Pasal 32

(1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggung-

jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -18-

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan,

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan serta laporan kinerja.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan

Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk

laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain

yang sewaktu-waktu diperlukan.

(4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar

akuntansi.

(5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas

Pemerintah, dan juga dapat diaudit oleh auditor

independen.

(6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan

kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan

audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Pelaksana.