PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010

(1) Markas Besar TNI terdiri atas :

• unsur pimpinan: Panglima TNI.

• unsur pembantu pimpinan:

1. Staf Umum TNI;

2. Inspektorat Jenderal TNI;

3. Staf Ahli Panglima TNI;

4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan

Umum TNI;

1. Staf Intelijen TNI;

2. Staf Operasi TNI;

3. Staf Personalia TNI;

www.peraturan.go.id

2016, No.138

1. Staf Logistik TNI;

2. Staf Teritorial TNI; dan

3. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.

• unsur pelayanan :

1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;

2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;

3. Sekretariat Umum TNI; dan

4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.

• Badan Pelaksana Pusat:

1. Sekolah Staf dan Komando TNI;

2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan

dan Latihan TNI;

1. Akademi TNI;

2. Badan Intelijen Strategis TNI;

3. Pasukan Pengamanan Presiden;

4. Badan Pembinaan Hukum TNI;

5. Pusat Penerangan TNI;

6. Pusat Kesehatan TNI;

7. Polisi Militer TNI;

8. Badan Perbekalan TNI;

9. Pusat Pembinaan Mental TNI;

10. Pusat Keuangan TNI;

11. Pusat Sejarah TNI;

12. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;

13. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;

14. Pusat Pengkajian Strategi TNI;

15. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;

16. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;

17. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar

TNI;

1. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan

Bencana;

1. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;

2. Komando Garnisun Tetap; dan

3. Satuan Siber TNI.

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -4-

• Komando Utama Operasi TNI :

1. Komando Pertahanan Udara Nasional;

2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;

3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan

Darat;

1. Komando Pasukan Khusus;

2. Komando Daerah Militer;

3. Komando Armada;

4. Komando Lintas Laut Militer; dan

5. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.

(2) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud

dalam huruf e angka 3 sampai dengan angka 8

merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama

Pembinaan.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Staf Ahli Panglima TNI disebut Sahli Panglima TNI

bertugas membantu memberikan saran kepada

Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya

untuk mengolah dan menelaah secara akademis

masalah nasional dan internasional yang terkait

dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

(2) Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Sahli

Tingkat III dan 17 (tujuh belas) Sahli Tingkat II

yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

(3) Sahli Panglima TNI dikoordinasikan oleh 1 (satu)

orang Koordinator Sahli Panglima TNI disebut

Koorsahli Panglima TNI yang ditunjuk oleh

Panglima TNI dari salah satu Sahli Tingkat III.

(4) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI

diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

1. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

www.peraturan.go.id

2016, No.138

1. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Detasemen Markas Markas Besar TNI disebut

Denma Mabes TNI bertugas menyelenggarakan

urusan dalam, pengurusan personel, logistik, dan

keuangan di lingkungan Mabes TNI.

(2) Denma Mabes TNI dipimpin oleh Komandan

Denma Mabes TNI disebut Dandenma Mabes TNI

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum

TNI.

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan

pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat

integratif dalam rangka menyiapkan kader

Pemimpin TNI.

(2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal

Akademi TNI disebut Danjen Akademi TNI yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(3) Danjen Akademi TNI dibantu oleh Wakil Danjen

Akademi TNI disebut Wadanjen Akademi TNI dan

3 (tiga) orang Direktur Akademi TNI.

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -6-

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Badan Intelijen Strategis TNI disebut Bais TNI

bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi

intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan

kemampuan intelijen strategis dalam rangka

mendukung tugas pokok TNI.

(2) Bais TNI dipimpin oleh Kepala Bais TNI disebut

Kabais TNI yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan

oleh Kasum TNI.

(3) Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disebut

Waka Bais TNI, 7 (tujuh) orang Direktur Bais TNI,

dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan disingkat

Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasihat Militer

Perwakilan Tetap Republik Indonesia di

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Polisi Militer TNI disebut POM TNI bertugas

membantu Panglima TNI dalam merumuskan

kebijakan dan menyelenggarakan fungsi

Kepolisian Militer guna mendukung pelaksanaan

tugas pokok TNI.

(2) POM TNI dipimpin oleh Komandan POM TNI

disebut Dan POM TNI berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

www.peraturan.go.id

2016, No.138

(3) Dan POM TNI dibantu oleh Wakil Dan POM TNI

disebut Wadan POM TNI.

1. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua)

Pasal yaitu Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pusat Kerja Sama Internasional TNI disebut

Puskersin TNI bertugas menyelenggarakan

kegiatan kerja sama internasional di lingkungan

TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

(2) Puskersin TNI dipimpin oleh Kepala Puskersin TNI

disebut Kapuskersin TNI berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

(1) Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI

disebut Pusjaspermildas TNI bertugas

menyelenggarakan kebijakan bidang jasmani

prajurit meliputi pengadaan dan pemeliharaan

kesegaran jasmani, melaksanakan pembinaan

olahraga militer dan olahraga umum dan

pelaksana Komite Olahraga Militer Indonesia

disingkat KOMI serta menyelenggarakan

pembinaan Peraturan Militer Dasar guna

mendukung tugas pokok TNI.

(2) Pusjaspermildas TNI dipimpin oleh Kepala

Pusjaspermildas TNI disebut Kapusjaspermildas

TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Panglima TNI, dalam rangka

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan

oleh Kasum TNI.

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -8-

1. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Satuan Siber TNI disebut Satsiber TNI bertugas

menyelenggarakan kegiatan dan operasi siber di

lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas

pokok TNI.

(2) Satsiber TNI dipimpin oleh Komandan Satsiber

TNI disebut Dansatsiber TNI berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima

TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

1. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat

disebut Kostrad adalah Kotama Ops yang

bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan

keamanan tingkat strategis sesuai dengan

kebijakan Panglima TNI.

(2) Kostrad dipimpin oleh Panglima Kostrad disebut

Pangkostrad, yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

(3) Pangkostrad dibantu oleh Kepala Staf Kostrad

disebut Kas Kostrad, Panglima Divisi Infanteri

disebut Pangdivif, Kepala Staf Divisi Infanteri

disebut Kasdivif, dan Inspektur Kostrad disebut

Irkostrad.

(4) Susunan organisasi Kostrad dan satuan-satuan

dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai

dengan kebutuhan.

www.peraturan.go.id

2016, No.138

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Komando Daerah Militer disingkat Kodam adalah

Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan

operasi pertahanan dan keamanan negara matra

darat di wilayahnya, dalam rangka pengerahan

dan penggunaan kekuatan TNI sesuai dengan

kebijakan Panglima TNI.

(2) Kodam dipimpin oleh Panglima Kodam disebut

Pangdam yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

(3) Pangdam dibantu oleh Kepala Staf Kodam disebut

Kasdam dan Komandan Komando Resort Militer

disebut Danrem.

(4) Susunan organisasi Kodam dan satuan-satuan

dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai

dengan kebutuhan.

1. Ketentuan Pasal 55 dubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Markas Besar TNI Angkatan Darat terdiri atas :

• unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat; dan

2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

• unsur pembantu pimpinan :

1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;

2. Staf Ahli Kasad;

3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan

Darat;

1. Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat;

2. Staf Operasi TNI Angkatan Darat;

3. Staf Personalia TNI Angkatan Darat;

4. Staf Logistik TNI Angkatan Darat; dan

5. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat.

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -10-

• unsur pelayanan diatur dengan Peraturan

Panglima TNI.

• Badan Pelaksana Pusat :

1. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat;

2. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat;

3. Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat;

4. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat;

5. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;

6. Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat;

7. Direktorat Perhubungan TNI Angkatan Darat;

8. Direktorat Peralatan TNI Angkatan Darat;

9. Direktorat Pembekalan Angkutan TNI

Angkatan Darat;

1. Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan

Darat;

1. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat;

2. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat;

3. Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;

4. Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat;

5. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat;

6. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;

7. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI

Angkatan Darat;

1. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat;

2. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI

Angkatan Darat;

1. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;

2. Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat;

3. Akademi Militer;

4. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan

Darat; dan

1. Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat.

• Komando Utama Pembinaan :

1. Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan

Darat;

1. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan

dan Latihan TNI Angkatan Darat;

www.peraturan.go.id

2016, No.138

1. Komando Daerah Militer; dan

2. Komando Pasukan Khusus.

3. Ketentuan Pasal 66 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 69 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 70 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu

ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat disebut

Puspenerbad bertugas membina dan

menyelenggarakan fungsi penerbangan TNI

Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas

TNI Angkatan Darat.

(2) Puspenerbad dipimpin oleh Komandan

Puspenerbad disebut Danpuspenerbad yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dikoordinasikan oleh Wakasad.

(3) Danpuspenerbad dibantu oleh Wakil

Danpuspenerbad disebut Wadan Puspenerbad.

1. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat disebut

Puskesad bertugas menyelenggarakan segala upaya

yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan

prajurit, PNS beserta keluarganya, pembinaan

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -12-

kesehatan satuan dan Litbang Kesehatan dalam

rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

(2) Puskesad dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI

Angkatan Darat disebut Kapuskesad yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kasad, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasad.

(3) Kapuskesad dibantu oleh:

• Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat

Gatot Soebroto disebut Ka RSPAD Gatot

Soebroto;

• Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat

disebut Wakapuskesad;

• Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan

Darat Gatot Soebroto disebut Waka RSPAD

Gatot Soebroto; dan

• Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto

disebut Ka Medik RSPAD Gatot Soebroto.

1. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

2. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat disebut

Dislaikad bertugas melaksanakan pembinaan

fungsi, standarisasi, dan kelaikan komoditi militer

untuk pengadaan dan pemeliharaan dalam rangka

mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

(2) Dislaikad dipimpin oleh Kepala Dislaikad disebut

Kadislaikad yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kasad, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan

oleh Wakasad.

www.peraturan.go.id

2016, No.138

1. Ketentuan Pasal 94 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2

(dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan

Latihan TNI Angkatan Darat disebut Kodiklatad

bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin

dan organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Darat,

pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan

Darat dalam rangka mendukung tugas TNI

Angkatan Darat.

(2) Kodiklatad dipimpin oleh Komandan Kodiklatad

disebut Dankodiklatad yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasad.

(3) Dankodiklatad dibantu oleh Wakil Dankodiklatad

disebut Wadan Kodiklatad, 5 (lima) orang Direktur

Kodiklatad, 4 (empat) orang Komandan Pusat

Kesenjataan, dan 1 (satu) orang Inspektur

Kodiklatad disebut Irkodiklatad.

(4) Komandan Pusat Kesenjataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

• Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri disebut

Danpussenif;

• Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri disebut

Danpussenkav;

• Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan

disebut Danpussenarmed; dan

• Komandan Pusat Kesenjataan Artileri

Pertahanan Udara disebut Danpussenarhanud.

(5) Danpussenif dibantu oleh Wakil Danpussenif

disebut Wadan Pussenif.

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -14-

1. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Markas Besar TNI Angkatan Laut terdiri atas :

• unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan

2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

• unsur pembantu pimpinan :

1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut;

2. Staf Ahli Kasal;

3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan

Laut;

1. Staf Pengamanan TNI Angkatan Laut;

2. Staf Operasi TNI Angkatan Laut;

3. Staf Personalia TNI Angkatan Laut;

4. Staf Logistik TNI Angkatan Laut; dan

5. Staf Potensi Maritim.

• unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.

• Badan Pelaksana Pusat :

1. Dinas Pengamanan TNI Angkatan Laut;

2. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut;

3. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI

Angkatan Laut;

1. Dinas Pembinaan Hukum TNI Angkatan Laut;

2. Dinas Pembinaan Potensi Maritim;

3. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Laut;

4. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut;

5. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut;

6. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut;

7. Dinas Materiil TNI Angkatan Laut;

8. Dinas Materiil Senjata dan Elektronika TNI

Angkatan Laut;

1. Dinas Kelaikan Material TNI Angkatan Laut;

2. Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut;

3. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut;

4. Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut;

www.peraturan.go.id

2016, No.138

1. Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut;

2. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI

Angkatan Laut;

1. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI

Angkatan Laut;

1. Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut;

2. Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut;

3. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut;

4. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut;

5. Akademi TNI Angkatan Laut;

6. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut;

dan

1. Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut.

• Komando Utama Pembinaan :

1. Komando Armada;

2. Komando Lintas Laut Militer;

3. Korps Marinir;

4. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan

Latihan TNI Angkatan Laut; dan

1. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan

Laut.

1. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 106A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Staf Potensi Maritim disebut Spotmar adalah staf

umum pembantu Kasal yang bertugas membantu

Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum

TNI AL di bidang potensi maritim, yang meliputi

perencanaan program dan anggaran, pembinaan

kemampuan potensi maritim, pembinaan ketahanan

wilayah maritim, pembinaan komunikasi sosial

maritim, pembinaan bakti TNI AL, dan pembinaan

wilayah perbatasan laut dalam rangka menyiapkan

Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh

bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -16-

(2) Spotmar dipimpin oleh Asisten Potensi Maritim

Kasal disebut Aspotmar Kasal yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasal.

(3) Aspotmar Kasal dibantu oleh Wakil Aspotmar Kasal

disebut Waaspotmar Kasal.

1. Ketentuan Pasal 109 dihapus.

2. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut

disebut Disopslatal adalah Badan Pelaksana Pusat

TNI Angkatan Laut yang bertugas

menyelenggarakan pembinaan operasi dan latihan

dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Angkatan Laut.

(2) Disopslatal dipimpin oleh Kepala Disopslatal disebut

Kadisopslatal yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kasal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakasal.

1. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 130A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut disebut

STTAL adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan

Laut yang bertugas menyelenggarakan pendidikan

strata D3 program pendidikan (prodi) teknik mesin,

teknik elektro, teknik informatika, hidro oseanografi,

www.peraturan.go.id

2016, No.138

strata S1 prodi teknik mesin, teknik elektro, teknik

informatika, hidro oseanografi, teknik manajemen

industri dan strata S2 prodi analis sistem dan riset

operasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Angkatan Laut.

(2) STTAL dipimpin oleh Komandan STTAL disebut Dan

STTAL yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kasal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakasal.

1. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan

Latihan TNI Angkatan Laut disebut Kodiklatal

bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan

organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Laut,

pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan

Laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan

Laut.

(2) Kodiklatal dipimpin oleh Komandan Kodiklatal

disebut Dankodiklatal yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakasal.

(3) Dankodiklatal dibantu oleh Wakil Dankodiklatal

disebut Wadan Kodiklatal dan 4 (empat) orang

Direktur serta Komandan Komando Pendidikan

Operasi Laut disebut Dankodikopsla.

1. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -18-

(1) Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut

disebut Pushidrosal bertugas menyelenggarakan

pembinaan hidro oseanografi yang meliputi survei,

penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan

lingkungan laut, dan keselamatan navigasi

pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun

untuk kepentingan umum, dan menyiapkan data

dan informasi wilayah pertahanan di laut dalam

rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.

(2) Pushidrosal dipimpin oleh Kepala Pushidrosal

disebut Kapushidrosal yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakasal.

(3) Kapushidrosal dibantu Wakil Kapushidrosal disebut

Waka Pushidrosal.

1. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Markas Besar TNI Angkatan Udara terdiri atas :

• unsur pimpinan :

1. Kepala Staf TNI Angkatan Udara; dan

2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

• unsur pembantu pimpinan :

1. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara;

2. Staf Ahli Kasau;

3. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan

Udara;

1. Staf Pengamanan TNI Angkatan Udara;

2. Staf Operasi TNI Angkatan Udara;

3. Staf Personalia TNI Angkatan Udara;

4. Staf Logistik TNI Angkatan Udara; dan

5. Staf Potensi Dirgantara.

• unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima.

www.peraturan.go.id

2016, No.138

• Badan Pelaksana Pusat :

1. Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara;

2. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI

Angkatan Udara;

1. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI

Angkatan Udara;

1. Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan

Udara;

1. Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI

Angkatan Udara;

1. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara;

2. Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan

Udara;

1. Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TNI

Angkatan Udara;

1. Dinas Potensi Kedirgantaraan;

2. Dinas Hukum TNI Angkatan Udara;

3. Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan

Udara;

1. Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara;

2. Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara;

3. Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara;

4. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara;

5. Dinas Materiil TNI Angkatan Udara;

6. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara;

7. Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI

Angkatan Udara;

1. Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI Angkatan

Udara;

1. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara;

2. Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara;

3. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang

Angkasa “Saryanto” (Lakespra “Saryanto”);

1. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara;

2. Akademi TNI Angkatan Udara (AAU); dan

3. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara

(Seskoau).

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -20-

• Komando Utama Pembinaan:

1. Komando Operasi TNI Angkatan Udara;

2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan

Latihan TNI Angkatan Udara;

1. Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan

Udara; dan

1. Korps Pasukan Khas.

2. Di antara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 144A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Staf Potensi Dirgantara disebut Spotdirga bertugas

membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi

ataf umum TNI Angkatan Udara di bidang potensi

dirgantara yang meliputi perencanaan program dan

anggaran, pembinaan kemampuan dirgantara,

pembinaan ketahanan wilayah dirgantara,

pembinaan komunikasi sosial dirgantara, pembinaan

Bakti TNI AU dan pembinaan wilayah perbatasan

udara dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat dan

Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi

kepentingan pertahanan negara aspek udara.

(2) Spotdirga dipimpin oleh Asisten Potensi Dirgantara

Kasau disebut Aspotdirga Kasau yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasau.

(3) Aspotdirga Kasau dibantu oleh Wakil Aspotdirga

Kasau disebut Waaspotdirga Kasau.

1. Di antara Pasal 164 dan Pasal 165 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 164A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

www.peraturan.go.id

2016, No.138

(1) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara

disebut Disopslatau bertugas menyelenggarakan

pembinaan kesiapan dan kemampuan di bidang

operasi, latihan, dukungan operasi dan latihan serta

pembinaan profesi operasi.

(2) Disopslatau dipimpin oleh Kepala Disopslatau

disebut Kadisopslatau yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakasau.

1. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan

Latihan TNI Angkatan Udara disebut Kodiklatau

bertugas menyelenggarakan pembinaan doktrin dan

organisasi satuan jajaran TNI Angkatan Udara,

pembinaan pendidikan dan latihan TNI Angkatan

Udara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Angkatan Udara.

(2) Kodiklatau dipimpin oleh Komandan Kodiklatau

disebut Dankodiklatau yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau,

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dikoordinasikan oleh Wakasau.

(3) Dankodiklatau dibantu oleh Wakil Dankodiklatau

disebut Wadan Kodiklatau, 4 (empat) Direktur, serta

Komandan Pangkalan Udara Pendidikan disingkat

Danlanud Pendidikan.

1. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

www.peraturan.go.id

2016, No.138 -22-

(1) Korps Pasukan Khas disebut Korpaskhas bertugas

membina kekuatan dan kemampuan Paskhas dalam

pertahanan pangkalan/alutsista/instalasi TNI

Angkatan Udara, pengendalian pangkalan udara

depan, pengendalian tempur, SAR tempur serta

operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan

Panglima TNI.

(2) Korpaskhas dipimpin oleh Komandan Korpaskhas

disebut Dankorpaskhas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh

Wakasau.

(3) Dankorpaskhas dibantu oleh Wakil Dankorpaskhas

disebut Wadan Korpaskhas.

1. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi

baru yang dijabat oleh Perwira Tinggi ditetapkan

oleh Presiden.

(2) Perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi

baru yang dijabat oleh Perwira setingkat Kolonel

diatur dengan Peraturan Panglima TNI setelah

mendapat persetujuan Presiden.

(3) Perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi

baru yang dijabat oleh Perwira di bawah Kolonel

diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

1. Di antara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 1 (satu)

Pasal yaitu Pasal 176A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

www.peraturan.go.id

2016, No.138

Susunan jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi di

lingkungan TNI adalah sebagaimana tercantum dalam