BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

(1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata

Borobudur, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur,

yang selanjutnya disebut Badan Otorita Borobudur.

(2) Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

(1) Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:

• Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur -

Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata

Nasional Solo - Sangiran dan sekitarnya, Destinasi

Pariwisata Nasional Semarang - Karimun Jawa dan

sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini;

• Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan

Sekitarnya; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -4-

• Kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar

di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, merupakan kawasan hutan yang terletak di

Kabupaten Purworejo dikelola oleh Perum Perhutani

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kehutanan yang digambarkan

pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(2) Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus)

hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan

hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batasan dan luas cakupan kawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan Otorita

Borobudur kepada Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk

mendapatkan penetapan hak pengelolaan.

(4) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Presiden

berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan

cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan

Pengarah.

Bagian Pertama

Umum

Susunan Organisasi Badan Otorita Borobudur terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2017, No.84

• Dewan Pengarah; dan

• Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

a, mempunyai tugas:

• menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan,

melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;

• menyinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan,

pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata

Borobudur;

• memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan

Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sesuai

dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah; dan

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan

Pariwisata Borobudur yang dilakukan oleh Badan

Pelaksana.

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, terdiri atas:

• Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang

anggota Kemaritiman;

• Ketua Pelaksana : Menteri Pariwisata;

Harian merangkap

Anggota

• Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Pendidikan dan

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -6-

Kebudayaan;

1. Menteri Badan Usaha

Milik Negara;

1. Menteri Agama;

2. Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

1. Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan

Nasional;

1. Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat;

1. Menteri Perhubungan;

2. Menteri

Ketenagakerjaan;

1. Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi;

1. Kepala Badan

Koordinasi Penanaman

Modal;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Gubernur Jawa Tengah;

dan

1. Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja

Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan

Pengarah.

www.peraturan.go.id

2017, No.84

(1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat

oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

ex-officio dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi,

dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata

kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga

Badan Pelaksana

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian

Pariwisata.

(2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan

tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan.

(3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -8-

• Kepala;

• Pejabat Keuangan; dan

• Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan

oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan

Pengarah.

(4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat

dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas

persetujuan Dewan Pengarah.

(5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b berkedudukan di Kawasan Pariwisata

Borobudur.

(2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka

perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

(1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di

lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional

non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan

dari jabatan organik di instansi induknya tanpa

kehilangan status sebagai PNS.

(3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti

atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada

instansi induknya apabila belum mencapai masa

pensiun.

www.peraturan.go.id

2017, No.84

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan

dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas

usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling

lama 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari

jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:

• berhalangan tetap;

• berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu

menjalankan tugas dengan baik;

• menjadi terdakwa; dan

• mengundurkan diri.

(3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh

Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan

Pengarah.

Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan

mengenai kepegawaian, remunerasi, hak keuangan dan

fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik

Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan

Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

b, mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi

perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan

pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -10-

• melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan,

pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata

Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata

Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

• penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan

Pembangunan di Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

• pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi

perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan

pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

• penyusunan perencanaan, pengembangan,

pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di

Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2);

• perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan

Pariwisata Borobudur;

• penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

• penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan

dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan,

pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan

Pariwisata Borobudur; dan

• pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan

Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan

Pengarah.

www.peraturan.go.id

2017, No.84

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana

ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih

dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui

Menteri Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana

memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari

masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Borobudur.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana

dapat bekerja sama dengan badan usaha dan

lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud

wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui

Menteri Pariwisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai

strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana

berpedoman pada Rencana Induk sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -12-

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-

2025 dan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.

(1) Badan Pelaksana wajib menyusun:

• Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan

Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu

25 (dua puluh lima) tahun untuk periode tahun 2017-

2042; dan

• Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5

(lima) tahunan Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan

Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh

Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.

(3) Untuk pertama kali Rencana Detail Pengembangan dan

Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun

untuk periode tahun 2017-2019 dengan target kinerja

ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

selaku Ketua Dewan Pengarah.

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana

melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang

berada di Kawasan Pariwisata Borobudur, dan lembaga/pihak

terkait.

www.peraturan.go.id

2017, No.84

Dalam melakukan perencanaan, pengembangan,

pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan

Pariwisata Borobudur, Kementerian/Lembaga, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang

berada di Kawasan Pariwisata Borobudur mengacu pada

Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.

(1) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan

Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan,

usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan

pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan

Pariwisata Borobudur mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata

Borobudur.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan,

pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau

pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional

lainnya pada Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada

Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:

• merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;

• menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Borobudur

untuk keperluan pengelolaan, pengembangan, dan

pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -14-

• menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama

penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah

dengan pihak ketiga serta menerima uang

pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil

usaha kerja sama.

(4) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b,

merupakan aset dari Kementerian/Lembaga dan/atau

Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik

Negara/Daerah, dilakukan:

• pelimpahan aset sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

• kerja sama pemanfaatan dan/atau pengelolaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pemanfaatan kawasan di luar cakupan kawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan

Otorita Borobudur melakukan kerja sama pemanfaatan

dengan Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perubahan peruntukan kawasan hutan

menjadi bukan kawasan hutan dan proses perolehan hak

pengelolaan pada Kawasan Pariwisata Borobudur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):

• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Purworejo mempercepat proses perubahan

peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan

kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.84

• Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Purworejo mempercepat proses perolehan hak

pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan

Kawasan Pariwisata Borobudur melalui kerja sama

dengan Badan Otorita Borobudur.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa penyertaan modal, penyewaan, atau pinjam pakai

dalam bentuk tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan

melakukan pengusahaan pada Kawasan Pariwisata

Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2).

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan

daerah.

(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -16-

(5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

(1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan

dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan

Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2).

(2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:

• pekerjaan umum;

• perumahan dan kawasan pemukiman;

• ketenagakerjaan;

• lingkungan hidup;

• perhubungan;

• penanaman modal;

• perdagangan;

• pertanahan dan tata ruang;

• pariwisata;

• kehutanan; dan

• energi dan sumber daya mineral.

(3) Perubahan bidang perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

(4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan

menempatkan pejabat yang melakukan fungsi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pusat dan daerah pada kantor Badan

Pelaksana.

(5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan

menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.

(6) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) juga dapat diselenggarakan

dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat

Daerah Provinsi yang melakukan fungsi Pelayanan

www.peraturan.go.id

2017, No.84

Terpadu Satu Pintu yang menerima pelimpahan atau

pendelegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PENDANAAN

Pendanaan penyelenggaraan Badan Otorita Borobudur

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna

Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana

dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Pariwisata.

PELAPORAN

Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam)

bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggung-

jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -18-

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan,

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan serta laporan kinerja.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan

Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk

laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain

yang sewaktu-waktu diperlukan.

(4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar

akuntansi.

(5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas

Pemerintah, dan juga dapat diaudit oleh auditor

independen.

(6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan

kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan

audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Pelaksana.

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, lembaga

dan/atau badan usaha yang telah dibentuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk melakukan

pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk

kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi

Ratu Boko, tetap melakukan kegiatannya.

(2) Lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

• dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan

Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan

Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu

Boko mengacu pada kebijakan umum dan rencana

induk serta rencana detail pengembangan dan

www.peraturan.go.id

2017, No.84

pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, yang

ditetapkan Badan Otorita Borobudur; dan

• dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan

Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi

Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko

berkoordinasi dengan Badan Otorita Borobudur.

Badan Otorita Borobudur melaksanakan tugas selama 25

(dua puluh lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2042 dan dapat diperpanjang.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -20-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

2017, No.84

www.peraturan.go.id