Pasal 50

(1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah

Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.