Pasal 9

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian

Pariwisata.

(2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan

tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan.

(3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2017, No.84 -8-

• Kepala;

• Pejabat Keuangan; dan

• Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan

oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan

Pengarah.

(4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat

dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas

persetujuan Dewan Pengarah.

(5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.