Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010

Pasal 10

(1) Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

(2) Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, terdiri dari:

(3) Ketua : Wakil Presiden

  • Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  • Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
  • Sekretaris Eksekutif : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden
  • Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
  1. Menteri Agama;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Menteri Sosial;
  4. Menteri Kesehatan;
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

www.peraturan.go.id

2015, No.199 4

  1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  2. Menteri Ketenagakerjaan;
  3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
  6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  8. Sekretaris Kabinet;
  9. Kepala Badan Pusat Statistik;
  10. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015

,

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk mendukung dan lebih memperlancar pelaksananan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan adanya perubahan kabinet periode Tahun 2014-2019, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

www.peraturan.go.id

2015, No.199 2

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

www.peraturan.go.id

2015, No.199 3

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERMENESDM 3/2024 — PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA
perubahan PERPRES 15/2010 — Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang...
Referensi Silang (11)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 25/2004 — SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UU 33/2004 — Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat...
UU 11/2005 — PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,...
UU 12/2005 — HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
UU 17/2007 — RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
UU 11/2009 — KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU 25/2009 — PELAYANAN PUBLIK
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 9/2015 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PERPRES 15/2010 — Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang...