Pasal 27

(1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan

melakukan pengusahaan pada Kawasan Pariwisata

Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2).

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan

daerah.

(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -16-

(5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.