BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.
2. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. BABII ...

SK No 247782A

PRESIDEN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan.

(2) Badan merupakan lembaga nonstruktural yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Badan dipimpin oleh Kepala.

(1) Dalam memimpin Badan, Kepala dibantu oleh Wakil

Kepala sesuai dengan penunjukan Presiden. (21 Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

Kepala dan Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Badan. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Badan menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan ;
• penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/ lembaga;
• pengawasan .

SK No 248332 A

PRESIDEN

• pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/ lembaga;
• pemantaLlan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Badan terdiri atas:

• Kepala;
• Wakil Kepala; perlindungan c. Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Kesejahteraan; dan
• Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses. Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. Bagian Ketiga Wakil Kepala

(1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala

dalam memimpin pelaksanaan tugas Badan. (21 Ruang lingkup bidang tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

• membantu Kepala dalam pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu; dan

• membantu

SK No 248333 A

PRESIDEN

• membantu Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan lintas unit organisasi di lingkungan Badan. Bagian Keempat Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan

(1) Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan perlindungan

Kesejahteraan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan perlindungan

Kesejahteraan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 1 1

Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan perlindungan Kesejahteraan mempunyai tugas menyelenggarakan pen)rusunan rencana induk dan program, dan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 1, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan

Perlindungan Kesej ahteraan menyelenggarakan fun gsi :

• penyiapan pen5rusunan rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan;
• pelaksanaan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan;
• pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan;
• pelaksanaan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan ;
• pemantauan

SK No 248334 A

PRESIDEN

• pemantatlan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan di bidang fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kelima Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses

(1) Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan

Penyediaan Akses berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (21 Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses mempunyai tugas menyelenggarakan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pemberdayaan Pasal 14, Deputi Bidang Percepatan Kapasitas dan Penyediaan Akses menyelenggarakan fungsi:

• pelaksanaan penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses;
• pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses;
• pelaksanaan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses;
• pemantatlan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian SK No 248335 A

PRESIDEN

Bagian Keenam Sekretariat

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan dibentuk sekretariat. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Badan.

(1) Sekretariat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan

pelaksana. (21 Dalam hal tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (21, terdiri

atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 2 (dua) subbagian.

Di lingkungan sekretariat dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat atas usul Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian SK No 248336A.

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Besaran Organisasi

(1) Deputi terdiri atas sejumlah renaga profesional sesuai

kebutuhan dan analisis organisasi. (21 Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Tenaga Ahli Utama;
• Tenaga Ahli Madya;
• Tenaga Ahli Muda; dan
• Tenaga Terampil.

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi

pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (21 Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala Subbagian merLlpakan jabatan pengawas atau

jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden.

(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas

usul Kepala.

(3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala.

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non-pegawai Negeri Sipil.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,

profesional Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

jabatan sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir

masa jabatannya sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional, dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,

Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setingkat menteri. (21 Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri.

(3) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya

setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(4) Tenaga...

SK No 248338 A

PRESIDEN

(4) Tenaga Ahli Utama diberikan hak keuangan dan fasilitas

lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(5) Tenaga Ahli Madya diberikan hak keuangan dan fasilitas

lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(6) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan hak

keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional diatur dalam Peraturan presiden.

TATA KERJA

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) Kepala men5rusun proses bisnis yang menggambarkan

tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan. (21 Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Kepala melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Badan menJrusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga terkait.

Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Keterpaduan percepatan pengentasan kemiskinan, dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar kementerian/lembaga terkait.

SK No 248340 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

PENDANAAN

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan.

SK No 248341 A

PRESIDEN

-t2-

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

• Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 Nomor 1991, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

• Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 20lO tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199l', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 248342 A

PRESTDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum

sil Djaman

SK No 247783 A