Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Keuangan Daerah meliputi: a. Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Peraturan tentang Pengurusan dan Administrasi Keuangan Daerah; c. Peraturan tentang Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Otonom, sebagaimana yang dimaksudkan dalam UNDANG-UNDANG "Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah"

Anggaran Daerah merupakan satu kesatuan dan terdiri dari:

1. Anggaran Rutin, dan

2. Anggaran Pembangunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menurut contoh yang ditetapkan.

3. ANGGARAN …

4. ANGGARAN RUTIN

Anggaran Rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan.

(1). Bab I dari Anggaran Rutin mengenai penerimaan dibagi dalam 5 (lima) Bagian. Bagian-bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos-pos dibagi dalam Ayat-ayat. Uraian Bagian-bagian tersebut serta pembagiannya dalam Pos- pos adalah sebagai berikut: BAGIAN POS URAIAN 1 1 Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu. 2 1 Penerimaan dari Negara atau dari instansi yang lebih atas. 3 - Penerimaan dari Daerah sendiri. 1 Pajak Daerah. 2 Retribusi Daerah. 3 Bagian laba dari Perusahaan- perusahaan Daerah. 4 Penerimaan dari Dinas-dinas. 5 Penerimaan lain-lain. 4 1 Pinjaman Daerah. 5 1 Urusan Kas dan Perhitungan. (2). Bab II Anggaran Rutin mengenai pengeluaran dibagi dalam 16 (enam belas) Bagian. Bagian …

Bagian dibagi dalam Pos-pos, dan Pos dibagi dalam Pasal- pasal. Uraian Bagian-bagian tersebut serta pembagiannya dalam Pos-pos adalah sebagai berikut: BAGIAN POS URAIAN 1 1 1 Sisa kurang perhitungan Anggaran tahun yang lalu. 2 - Urusan Umum Pemerintahan. 1 D.P.R.D. 2 Kepala Daerah. 3 Sekretariat. 4 Inspektorat. 5 Penghubung Kepala Daerah. 6 A.P.D.N. dan Pendidikan/latihan Pegawai Daerah. 3 - Pekerjaan Umum. 1 Gedung-gedung. 2 Jalan dan Jembatan. 3 Pengairan. 4 Saluran air minum. 5 Kebersihan. 6 Pemadam Kebakaran. 7 Pertamanan. 8 Pemakaman. 9 Perkotaan. 4 1 Lalu-lintas darat/sungai. 5 - Kesehatan umum. 1 Kesehatan umum. 2 Rumah Sakit dan Balai Pengobatan. 3 Usaha …

3 Usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan kesehatan. 6 - Pendidikan Kebudayaan. 1 Pendidikan dan Pengajaran. 2 Kebudayaan. 3 Museum Sejarah dan Kepemudaan. 7 - Perumahan dan Perburuhan. 1 Sosial. 2 Perumahan. 3 Perburuhan 8 - Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Koperasi. 1 Pertanian. 2 Kehutanan. 3 Perkebunan. 4 Peternakan. 5 Perikanan Darat. 6 Perikanan Laut. 7 Koperasi. 9 - Perindustrian dan Pertambangan. 1 Perindustrian Rakyat. 2 Pertambangan. 10 - Usaha-usaha Daerah. 1 Pasar. 2 Pesanggrahan. 3 Penyeberangan. 4 Perusahaan. 5 Lain-lain usaha. 11 1 Angsuran pinjaman/hutan dan bunga. 12 1 Pensiun dan onderstand. 13 1 Ganjaran …

13 1 Ganjaran, subsidi dan sumbangan. 14 1 Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain. 15 1 Urusan Kas dan Perhitungan. 16 1 Pengeluaran tidak tersangka. (3). Pemecahan lebih lanjut Pos-pos sampai pada ayat-ayat dan Pasal-pasal diatur menurut contoh yang ditetapkan. 3. ANGGARAN PEMBANGUNAN

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan.

(1). Bab I dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam 5 (lima) bagian. Bagian dibagi dalam Pos-pos dan Pos dibagi dalam Ayat-ayat. Uraian Bagian-bagian tersebut, dengan pembagiannya dalam Pos-pos adalah sebagai berikut: BAGIAN POS URAIAN 1 1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu. 2 1 Penerimaan dari Negara atau Istansi yang lebih atas untuk pembangunan. 3 1 Penerimaan dari Daerah sendiri. 2 Pendapatan dalam bentuk rupiah yang disediakan untuk pembangunan. 3 Tabungan …

3 Tabungan Pemerintah Daerah / Penyisihan sebagian dari Pendapatan Rutin untuk pembangunan. 4 Penerimaan lain-lain. 4 1 Pinjaman. 5 1 Urusan Kas dan Perhitungan. (2). Bab II Anggaran Pembangunan mengenai pengeluaran dibagi dalam Bidang. Pembagian Bidang-bidang tersebut dalam Sektor/Sub. Sektor, Program dan Proyek/Sub. Proyek adalah seperti contoh yang ditetapkan. (3). Pemecahan lebih lanjut Pos-pos Anggaran Pembangunan dalam Ayat-ayat dan Pasal-pasal diatur seperti contoh yang ditetapkan. 4. PERINCIAN PEMBAGIAN ANGGARAN

Dalam Anggaran Daerah tidak diperkenankan dimuat Bagian/Bidang lain dari pada yang disebut dalam Pasal 5 dan 7 PERATURAN PEMERINTAH ini, kecuali bila dipandang perlu dapat menambah dengan Pos-pos serta Ayat-ayat atau Pasal-pasal Anggaran menurut kebutuhan, dengan menggunakan Pos-pos serta Ayat-ayat dan Pasal-pasal cadangan.

Pasal-pasal dan Ayat-ayat tiap-tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama. Pasal 10 …

(1). Jika pada suatu Pasal atau suatu Bagian/Bidang pengeluaran ada terdapat penerimaan, maka penerimaan ini dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dalam satu atau beberapa Ayat tersendiri. (2). Jika pada suatu ayat atau suatu Bagian/Bidang penerimaan ada terdapat pengeluaran, maka pengeluaran ini dianggarkan dalam Anggaran Pengeluaran dalam satu atau beberapa pasal tersendiri.

Dalam Anggaran Daerah dianggarkan sebagai sisa Perhitungan Anggaran tahun-tahun yang lalu yaitu untuk: a. Anggaran Rutin, suatu jumlah taksiran sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu. b. Anggaran Pembangunan, suatu jumlah taksiran sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

(1). Dalam kolom penjelasan anggaran antara lain dimuat dengan teliti dan selengkap-lengkapnya alasan-alasan, peraturan- peraturan dan bahan- bahan lain yang menjadi dasar rancangan, dan apabila terdapat perbedaan antara jumlah anggaran dalam Ayat-ayat dan Pasal-pasal anggaran tahun yang lalu, sebab-sebab perbedaan dan harus dijelaskan; demikian juga sebab-sebab diusulkannya Ayat-ayat dan Pasal- pasal baru atau ditiadakannya Ayat-ayat dan Pasal-pasal lama. (2). Dalam …

(2). Dalam ruang penjelasan seterusnya diberikan perincian yang jelas dari suatu pos, keterangan tentang sifat dan sumber penerimaannya, demikian juga mengenai sifat dan maksud pengeluaran. (3). Lain dari pada itu dalam ruang penjelasan dinyatakan pula: a. mengenal pendapatan pajak dan sebagainya, tanggal penetapan peraturan pajak yang bersangkutan dan peraturan-peraturan perubahan pajak itu jika ada, tanggal dan nomor pengesahannya dan seperlunya saat batas waktu pengesahan itu berakhir, seterusnya nama dan tanggal Lembaran Daerah yang memuat pengumuman; b. dalam uraian ayat penerimaan yang mengenai pendapatan opsen atas pajak-pajak Negara, disebutkan berapa opsen itu dipungut; c. mengenai pengeluaran gaji, tunjangan penggantian kerugian, uang representasi dan sebagainya disebutkan pula tanggal penetapan peraturan-peraturan c.q. Keputusan Daerah serta tanggal dan nomor Keputusan pengesahannya. 5. PENGIRIMAN ANGGARAN DAERAH

(1). Anggaran yang dimaksud pada Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH ini, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, disampaikan bagi Propinsi dalam rangkap 10 (sepuluh) dan bagi Kabupaten/Kotamadya dalam rangkap 5 (lima) kepada Instansi berwenang untuk pengesahannya. (2). Pada …

(2). Pada Anggaran itu dilampirkan sehelai dari:

1. a. Daftar adanya hutang-hutang Daerah, kecuali hutang- hutang anuiteit; b.Daftar adanya hutang-hutang Daerah yang diadakan secara anuiteit; c.Daftar adanya pinjaman-pinjaman yang dijamin oleh Daerah; d.Daftar harta benda bergerak dan tidak bergerak, menurut keadaan per 31 Desember tahun yang lalu, baik milik sendiri maupun yang dikuasakan; e.Daftar adanya dana dan cadangan; f. Daftar pemberian modal kepada perusahaan- perusahaan Daerah dan pembayaran kembali modal tersebut; g.Daftar pengikut sertaan Daerah dalam perusahaan- perusahaan fihak ketiga.
2. Nota Keuangan.
3. Petikan notulen rapat-rapat tentang pembicaraan dan penetapan Anggaran. (3). Daftar-daftar tersebut pada angka 1 ayat (2) pasal ini disusun menurut contoh yang ditetapkan.

Anggaran Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri. 6. PEROBAHAN …

6. PEROBAHAN ANGGARAN DAERAH

(1). Perobahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disusun menurut contoh yang ditetapkan. (2). Peraturan Daerah itu disertai penjelasan yang cukup dan dalam tempo satu bulan setelah penetapannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikirim kepada Instansi berwenang untuk pengesahannya.

(1). Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan penggeseran, maka dalam Peraturan Daerah untuk MENETAPKAN Anggaran ditunjuk dan disebut satu demi satu pasal-pasal pengeluaran, yang boleh digeser. (2). Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan terhadap pasal-pasal mengenai gaji, pensiun, tunjangan, uang representasi, subsidi, angsuran pinjaman dan bunga, pasal-pasal pengeluaran berdasarkan perjanjian dengan jangka waktu yang lebih dari satu tahun Anggaran, pasal-pasal yang dianggarkan untuk peringatan (U.P.) dan pasal-pasal perhitungan. (3). Penambahan dengan jalan tersebut pada ayat (2) pasal ini pada pasal "Tidak tersangka" tidak diperkenankan. (4). Penggeseran pasal-pasal antar Bidang dalam Anggaran Pembangunan dilakukan menurut ketentuan Pasal 15 PERATURAN PEMERINTAH ini. (5). KEPUTUSAN …

(5). Keputusan untuk melakukan penggeseran ditetapkan dan disusun menurut contoh yang ditetapkan. Selembar dari surat keputusan itu dikirim kepada Instansi berwenang dalam tempo satu bulan sesudah tanggal penetapan.

(1). Pada Sekretariat Daerah untuk tiap-tiap tahun anggaran dipergunakan register-register tersendiri seperti berikut: a. Register Surat Keputusan Otorisasi ((S.K.O.); b. Register Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U.); c. Register Uang untuk dipertanggung-jawabkan (U.U.D.P.); d. Register Daftar-daftar Pembukuan Administratip (D.P.A.); e. Buku Besar Penerimaan; f. Buku Besar Pengeluaran; g. Register Uang yang diberikan untuk keperluan Tertentu/Pembangunan. (2). Disamping mempergunakan Register-register tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat Daerah mempergunakan Register-register seperti berikut: a. Register Surat Perintah Penagihan (S.P.P.); b. Register Surat Perintah Penagihan Berulang (S.P.P.B.); c. Register Pemberian Uang Muka (Persekot). (3). Register …

(3). Register-register dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibuat menurut contoh yang ditetapkan dan bilamana perlu dapat dibuat kartu atau buku dengan lembar lepas.

(1). Oleh Pemegang Kas Daerah untuk tiap-tiap tahun tersendiri dipergunakan satu Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran menurut contoh yang ditetapkan. (2). Pada halaman muka Buku Kas diberi catatan tentang banyaknya lembar/halaman yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan Bendaharawan/Pemegang Kas Daerah, selanjutnya tiap halaman diberi nomor urut dan parap.

(1). Dalam Buku Kas dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan semua pengeluaran kecuali apa yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH ini. (2). Sisa Kas tahun yang lalu harus dipindah-bukukan sebagai sisa- kas permulaan tahun berikutnya.

(1). Untuk tiap jenis penerimaan yang sering terjadi dapat diadakan buku-buku kas pembantu tersendiri untuk masing- masing penerimaan/ ayat. (2). Dalam suatu buku kas pembantu hanya boleh dibukukan satu jenis penerimaan. (3). Penerimaan-penerimaan sejenis tersebut dibukukan seketika itu juga dalam buku kas pembantu yang bersangkutan. (4). Tiap …

(4). Tiap hari masing-masing buku-kas pembantu dijumlah dan selanjutnya dibukukan kedalam buku kas sesuai dengan jenis/ayatnya.

(1). Buku-kas ditutup setiap hari. (2). Dibawah penutupan, Pemegang Kas menyatakan jumlah sisa menurut buku-kas dengan keterangan apakah sisa buku-kas itu sesuai dengan sisa yang ada didalam kas dan jika ada selisih harus diterangkan juga berapa besar selisih itu dan sebab- sebabnya, kemudian diberi tanggal serta dibubuhi tanda- tangan.

(1). Setiap hari Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan petikan (extra set) dari buku-kas rangkap dua kepada Sekretariat Daerah dengan melampirkan surat-surat bukti penerimaan/pengeluaran yang telah memenuhi syarat-syarat pelunasan. (2). Jika dalam pemeriksaan petikan buku-kas terdapat perbedaan- perbedaan atau hal yang tidak jelas, kepada Pemegang-Kas Daerah selekas mungkin diberi kabar.

(1). Bendaharawan menyetorkan penerimaannya kepada Pemegang-Kas Daerah dengan surat penyetoran rangkap 3 (tiga) yang memuat tanggal pengiriman, jenis penerimaan dan jumlah uang yang disetorkannya dengan angka dan huruf serta membubuhi tanda-tangannya pada surat penyetoran tersebut. (2). Dua …

(2). Dua lembar (Lembar pertama dan kedua) dari surat penyetoran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas, oleh Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada penyetor. Lembar pertama untuk lampiran surat pertanggung jawaban dan lembar kedua untuk arsipnya, sedangkan lembar yang ketiga setelah diberi nomor pembukuan, dalam buku Kas oleh Pemegang Kas Daerah dilampirkan pada petikan Buku Kas dimaksud dalam ayat (1) Pasal 22 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3). Bendaharawan tidak diperkenankan mengirim surat penyetoran lebih dari satu hari atas penyerahan uang penerimaan yang sejenis. (4). Kepala Daerah dapat menentukan, bahwa surat penyetoran dibuat lebih dari 3 (tiga) lembar dengan menunjuk keperluan/kegunaannya. (5). Jika Bendaharawan pada suatu saat yang khusus ditentukan baginya untuk menyerahkan uang-uang yang diterimanya dan karena tidak ada penerimaan-penerimaan uang untuk diserahkan, maka Bendaharawan mengirimkan kepada Pemegang Kas selembar daftar yang dibubuhi tanggal pengiriman sebagai tanda setoran "NIHIL". (6). Pada tiap surat penyetoran uang dan juga pada penyetoran nihil diberi keterangan tentang tanggal surat penyetoran terakhir atau suatu keterangan bahwa menurut pengetahuan, penyetoran serupa itu adalah penyetoran yang pertama. Pasal 24 …

Jika Bendaharawan U.U.D.P. akan menyerahkan kembali uang untuk dipertanggung-jawabkan yang tidak dipergunakan oleh yang mengembalikan uang itu dibuat dan dikirimkan juga surat tanda penyetoran menurut ketentuan Pasal 23 PERATURAN PEMERINTAH ini, dengan pengertian bahwa jika tidak ada sisa uang untuk dipertanggung-jawabkan yang disetorkan, tidak perlu dibuat daftar penyetoran NIHIL.

Ketentuan tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 23 PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku juga bagi Pegawai Daerah yang meskipun bukan Bendaharawan, berkewajiban melakukan penyerahan uang kepada Pemegang Kas, dengan ketentuan, bahwa selembar dari tanda penyetoran selekas mungkin dikirimkan kepada Sekretariat Daerah.

