/atau
• kondisi sosial-ekonomi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan

(1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk

peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk

peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota

menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.

(4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

(5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan

peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional.

(6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi

untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(8) Pemerintah . . .

(8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan

masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan

kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

HAK

Bagian Kesatu Tunjangan Profesi

(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
• memenuhi beban kerja sebagai Guru;
• mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
• terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
• tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan

profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.

(3) Guru . . .

(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:

• kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
• wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
• ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
• kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
• kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
• guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
• pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.

(4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan

pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:

• berpengalaman sebagai Guru sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
• memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• memiliki Sertifikat Pendidik; dan
• melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.

(5) Tunjangan . . .

(5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal

tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.

(6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

• pada satuan pendidikan khusus;
• pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
• sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak

mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:

• untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
• untuk SD atau yang sederajat 20:1;
• untuk MI atau yang sederajat 15:1;
• untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
• untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
• untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
• untuk MA atau yang sederajat 15:1;
• untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
• untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan

ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:

• satuan . . .

• satuan pendidikan khusus;
• satuan pendidikan layanan khusus;
• satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
• satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional

Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
• memenuhi beban kerja sebagai Guru;
• mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
• terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
• melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
• tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

• pada . . .

• pada satuan pendidikan khusus;
• pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
• sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

(1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat

oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus

Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesetaraan Tunjangan

(1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan

tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima . .

Bagian Kelima Maslahat Tambahan

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

(2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar

prestasi Guru.

(3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa:

• menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik;
• menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
• menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah;
• memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
• memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga;
• menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau
• menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik.

(4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru

berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Guru Tetap.

(5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan

diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh maslahat tambahan.

(6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki . . .

• memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
• memenuhi beban kerja sebagai Guru;
• mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
• melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
• tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

(7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan apabila:

• diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;

• diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;

• diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;

• bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan;

• diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;

• diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;

• bertugas . . .

• bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau

• bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan

pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan

pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan

pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat

(7) untuk Guru yang bertugas:

• pada satuan pendidikan khusus;
• pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
• sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

• tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
• kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Pasal 27 . . .

(1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru,

baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat

tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam Penghargaan

(1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan

sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus.

(2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• menghasilkan . . .

• menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

• menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau

• menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.

(3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan

komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

(1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam

bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

(3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam

rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari Guru nasional, dan/atau hari besar lain.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, Presiden, dan/atau lembaga internasional.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

(1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas

pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib

menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di Daerah Khusus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh

Promosi

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru

berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Guru kepada Peserta Didik

(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil

belajar kepada peserta didiknya.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang- undangan.

(3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari

satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan

kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.

(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam

penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

(3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39 . . .

(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada

peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan

yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual

(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam

melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

• hukum;

• profesi; dan

• keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat . . .

(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari

tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi

terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

(3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan

dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

(1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana

dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana

pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.

(3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.

Bagian Kesebelas Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru

(1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam

Organisasi Profesi Guru.

(2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi

Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keduabelas Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan

(1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam

penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:

• satuan pendidikan;

• kabupaten atau kota;

• provinsi; dan

• nasional.

(2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;

• penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;

• penyusunan . . .

• penyusunan rencana strategis;

• penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;

• penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;

• perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;

• perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:

• penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;

• penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan

• kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota.

(4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:

• penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;

• penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan

• kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.

(5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:

• penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;

• penyusunan . . .

• penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
• kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.

(6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru

Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi

Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2).

(2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV

dapat melakukan pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi

Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi

Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.

(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 48 . . .

(1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

(2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:

• kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
• pendidikan dan pelatihan;
• pemagangan;
• publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
• karya inovatif;
• presentasi pada forum ilmiah;
• publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
• publikasi buku pengayaan;
• publikasi buku pedoman Guru;
• publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
• penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan

dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempatbelas . . .

Bagian Keempatbelas Cuti

(1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah

Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

(1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,

Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

(2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada Guru yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.

(3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh Guru untuk:

• penelitian;
• penulisan buku;
• praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya;
• pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
• pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
• magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk

pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV . . .

(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

• merencanakan pembelajaran;
• melaksanakan pembelajaran;
• menilai hasil pembelajaran;
• membimbing dan melatih peserta didik; dan
• melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam

tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh

empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:

• bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
• berkeahlian khusus; dan/atau
• dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

(1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang

memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.

(2) Beban . . .

(2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang

memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.

(3) Beban kerja ketua program keahlian satuan

pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan

yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit

produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau

konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

(7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas

mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(9) Ketentuan . . .

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas

yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat

memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:

• memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan

• mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka

wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.

(5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani

wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus selama menjalankan tugas sebagai Guru.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat

menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Pola . . .

(2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah Daerah.

(3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

• memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;

• memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;

• memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau

• memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara nasional.

(4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

• memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

• memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;

• memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau

• memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah yang bersangkutan.

Pasal 57 . . .

(1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan

dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan

(1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan

kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.

Pasal 59 . . .

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.

(3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.

(3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.

(4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru

pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pemindahan

(1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat

nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara

pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

(4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan

bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

SANKSI

(1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi

Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(2) Guru . . .

(2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban

melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru

yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:

• penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun bagi Guru;

• pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi Guru; atau

• pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 (empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain Guru.

(4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:

• penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;

• penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;

• penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun; atau

• penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun.

(5) Guru . . .

(5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

• Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;

• Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:

1. sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

2. sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

• Guru . . .

• Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata

pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya;

• Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

• mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau

• mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2008

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2008

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan