PP No. 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah - JDIH BPK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PENGADAAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DARI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KER.'A DOSEN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dosen merupakan tenaga profesional dan ilmuwan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O5 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggr, sehingga diperlukan kepastian status dan pengembangan karier yang menjamin profesionatitas dan keberlanjutan; kekurangan b. bahwa perguruan tinggi negeri mengalami formasi dosen yang signifrkan, sehingga pada pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, rasio dosen dan mahasiswa, serta akreditasi program studi, sehingga diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasinya; bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen telah direkrut melalui seleksi berbasis kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi standar kompetensi jabatan dosen aparatur sipil negara; c d. bahwa. . . SK No2934llA
d PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A -2 bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen dilaksanakan dalam kerangka sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, prinsip nondiskriminasi dan kepastian hukum, serta kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip profesionalitas dosen, sistem karier jabatan fungsional, serta tata kelola pendidikan tinggi; bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen yang ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah didasarkan dalam kerangka keselarasan dan kejelasan instrumen hukum pelaksanaan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O05 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 12 Tah;un 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undd.ng-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor L4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); e f. Mengingat 1 2 3 4 SK No293416A MEMUTUSKAN: ...
PRESIOEN REPUBLIK INDONESI,A 3- Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DARI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KER.IA DOSEN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegau'aian untuk menduduki jabata-n pemeriniahan.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/aau menduduki jabatan pemer-{ntahan.
- Jabatan adalah kedudtrkan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6.Pengadaan... SK No293l7lA
REPUBLIK INDONESI,A
- Pengadaan Khusus PNS Dosen adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah b"g': a. perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintalran pendidikan tingg yang merupakan linglup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; b. perguruan tings negeri keagamaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan c. perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian dan/ atau lembag:. Pasal 3 (1) PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen. (2) Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah dikoordinasikan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mcnteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; c.merrteri... SK No293172A
P tN c
menteri yang urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan d. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit, sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN Pasal 4 Kriteria PPPK Dosen yang dapat mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) merupakan PPPK Dosen yang diangkat sampai dengan tahun 2O25. Pasal 5 PPPK Dosen yang dapat mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki keputusan pengangkatan "slagai PPPK Dosen; b. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun Jabatan Dosen pada saat melamar; c. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani; d. memiliki surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan prdana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; SK No293l73A f. tidak
EIIIrNDEIItrSJA
f. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS; g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. BAB III MEKANISME PENGADAAN KH'JSUS Pasal 6 (l) Kementerian/lembaga yang terdapat PPPK Dosen dan mengikuti Pengadaan Khusus PNS Dosen berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identilikasi jumlah dan jenjang Jabatan PPPK Dosen; b. verifikasi dan validasi jumlah dan jenjang Jabatan PPPK Dosen; dan c. pelaksanaan seleksi. Pasal 7 (1) Pengadaan Khusus PNS Dosen dilakukan melalui tahapan: SK No293l74A a. perencanaan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
a. perencanaan; b. pengumuman; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; dan f. pengangkatan. (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah setelah mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan PNS Dosen dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Pasal 8 (1) Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di btdang ilmu pengetahuan dan teknologi menyusun pedoman Pengadaan Khusus PNS Dosen. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. persyaratan Jabatan; b. persyaratanpelamar; c. jenis tes; d. pokok substansi yang .dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya; e. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes; f. bobot penilaian setiap jenis tes; SK No293175A g.sifat...
EIII=FII'I=N tN
g. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau trdak menggugurkan; dan h. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/ atau penilaian. (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetqiuan. Pasal 9 (l) Perencanaan Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (ll huruf a meliputi: a. penJrusunan kebutuhan; dan b. pembentukan panitia seleksi. (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan PPPK Dosen yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada jenjang Jabatan fungsional dan Jabatan akademik Dosen. (3) Pengadaan Khusus PNS Dosen dilakukan oleh: a. panitia seleksi nasional; dan b. panitia seleksi instansi. (4) Dalam rangka menjamin objektivitas Pengadaan Khusus PNS D<lsen secara nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reforrrrasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara membentuk panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen. (5) Panitia seleksi nasionai Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebljakan teknis, pembinaaa, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. (6) Panitia... SK No293176A
':t REPUBLIK INDONESI,A
(6) Panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakari lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; b. kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; d. lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perlrmusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; e. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan/atau f. kementerian atau lembaga terkait. (7) Panitia seleksi nasional Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas: a. mendesain sistem seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen; b. menyusun soal seleksi kompetensi dasar dan soal seleksi kompetensi bidang; c. merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang mempakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang kelulusan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; d. melaksanakan . . . SK No293177A
n IN
d. melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; e. mengolah hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang; f. mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; dan g. menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang serta mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (9) Panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pasal 1O Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi instansi. Pelamaran sslagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf c dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadaan Khusus PNS Dosen. Pasal 11 Pasal 12 (l) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (ll huruf d terdiri atas: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar: dan c. seleksi kompetensi bidang. SK No293l78A (2) Seleksi...
EII{=FIIItril tN
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. (3) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. (4) Seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menggunakan sistem seleksi berbasis komputer yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan peneraparr sistem merit. Pasal 13 (l) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berdasarkan pengolahan nilai yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perlrmusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan pencrapan sistem merit. (2) Hasil pengolahan integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan nilai seleksi kompetensi bidang disampaikan kepada ketua panitia seleksi irrstansi, untuk selanjutnya diumumkan sebagai dasar penetapan kelulusan akhir. Pasal 14 (1) PPPK Dosen yang telah lulus seleksi Pengadaan Khusus PNS Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi PNS Dosen dan diberikan pangkat dan golongan ruang serta masa kerja PNS. (2)PNS . . . SK No293179A
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
(2) PNS Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pangkat dan golongan ruang paling rendah pada jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masa kerja PPPK Dosen. (4) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Pasal 15 (1) PNS Dosen sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengikuti pembekalan sebagai PNS. (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang mengangkat PNS Dosen setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupaka.n lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan keb{jakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara. BAB IV PENGHASILAN DAN HAK LAINNYA Pasal 16 PNS Dosen sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan penghasilan dan hak lainnya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undhngan. SK No293l80A BABV...
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. PPPK Dosen tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses Pengadaan Khusus PNS Dosen; b. PPPK Dosen yang tidak mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen karena batas usia pensiun Jabatan Dosen, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan perjanjian keda berakhir; dan c. PPPK Dosen yang tidat mengikuti tahapan Pengadaan Khusus PNS Dosen, tetap menjalankan tulasnya sampai dengan perjanjian kerja berakhir. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pengadaan Khusus PNS Dosen berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pelaksanaan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No293199A Agar
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 65 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, ttd SK No293415A Djaman
PRESIDETTI REFUBLIK INDOilESI,A PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PENGADAAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DOSEN DARI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KER.IA DOSEN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH I. UMUM Pendidikan tinggi merupakan pilar strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di tengah tantangan global yang semakin kompetitif, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan tinggi secara berkelanjutan merupakan agenda nasional yang tidak dapat ditunda. Dosen sebagai tenaga profesional sekaligus ilmuwan memegang pera.nan sentral dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggr, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Talnun 2OL2 tentang Pendidikan Tinggi secara tegas mengamanatkan perlunya jaminan kepastian status, pengembangan karier, serta perlindungan profesi bagi Dosen. Kepastian status hukum Dosen tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi secara langsung mempengaruhi mutu layanan akademik, produktivitas riset, dan kontinuitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam perkembangannya, perguruurn tinggi negeri di Indonesia menghadapi permasalahan struktural berupa kekurangan formasi Dosen yang signifrkan. Kondisi ini berdampak serius terhadap pencapaian standar nasional pendidikan tinggi, khususnya dalam hal rasio ideal Dosen dan mahasiswa, pemenuhan jumlah Dosen tetap yang dipersyaratkan, serta capaian akreditasi program studi. Ketimpangan antara kebutuhan Dosen dan ketersediaan formasi PNS Dosen telah berlangsung lama dan membutuhkan solusi kebijakan yang bersifat alirmatif sekaligus tetap berlandaskan prinsip profesionalitas. SK No293413A Sebagai. . .
PRESIDEN REFUBLIK INDONESI,A -2 Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan perekrutan PPPK Dosen melalui mekanisme seleksi yang kompetitif, transparan, dan berbasis kompetensi, serta kualilikasi akademik. Proses seleksi yang dilaksanalan mengacu pada standar kompetensi jabatan Dosen aparatur sipil raegara, sehingga PPPK Dosen yang saat ini bertugas pada prinsipnya telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorErng Dosen aparatur sipil negara. Meskipun demikian, status kepegawaian PPPK Dosen yang bersifat temporer dan berbasis perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas karier. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Padahal, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dedikasi jangka panjang serta kepastian jenjang karier yang jelas. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk harmonisasi dan penegasan instrumen hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Lebih fundamental, kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2O23 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem merit menekankan bahwa pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi secara objektit transparan, serta nondiskriminatif. Dengan demikian, pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen tidak serta merta bersifat otomatis, melainkan melalui proses evaluasi dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya yang memenuhi standar yang ditetapkan untuk dapat diangkat. Kebijakan ini diberlakukan secara adil dan merata bagi seluruh PPPK Dosen yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan latar belakang institusi asal, wilayah penempatan, atau aspek lainnya. Di samping itu, kebijakan ini memberikan kepastian status hukum bagi Dosen yang diangkat. Peraturan Pemerintah ini telah dirancang dengan memperhatikan secara saksama keselarasannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bark di bidang aparatur sipil negara maupun di bidang pendidikan tinggi. Keselarasaan tersebut dapat ditunjukkan dengan hal sebagai berikut: Pertama . . . SK No293417A
Pertama, kebijakan pengangkatan PPPK Dosen menjadi PNS Dosen tidak bertentangan dengan prinsip profesionalitas Dosen. Profesionalitas tidak semata-mata ditentukan oleh status kepegawaian, melainkan oleh integritas, etika, dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Justru dengan kepastian status, Dosen dapat lebih fokus mengembangkan keilmuannya dan meningkatkan mutu layanan akademik. Kedua, kebijakan ini selaras dengan sistem karier jabatan fungsional Dosen. Status PNS memberikan jenjang karier yang lebih jelas dan pasti, mulai dari jabatan akademik Asisten Ahli, kktor, kktor Kepala, hingga Profesor. Kepastian status memudahkan proses pengusulan angka kredit, kenaikan pangkat, dan jabatan akademik yang selama ini kerap terkendala oleh status kepegawaian yang tidak definitif. Ketiga, kebijakan ini mendukung tata kelola pendidikan tinggi yang batk (good uniuersitA gouernanel. Pemenuhan kebutuhan Dosen tetap PNS akan memperkuat kapasitas institusi dalam merencanakan pengembangan akademik jangka panjang, memenuhi standar akreditasi nasional dan internasional, serta meningkatkan daya saing perguman tinggi di tingkat global. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tqjuan yang hendak dicapai melalui Peraturan Pemerintah ini adalah: Pertama, memberikan kepastian status dan perlindungan hukum bagi PPPK Dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Dosen, sehingga tercipta stabilitas kepegawaian dan ketenteraman bekerja. Kedua, memenuhi kebutuhan Dosen pada perguruan tinggi negeri secara lebih cepat, efisien, dan terukur melalui mekanisme pengadaan khusus yang tidak terikat pada pola rekrutmen PNS reguler yang bersifat umum. Ketiga, meningkatkan motivasi, produktivitas, dan profesionalitas Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada mutu lulusan dan kontribusi perguruan trnggi terhadap pembangunan nasional. Keempat, mendukung pencapaian standar nasional pendidikan tinggi dan peningkatan akreditasi program studi maupun institusi melalui pemenuhan rasio Dosen dan mahasiswa yang ideal dan kecukupan jumlah Dosen tetap. Kelima, mewujudkan sistem manajemen aparatur sipil negara yang berbasis merit dan berkeadilan dengan memberikan penghargaan kepada PPPK Dosen yang telah mengabdikan diri dan menunjukkan kinerja unggul. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini membawa implikasi positif bagi berbagai pemangku kepentingan: SK No293418A Pertama
PRESIDEN REPUBLIK INDOI{ESIA
Pertama, bagi PPPK Dosen, kebijakan ini memberikan penghargaan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan, sekaligus membuka jalan bagr pengembangan karier yang lebih pasti dan berkelanjutan. Kedua, bagi perguruan tinggi negeri, kebijakan ini memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, meningkatkan akreditasi, dan memperbaiki rasio Dosen dan mahasiswa. Ketiga, bagi pemerintah, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi dan penataan sumber daya aparatur sipil negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Keempat, bagi masyarakat dan mahasiswa, kebijakan ini menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas karena ditunjang oleh tenaga pendidik yang memiliki kepastian status dan komitmen jangka panjang. Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Khusus Pegawai Negeri Sipil Dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan penghargaan kepada para Dosen yang telah mengabdikan diri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan ini dirancang secara hati-hati dengan tetap berpegang teguh pada prinsip merit, profesionalitas, dan tata kelola yang baik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah, maksud, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pengadaan khusus PNS Dosen. Harmonisasi antara kebutuhan penyediaan Dosen yang memadai, prinsip meritokrasi, dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik telah diakomodasi secara proporsional dalam instrumen hukum ini. Pada akhirnya, kebljakan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan kekurangan Dosen dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pengernbangan pendidikan tinggi Indonesia yang bcrmutu, berdaya sarng, dan berkeadaban menuju Indonesia Emas 2045. Peraturan Pemerintah ini disusun dengan maksud dan tujuan memberikan kepastian hukum serta keseragaman tata kelola pehgadaan khusus PNS Dosen yang bersumber dari PPPK Dosen, sekaligus menjamin pelaksanaannya berlandaskan prinsip merit, objektif, transparan, dan akuntabel. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ruang lingkup instansi penyelenggara, kriteria dan persyaratan PPPK Dosen yang dapat m.engikuti pengadaan khusus, tahapan pelaksanaan, pengaturan penyelenggara seleksi, ketentuan mengenai perigangkatan, serta penghasilan dan hak lainnya sebagai PNS sesuai dengan ketentua,n peraturan perundang-undangan. SK No293204A II. PASAL
II PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Batas usia pensiun Jabatan Dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dosen. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8. . . SK No293420A
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal L 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Yang dimalsud dengan "penghasilan" adalah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "hak lainnya" adalah termasuk pensiun sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pensiun PNS dan janda/dudanya. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup je1as. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7183 SK No293414A
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dosen merupakan tenaga profesional dan ilmuwan yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O5 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggr, sehingga diperlukan kepastian status dan pengembangan karier yang menjamin profesionatitas dan keberlanjutan; kekurangan b. bahwa perguruan tinggi negeri mengalami formasi dosen yang signifrkan, sehingga pada pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, rasio dosen dan mahasiswa, serta akreditasi program studi, sehingga diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasinya; bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen telah direkrut melalui seleksi berbasis kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada prinsipnya telah memenuhi standar kompetensi jabatan dosen aparatur sipil negara; c d. bahwa. . . SK No2934llA
d PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A -2 bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen dilaksanakan dalam kerangka sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, prinsip nondiskriminasi dan kepastian hukum, serta kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip profesionalitas dosen, sistem karier jabatan fungsional, serta tata kelola pendidikan tinggi; bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen yang ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah didasarkan dalam kerangka keselarasan dan kejelasan instrumen hukum pelaksanaan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
1 2 3 4 SK No293416A