(1). Surat-surat perintah membayar uang (S.P.M.U.) dibuat menurut contoh yang ditetapkan. (2). Coretan atau perobahan dalam surat perintah membayar uang harus diberikan tanda pengesahan disampingnya dan jika mengenai tulisan jumlah uang yang akan dibayar harus diparap dan disahkan oleh Pejabat yang menandatangani S.P.M.U. itu. Penghapusan atau tindihan tulisan tidak diperkenankan, dalam S.P.M.U. (3). Semua surat perintah membayar uang sedapat mungkin diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali gaji, lembur, uang untuk dipertanggung-jawabkannya. (4). Pembayaran …

(4). Pembayaran lunas Surat Perintah Membayar Uang harus nyata dari tanda-tangan yang berhak menerimanya, atau jika ia tidak dapat membubuhi tanda-tangannya dapat menggunakan sidik jarinya, atau dari suatu surat keterangan yang memuat/menyatakan bahwa jumlah yang harus dibayar telah diterimakan kepada yang berhak (surat/recu pos wissel) atau bahwa jumlah itu telah dibukukan atas namanya pada sesuatu Bank yang ditunjuk. Semua surat surat keterangan itu harus dilampirkan pada surat perintah membayar uang yang bersangkutan.

(1). Jika untuk Surat Perintah Membayar Uang yang telah batal/tidak berlaku dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang yang baru, maka Surat perintah ini dibuat menurut contoh yang ditetapkan. (2). Ketentuan dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku juga terhadap S.P.M.U. yang baru tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Surat permintaan uang untuk dipertanggung-jawabkan (U.U.D.P.) di buat menurut contoh yang ditetapkan.

Pemegang Kas Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah- jumlah yang tercantum dalam S.P.M.U.-S.P.M.U. baru dan surat permintaan U.U.D.P. yang disetujui, sebelum ia menerima daftar pengiriman/daftar penguji menurut contoh yang ditetapkan. Pasal 24 …

Pengeluaran Daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga, dan tidak melalui Kas, tetapi mengakibatkan penambahan satu atau beberapa ayat penerimaan dan/atau pengurangan satu atau beberapa pasal-pasal pengeluaran sampai suatu jumlah yang sama, tidak diselesaikan dengan penerbitan S.P.M.U.; pengeluaran sedemikian dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan, dengan mempergunakan Daftar Pembukuan Administratip (D.P.A.) menurut contoh yang ditetapkan.

Dalam hal penagihan Daerah tidak dilakukan dengan jalan pemotongan pada S.P.M.U., maka selain mengenai pajak, penagihan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penagihan (S.P.P.) atau surat perintah penagihan berulang (S.P.P.B.) menurut contoh yang ditetapkan.

(1). Penerimaan yang tidak berupa uang atau surat berharga tetapi yang mengakibatkan penambahan satu atau beberapa pasal pengeluaran dan/atau pengurangan satu atau beberapa ayat penerimaan, sampai suatu jumlah yang sama, dimuat dalam Perhitungan Anggaran Keuangan, dengan menggunakan Daftar Pembukuan Administratip (D. P.A.) tersebut pada Pasal 30 PERATURAN PEMERINTAH ini. (2). Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap penerimaan yang diselesaikan dengan jalan pemotongan pada S.P.M.U. Pasal 33 …

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir triwulan oleh Pemegang Kas kepada Instansi berwenang dikirimkan: a. daftar kutipan dari Buku Besar penerimaan ayat demi ayat per- akhir triwulan menurut contoh yang ditetapkan; b. daftar kutipan dari Buku Besar pengeluaran pasal demi pasal per-akhir triwulan menurut contoh yang ditetapkan; c. perhitungan Kas triwulan menurut contoh yang ditetapkan.

Dalam peraturan ini dan dalam contoh-contoh yang ditetapkan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini, dengan sebutan "Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" dimaksudkan "Perhitungan Anggaran Rutin" dan "Perhitungan Anggaran Pembangunan". 2. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN

(1). Perhitungan Anggaran Daerah terdiri dari dua Bagian yaitu Perhitungan Anggaran Rutin dan Perhitungan Anggaran Pembangunan. (2). Perhitungan Anggaran Rutin dan Pembangunan masing- masing disusun menurut contoh yang ditetapkan. (3). Perhitungan …

(3). Perhitungan itu menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran riil yang termasuk tahun anggaran yang bersangkutan. (4). Susunan Bab, Bagian, Pos, Ayat dan Pasal yang terdapat dalam Perhitungan Anggaran Daerah disusun sama dengan susunan Bab, Bagian, Pos, Ayat dan Pasal dalam Anggaran Daerah, demikian pula mengenai kode dan uraiannya. Untuk Perhitungan Anggaran Pembangunan, urutannya disusun sesuai dengan Anggaran Pembangunan. (5). Surat Keputusan penetapan sementara Perhitungan Anggaran Daerah dibuat menurut contoh yang ditetapkan.

