Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan

pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi

calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.