Peraturan Menteri Nomor 06-per-m-kukm-v-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

3. Unit Simpan Pinjam pada Koperasi yang selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

5. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disingkat USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.

6. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

7. Pengguna Jasa adalah anggota dan/atau calon anggota Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

8. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan oleh Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola transaksi Pengguna Jasa Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

9. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

10. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau

yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. 11. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 12. Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 13. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 14. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah Transaksi Keuangan yang memenuhi unsur-unsur mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. 15. Uji Tuntas Pengguna Jasa (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi anggota dan/atau calon anggota. 16. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan pada Koperasi yang melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam terhadap anggota dan/atau calon anggota yang tergolong dalam area berisiko tinggi. 17. Penerima Manfaat (Beneficial Owner)yangselanjutnya disingkat BO adalah pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam, berhak atas dan/atau menerima

manfaat tertentu, mengendalikan transaksi keuangan,memberikan kuasa untuk melakukan transaksi dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam atau berdasarkan suatu perjanjian. 18. Anti-tipping off adalah ketentuan yang melarang Pengurus, Pengelola dan/atau Karyawan memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 19. Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang yang populer secara politis. 20. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. 21. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. 22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. 23. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan.

Maksud dari Peraturan Menteri iniuntuk memberikan pedoman kepada KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi untuk menerapkan PMPJ dalam melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi dari upaya penyembunyian dan penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. pengawasan aktif Pengurus dan/atau Pengelola dan Pengawas; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi dan pelaporan; dan e. sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas.

Sasaran dari Peraturan Menteri ini yaitu KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi.

(1) Pelaksanaan Penerapan PMPJ bagi KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan Penerapan PMPJ bagi KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. Deputi untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; b. gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan

c. bupati/walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pengurus dan/atau pengelola KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi wajib: a. memiliki pedoman penerapan PMPJ yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Rapat Anggota; b. menerapkan PMPJ sesuai dengan pedoman penerapan PMPJ yang telah ditetapkan; c. menerapkan pedoman PMPJ sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan d. memiliki karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan dibidang PMPJ.

Pengawas pada KSP/KSPPS dan Koperasi yang memiliki USP Koperasi/USPPS Koperasi wajib: a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus terhadap penerapan PMPJ; dan b. memberikan penjelasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Rapat Anggota.

(1) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan PMPJ. (2) Untuk penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit kerja khusus yang menangani PMPJ. (3) Dalam hal belum dibentuk unit kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerapan PMPJ dilaksanakan oleh unit satuan pengendalian intern.

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas paling sedikit: a. menyusun dan memelihara pedoman penerapan PMPJ; b. memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi dan pemantauan pengguna jasa masih memadai; c. memastikan formulir yang berkaitan dengan Penguna Jasa telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPJ; d. melakukan pemutakhiran data Pengguna Jasa dan transaksi Pengguna Jasa;

e. menganalisis laporan transaksi keuangan yang berindikasi mencurigakan (red flag) yang diterima dari unit kerja terkait; f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PMPJ; g. melaporkan TKM yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas atau pihak terafiliasi dengan Pengurus atau Pengawas secara langsung kepada PPATK; h. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan i. menyusun dan melaporkan TKM dan TKT kepada PPATK.

Pengurus mempunyai wewenang paling sedikit: a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PMPJ; b. menunjuk Petugas dan/atau Karyawan untuk membantu pelaksanaan PMPJ; dan c. menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Pengurus mempunyai tanggung jawab paling sedikit: a. memastikan seluruh kegiatan dalam penerapan PMPJ terlaksana sesuai dengan pedoman; dan b. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan PMPJ.

Pengurus wajib menuangkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan PMPJ dalam bentuk peraturan khusus internal KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi.

(1) Pedoman pelaksanaan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. permintaan informasi dan dokumen; b. BO; c. PEP; d. verifikasi dokumen; e. CDD yang lebih sederhana; f. EDD; g. pemantauan transaksi dan pemutakhiran data; h. pemutusan hubungan usaha dan penolakan transaksi; dan i. pelaporan kepada PPATK. (2) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan. (3) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota.

Pengurus dan/atau Pengelola wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

b. meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau BO; c. terdapat transaksi keuangan tidak wajar yang diduga terkait dengan tindak pidanaPencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan/atau d. terdapat transaksi keuangan dengan mata uangrupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib mengelompokkan Pengguna Jasa. (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. analisis terhadap tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan b. jenis Pengguna Jasa.

(1) Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2) huruf ameliputi: a. nomor anggota; b. identitas; c. kategori; d. lokasi usaha; e. jumlah transaksi; f. kegiatan usaha; dan g. penghasilan. (2) Kategori Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent

function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; c. orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara; dan d. Non PEP atau Pengguna Jasa yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. (3) Berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSP/USP Koperasi/ KSPPS/USPPS Koperasi melakukan penggolongan pengguna jasa yang terdiri atas: a. berisiko tinggi; b. berisiko menengah; dan c. berisiko rendah.

Pengurus dan/atau Pengelola dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa wajib: a. meminta informasi untuk mengetahui profil calon Pengguna Jasa;

b. meminta identitas calon Pengguna Jasa yang harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung; c. meneliti kebenaran dokumen pendukung; dan d. tidak membuka dan memelihara simpanan atau pinjaman anonim dan/atau fiktif.

Pengelompokan berdasarkan jenis Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (2) huruf bdilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pengguna Jasa kedalam kelompok perseorangan, Koperasi, atau BO.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta informasi dan dokumen pendukung profil kepada Pengguna Jasa. (2) Sebelum melakukan permintaan informasi dan dokumen pendukung profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dan/atau Pengelola wajib memastikan Pengguna Jasa bertindak: a. untuk diri sendiri; b. untuk dan atas nama orang lain;atau c. mewakili BO dalam melakukan hubungan usaha.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta informasi kepada Pengguna Jasa yang paling sedikit mencakup: a. identitas Pengguna Jasa;

b. maksud dan tujuan Pengguna Jasa melakukan Transaksi; c. kondisi keuangan Pengguna Jasa; d. sumber dana; e. identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa; dan f. informasi lain yang memungkinkan KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi untuk dapat mengetahui Pengguna Jasa, termasuk hubungan usaha yang telah dimiliki sebelumnya dengan KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. untuk Pengguna Jasa perseorangan paling sedikit mencakup:

1. identitas Pengguna Jasa yang memuat: a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir; c) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; d) alamat tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor/kartu identitas lainnya; e) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon; f) pekerjaan; dan g) kewarganegaraan;
2. sumber dana dan tujuan Transaksi; dan
3. rata-rata penghasilan; b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk badan hukum paling sedikit mencakup:
4. dokumen mengenai badan hukum: a) nama, alamat, dan nomor telepon badan hukum; b) akta pendirian atau anggaran dasar badan hukum;

c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. dalam hal Transaksi dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum, wajib melampirkan surat kuasa; dan 3. sumber dana dan tujuan Transaksi bagi Pengguna Jasa. (3) Pengurus dan/atau Pengelola wajib meneliti kebenaran dokumen identitas Pengguna Jasa. (4) Pengurus dan/atau Pengelola wajib melakukan pertemuan langsung atau tatap muka pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa. (5) Dalam hal informasi dan/atau dokumen yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap, Pengurus dan/atau Pengelola wajib menolak Transaksi dengan Pengguna Jasa tersebut.

Dalam hal Pengguna Jasa mewakili BO, Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta informasi dan dokumen mengenai BO sebagai berikut: a. untuk BO orang perseorangan paling sedikit mencakup:

1. identitas BO yang memuat: a) nama lengkap; b) tempat dan tanggal lahir; c) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; d) alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP/SIM/Paspor/kartu identitas lainnya;

e) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon; f) pekerjaan; dan g) kewarganegaraan; 2. rata-rata penghasilan; 3. hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan BO yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya; dan 4. pernyataan dari BO mengenai kebenaran identitas dan sumber dana; b. Untuk BO yang berbentuk badan hukum paling sedikit mencakup:

1. identitas badan hukum yang memuat: a) nama, alamat, dan nomor telepon badan hukum; b) akta pendirian atau anggaran dasar badan hukum; c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan BO yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
3. pernyataan dari BO mengenai kebenaran identitas atau sumber dana.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib melakukan verifikasi dokumen serta memastikan bahwa data dalam dokumen tersebut merupakan data terkini. (2) Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta keterangan kepada Pengguna Jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi untuk meneliti dan

meyakini keabsahan serta kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan, Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta kepada Pengguna Jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Pengguna Jasa dan BO sebelum melakukan hubungan usaha. (2) Dalamhal Pengurus dan/atau Pengelola telah melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, proses verifikasi wajib diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola dapat menerapkan CDD yang lebih sederhana terhadap Pengguna Jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah. (2) Dalam penerapan CDD yang lebih sederhana, Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta informasi dan dokumen kepada Pengguna Jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi sebagai berikut: a. identitas Pengguna Jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi yang memuat:

1. nama lengkap;

2. tempat dan tanggal lahir;

3. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;

4. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;dan

5. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; b. sumber dana; c. tujuan Transaksi; dan d. pekerjaan dan penghasilan. (3) Pengurus dan/atau Pengelola wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal pengguna jasa KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait dengan Transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Pengurus dan/atau Pengelola menerapkan EDD.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib meneliti dan menerapkan EDD terhadap Pengguna Jasa atau BO yang memiliki tingkat risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme tergolong tinggi. (2) Pengguna Jasa atau BO tergolong berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PEP Asing; b. transaksi dari dan/atau ditujukan ke negara berisiko tinggi; dan c. berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a termasuk berisiko tinggi.

(3) Dalam hal Pengguna Jasa atau BO tergolong berisiko tinggi, KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi wajib melakukan: a. identifikasi lebih mendalam secara berkala; dan b. pemantauan yang lebih ketat terhadap Pengguna Jasa atau BO. (4) Penetapan penggolongan Pengguna Jasa atau BO yang tergolong berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK mengenai kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan Peraturan Kepala PPATK mengenai identifikasi TKM terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

(1) Identifikasi lebih mendalamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a paling sedikitdilakukan melalui analisis terhadap informasi mengenai Pengguna Jasa atau Penerima Manfaat, sumberdana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihakyang terkait. (2) Hasil identifikasi lebih mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengguna Jasa atau Penerima Manfaat yang memenuhi kriteria berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dibuat dalam daftar tersendiri.

Penerapan EDD dilakukan dengan memantau secara berkala dan menganalisis informasi profil Pengguna Jasa atau BO sumber dana, tujuan Transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait.

Pengguna Jasa atau BO yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri.

(1) Dalam hal Pengurus dan/atau Pengelola akan melakukan hubungan usaha atau Transaksi dengan Pengguna Jasa atau BO yang tergolong berisiko tinggi, menjadi tanggung jawab Pengurus. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa atau BO yang tergolong berisiko tinggi; dan/atau b. MEMUTUSKAN untuk meneruskan atau menghentikan Transaksi dengan Pengguna Jasa atau BO yang tergolong berisiko tinggi. (3) Dalam hal Pengurus melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pengurus dapat langsung melakukan penolakan tanpa menganggu aktifitas usaha simpan pinjam.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap Transaksi Pengguna Jasa. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antar Transaksi Pengguna Jasa dengan identitas, usaha, profil, risiko, atau sumber dana Pengguna Jasa.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola melakukan analisis terhadap: a. transaksi dalam nominal besar; b. pola Transaksi;

c. ketidaksesuaian dengan profil; d. karakteristik usaha; e. pola Transaksi Pengguna Jasa; atau f. tidak memiliki alasan dan tujuan ekonomis yang jelas. (2) Pengurus dan/atau Pengelola wajib meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan Transaksi terhadap Transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi Pengguna Jasa, dengan memperhatikan ketentuan Anti-tippingoff sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. (3) Dalam hal Pengurus dan/atau Pengelola menilai kegiatan meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karateristik, dan kebiasaan pola transaksi pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melanggar ketentuan Anti-tippingoff, Pengurus dan/atau Pengelola wajib menghentikan kegiatan dimaksud. (4) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menyampaikan TKM kepada PPATK mengenai penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengurus dan/atau Pengelola wajib melakukan pemutakhiran data terhadap informasi dan dokumen seluruh Pengguna Jasa atau BO.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib memelihara database daftar teroris berdasarkan data yang dipublikasikan oleh pemerintah atau organisasi internasional. (2) Pengurus dan/atau Pengelola wajib memastikan secara berkala nama Pengguna Jasa yang memiliki

kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris. (3) Dalam hal terdapat kesamaan atau kemiripan namayang tercantum dalam database daftar teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dan/atau Pengelola wajib memastikan kesesuaian indentitas Pengguna Jasa. (4) Dalam hal terdapat kesamaan atau kemiripan nama Pengguna Jasa dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dan/atau Pengelola wajib melaporkan Pengguna Jasa tersebut sebagai TKM.

(1) KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi wajib menatausahakan dokumen seluruh BO dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan BO atau ditemukannya ketidaksesuaian Transaksi dengan tujuan Transaksi. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi identitas BO serta formulir hubungan usaha termasuk dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib MEMUTUSKAN hubungan usaha atau melakukan penolakan Transaksi dengan calon Pengguna Jasaatau Pengguna Jasadalam hal: a. calon Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi PMPJ;

b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa; dan c. Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. (2) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon Pengguna Jasa dan BO dalam hal penolakan Transaksi dilakukan berdasarkan ayat (1) huruf c. (3) Pengurus dan/atau Pengelola wajib mendokumentasikan informasi dan dokumen calon Pengguna Jasa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal terjadi tindakan pemutusan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dan/atau Pengelola wajib melaporkan TKM kepada PPATK.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dalam hal: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terpenuhi;dan/atau b. memiliki sumber dana Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. (2) Pengurus dan/atau Pengelola wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi, penanganan dana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurus dan/atau Pengelola wajib mencantumkan ketentuan pemutusan hubungan usaha dan penolakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta perjanjian tabungan/simpanan dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan intern yang memadai; b. adanya batasan wewenang dan tanggungjawab unit kerja terkait dengan penerapan PMPJ; dan c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas penerapan PMPJ oleh unit kerja audit intern. (3) Untuk pencegahan digunakannya KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme, KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi wajib melakukan: a. penyaringan untuk penerimaan karyawan baru; dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengindentifikasi menganalisa, memantau, dan menyediakan laporansecara efektif mengenai karakteristik Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi. (3) Pengurus dan/atau Pengelola wajib memiliki dan memelihara profil Pengguna Jasa secara terpadu, paling sedikit meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 22. (4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme.

KSP/USPKoperasi/KSPPS/USPPS Koperasi wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam penerapan PMPJ.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas secara berkala kepada karyawan terkait PMPJ mengenai: a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; b. informasi tentang teknik, metode, dan tren tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terbaru; c. kebijakan dan prosedur penerapan PMPJ; dan d. peran dan tanggung jawab karyawan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. (2) Karyawan yang terkait dengan PMPJ wajib mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara berkala.

(1) Pengurus dan/atau Pengelola wajib menyampaikan laporan TKM, laporan TKT dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) Kewajiban KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPSKoperasi untuk melaporkan TKM juga berlaku untuk Transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara pelaporan TKM dan laporan TKT bagi penyedia jasa keuangan.

(1) Deputi melaksanakan pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan. (2) Pelaksanakan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi.

(1) Pengurus wajib menyusun peraturan khusus tentang pelaksanaan PMPJ dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini. (2) KSP/USP Koperasi/KSPPS/USPPS Koperasi wajib melaksanakan peraturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari: a. pengembangan produk dan aktifitas baru termasuk pelaksanaannya; dan b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan. (3) Peraturan khusus yang telah disusun oleh Pengurus sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan kepada: a. DeputiuntukKoperasidenganwilayahkeanggotaanlint asdaerah provinsi; b. gubernuruntukKoperasidenganwilayahkeanggotaaan lintasdaerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) provinsi; dan c. bupati/walikotauntukKoperasidenganwilayahkeangg otaandalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. (4) Peraturan khusus yang telah disusun oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Pengurus melakukan perubahan peraturan khusus tentang penerapan PMPJ, wajib menyampaikan setiap perubahan yang dilakukan kepada: a. Deputi untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c. bupati/walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. (2) Perubahan peraturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan.

Pelanggaran terhadap PMPJ dan kewajiban pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis pertama dan kedua; b. mengusulkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola; c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; d. pencabutan izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan/atau e. pembubaran KSP atau KSPPS.

(1) Ketentuan PMPJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO sebelum Peraturan Menteri ini berlaku. (2) Pelaksanaan PMPJ terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO yang telah menjadi Pengguna Jasa sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian resiko terhadap pengguna jasa dan/atau BO dimaksud.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA