Pasal 63

(1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan

pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan

pendidikan, tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang tiersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatari kerja bersama.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi

satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.