GURU DAN DOSEN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek:nologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6.Satuan …

PRESIDEN

1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalarn setiap jenjang dan jenis pendidikan.

2. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen clan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan scsuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

8. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

9. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

10. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Penghasilan …

PRESIDEN

1. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dann mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
2. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
3. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
4. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
5. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional

pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional

pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4…

PRESIDEN

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan

khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

• Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
• Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
• Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
• Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
• Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
• memperoleh . . .

PRESIDEN

• Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
• Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
• Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
• Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi

dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan …

PRESIDEN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pergunia.n tinggi

yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif,

transparan, dan akuntabel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orarig yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuari pendidikan tertentu.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan

anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

• memperoleh …

PRESIDEN

• Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
• Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
• Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
• Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
• Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
• Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-- undangan;
• Memperoleh rasa aman clan jaminan keselarnatan dalam melaksanakan tugas;
• Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
• Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
• Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
• Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana

dimaksud, pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengari peraturan perundang-undangan.

(3) Guru …

PRESIDEN

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan 1(satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

(4) Ketentua.n lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah memberikan

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 …

PRESIDEN

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan. kualifikasi yang sama.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur derigan Peraturan Pemerintah.

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalarn bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kernudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah naenjamin

terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

• Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

• Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadernik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

• bertindak …

PRESIDEN

• Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
• Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
• Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan

ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik clan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara

Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan

pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi

calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan

dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum …

PRESIDEN

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan

tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, clan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam

jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik

dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan

guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalarn jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara

objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Pengangkatan …

PRESIDEN

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang

diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah

atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan …

PRESIDEN

(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernindahan guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), clan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang

meliputi. kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1(satu) kali, dan perlinclungan dalarn pelaksanaan tugas.

(2) Guru yang. diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah terseciia guru pengganti.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau

pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di

daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan

sebagai guru karena:

• Meninggal dunia;

• Mencapai batas usia pensiun;

• Atas permintaan sendiri;

• Sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

• berakhirnya . . .

PRESIDEN

• berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan

sebagai guru karena:

• Melanggar sumpah dan janji jabatan;
• Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
• Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus- menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meaiputi pembinaan

dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan . . .

PRESIDEN

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah dan pcmerintah daerah, wajib membina dan

mengembangkan kualifikasi akademi dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan

anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam. . .

PRESIDEN

Bagian Keenam Penghargaan

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau

bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah

khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, rnasyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat

desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk

tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Perlindungan

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi,

dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perlindurrgan hukum, perlindungan profesi, serta perlin.dungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuann tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap

memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .

PRESIDEN

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode Etik

(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi

untuk memajukan profesi, meningkatkan kornpetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi

organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

• Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
• Memberikan bantuan hukum kepada guru;
• Memberikan perlindungan profesi guru;
• Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
• Memajukan pendidikan nasional.

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan

martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma

dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi

guru.

(2) Keanggotaan . . .

PRESIDEN

(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.

(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1). dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru

dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, clan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi

dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

DOSEN

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kornpetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program

pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

• Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
• Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar

biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan . . .

PRESIDEN

(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana

dimaksud, pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan petididikan tinggi.

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

• Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
• Memiliki jabatan akademik sekurang-k-urangnya asisten ahli; dan
• Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi

untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk

dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

(2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten

ahli, Iektor, lektor kepala, dan profesor.

(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor

harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

(4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan

dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan

pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor . . .

PRESIDEN

(2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan

karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

(3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental

lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-- undangan.

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.

(2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.

(3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki

jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, clan pengalaman yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

• peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

• mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

• memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

• memperoleh . . .

PRESIDEN

• memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada. masyarakat;
• memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
• memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
• memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang

diselenggarakan olelz masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian. kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan …

PRESIDEN

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setara dengan 1(satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belarija negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada

profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan . . .

PRESIDEN

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat

(1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam

bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya

maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu

langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus,

berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

• Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
• merencanakan . . .

PRESIDEN

• Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
• Meningka.tkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
• Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
• Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
• Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan

ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara

Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon

dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola i.katan dinas bagi

calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

PRESIDEN

Bagian Keempat Pengangkafian, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

(1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan

pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan

pendidikan, tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang tiersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatari kerja bersama.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi

satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan

pada jabatan, struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang

diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai d.osen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67 . . .

PRESIDEN

(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan

sebagai dosen karena:

• Meninggal dunia;
• Mencapai batas usia pensiun;
• Atas permintaan sendiri;
• Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
• Berakhirnya perjanjian kerja atau. kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.

(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatan sebagai dosen karena:

• Melanggar sumpah dan janji jabatan;
• Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
• Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia

pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan

dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

(1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima . . .

PRESIDEN

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan

dan pengembangan profesi dan karier.

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan

melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi

akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh

masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

(3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk

meningka.tkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat.

Pasal 72 . . .

PRESIDEN

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

(1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau

bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah

khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat, organisasi profesi keiam.uan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan

pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.

(3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa,

kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan . . .

PRESIDEN

(4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Perlindungan

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi

profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan clan kesehatan kerja. .

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

1. Dalam . . .

PRESIDEN

(6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan

untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan Cuti

(1) Dosen rnemperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti seba.gaimana dimaksud

pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SANKSI

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• Teguran;
• Peringatan tertulis;
• Penundaan pemberian hak guru;
• Penurunan pangkat;
• Pemberhentian dengan hormat; atau
• Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru . . .

PRESIDEN

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode elik dikenai sanksi

oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak

membela diri.

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Sanksi sebagaimana d maksud. pada ayat (1) berupa:

• Teguran;
• Peringatan tertulis;
• Penundaan pemberian hak dosen;
• Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
• Pemberhentian dengan hormat; atau
• Pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau

satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan pcrjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 . . .

PRESIDEN

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat

(4), Pasal 71 dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:

• Teguran;
• Peringatan tertulis;
• Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
• pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini :

• Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki -sertifikat pendidik.
• Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan . . .

PRESIDEN

(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru

dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang- Undang ini.

(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi

pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan

sertifikat, pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat- lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang- Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember ;2005

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005

AD INTERIM

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

PRESIDEN