Pasal 21

(1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat

oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus