Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana

dapat bekerja sama dengan badan usaha dan

lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud

wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui

Menteri Pariwisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai

strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.