Pasal 11

(1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di

lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional

non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan

dari jabatan organik di instansi induknya tanpa

kehilangan status sebagai PNS.

(3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti

atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada

instansi induknya apabila belum mencapai masa

pensiun.

www.peraturan.go.id

2017, No.84

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan

dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas

usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.