Pada Perhitungan Anggaran Daerah dilampirkan Perhitungan Kas menurut contoh yang ditetapkan.

(1). Dalam Perhitungan Anggaran Daerah dimasukkan penerimaan dan pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. (2). Hutang-hutang/kewajiban-kewajiban yang sampai penutupan tahun anggaran belum diselesaikan dan belum kedaluwarsa dibuat daftar menurut contoh yang ditetapkan. (3). Untuk tagihan-tagihan yang sudah diterbitkan S.P.M.U. - nya, dan sampai pada akhir tahun anggaran belum diuangkan, dibuat daftar menurut contoh yang ditetapkan. Pasal 38 …

(1). Sebagai perincian penerimaan yang dimasukkan dalam sesuatu ayat penerimaan dengan satu jumlah untuk tiap-tiap ayat tersendiri dipergunakan satu exemplaar dari contoh yang ditetapkan untuk Daftar penerimaan per ayat yang dibuat rangkap. (2). Mengenai ayat "Penerimaan lain-lain", juga dibuat daftar perincian menurut contoh yang ditetapkan.

(1). Sebagai perincian jumlah-jumlah yang memberatkan pasal- pasal pengeluaran dengan satu jumlah, untuk tiap-tiap pasal tersendiri dipergunakan satu exemplaar dari contoh yang ditetapkan untuk Daftar pengeluaran per pasal yang dibuat rangkap. (2). Mengenai pasal "Pengeluaran tidak tersangka" juga dilampirkan daftar perincian menurut contoh yang ditetapkan.

Untuk membuktikan kebenaran dari penerimaan-penerimaan Daerah, disiapkan pada Sekretariat Daerah sebagai berikut: a. untuk pajak-pajak, yang dipungut menurut kohir kecuali yang dipungut sebagai opsen atas pajak-pajak Negara: suatu daftar yang diperinci menurut jenis pajak menurut contoh yang ditetapkan; b. untuk pajak-pajak yang dipungut sebagai opsen atas pajak- pajak Negara: suatu daftar menurut contoh yang ditetapkan, diperinci menurut jenis pajak, dengan menyebut tanggal dan nomor Peraturan Daerahnya, yang MENETAPKAN pembayaran jumlah-jumlah yang diterima untuk Daerah, serta tanggal dan nomor pemasukannya dalam Buku-Kas; c. Untuk …

c. untuk penerimaan yang dipungut dengan mempergunakan plombe, meterai dan sebagainya: daftar menurut contoh yang ditetapkan tentang harga diatas tanda-tanda tersebut, persediaan pada awal dan akhir tahun anggaran, yang dibeli atau dibuat dan yang dirusakkan selama tahun anggaran; d. salinan surat-surat keputusan tentang pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada Daerah; e. suatu daftar, disusun menurut contoh yang ditetapkan yang menyebut jumlah-jumlah mengenai tagihan-tagihan bukan pajak - tahun-tahun anggaran yang lalu, yang dilunaskan, dibebaskan atau dihapuskan, demikian juga tagihan yang pada akhir tahun anggaran belum lagi dibayar. 3. PENGIRIMAN PERHITUNGAN ANGGARAN

Dalam jangka waktu satu bulan setelah ditetapkan sementara oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perhitungan Anggaran Daerah tersebut, dengan dilampiri nota Perhitungan Anggaran dan Perhitungan Kas, dikirimkan kepada Instansi berwenang untuk ditetapkan sisa perhitungan definitip. BAB V …

Pada saat berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka segala peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Keuangan Daerah yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Contoh-contoh yang ditetapkan tersebut pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan Pasal 40 PERATURAN PEMERINTAH ini dibuat oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

(1). PERATURAN PEMERINTAH ini disebut PERATURAN PEMERINTAH tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2). PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar …

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TANI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TANI.

CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG