Peraturan Menteri Nomor 55-pmk-06-2018 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

7. Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang selanjutnya disingkat JFPLB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang yang untuk selanjutnya disebut Penata Laksana Barang adalah PNS yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan BMN/D adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas Penata Laksana Barang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara/Daerah.

10. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN/BMD.

13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

14. Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang selanjutnya disebut KJFPLB adalah jumlah dan susunan JFPLB yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk dapat melaksanakan tugas pokok Pengelolaan BMN/D dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.

15. Lowongan Kebutuhan Jumlah Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang selanjutnya disebut Lowongan KJFPLB adalah KJFPLB yang belum terisi

karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru. 16. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 17. Uji Kompetensi adalah proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS dengan standar kompetensi jabatan. 18. Portofolio adalah kumpulan bukti yang berupa hasil kerja/dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai suatu unit kompetensi yang diperoleh dari pengalaman dan/atau pelatihan. 19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dapat dicapai oleh Penata Laksana Barang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 21. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Laksana Barang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 22. Penilaian Kinerja/Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP/capaian kinerja pegawai dan perilaku kerja. 23. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 24. Tim Penilai Kinerja JFPLB yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Penata Laksana Barang.

25. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk MENETAPKAN Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
26. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun oleh Penata Laksana Barang yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit melalui pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.
27. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk MENETAPKAN berita acara penilaian Angka Kredit.
28. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian dan penetapan jumlah Angka Kredit Penata Laksana Barang oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
29. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
30. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas seperti menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas seperti menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Laksana Barang baik perorangan

atau kelompok di bidang Pengelolaan BMN/D.

(1) Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Laksana Barang; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengelolaan BMN/D; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Penata Laksana Barang pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;

l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penata Laksana Barang.

(1) JFPLB termasuk kategori jabatan fungsional keterampilan yang terdiri atas 3 (tiga) jenjang: a. Penata Laksana Barang Terampil; b. Penata Laksana Barang Mahir; dan c. Penata Laksana Barang Penyelia. (2) Jenjang pangkat Penata Laksana Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penata Laksana Barang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan BMN/D pada Instansi

Pusat atau Instansi Daerah terdiri atas: a. Penata Laksana Barang di Instansi Pusat; b. Penata Laksana Barang di Instansi Daerah Provinsi; dan c. Penata Laksana Barang di Instansi Daerah Kabupaten atau Kota.

(1) Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan BMN/D dapat menyusun dan menghitung KJFPLB. (2) Penyusunan dan penghitungan KJFPLB dilakukan oleh PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah.

(1) Penyusunan dan penghitungan KJFPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan tujuan organisasi dan pertimbangan dinamika organisasi Instansi Pusat atau Instansi Daerah berkenaan. (2) Penyusunan dan penghitungan KJFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan rencana strategis unit organisasi, yang diperinci per 1 (satu) tahun. (3) KJFPLB per 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Lowongan KJFPLB pada tahun berkenaan. (4) Perhitungan Lowongan KJFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan selisih antara perencanaan KJFPLB tahunan dengan jumlah Penata Laksana Barang yang tersedia pada tahun yang dihitung. (5) Dalam melaksanakan perhitungan jumlah Penata Laksana Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus mempertimbangkan jumlah Penata Laksana Barang yang akan naik jenjang jabatan dan yang berhenti pada tahun yang dihitung. (6) Penghitungan KJFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai tata cara yang tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PPK pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan hasil penghitungan KJFPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan. (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang BMN untuk dan atas nama Menteri Keuangan. (3) KJFPLB yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK yang bersangkutan. (4) Sebagai bentuk pembinaan Jabatan Penata Laksana Barang, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan fotokopi keputusan penetapan KJFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pengangkatan PNS dalam JFPLB ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS ke dalam JFPLB dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi

(1) PNS yang dapat diangkat dalam JFPLB melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki ijazah paling rendah Diploma III bidang Ekonomi, Teknik, atau Matematika; d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan e. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JFPLB dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam JFPLB. (4) Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D oleh calon PNS atau PNS yang belum diangkat dalam JFPLB dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penilaian Angka Kredit sepanjang menyertakan dokumen pendukung. (5) PNS yang telah diangkat dalam JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan BMN/D. (6) Penata Laksana Barang yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari JFPLB.

(1) PNS yang dapat diangkat dalam JFPLB melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki ijazah paling rendah Diploma III bidang Ekonomi, Teknik, atau Matematika; d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D paling sedikit 2 (dua) tahun; f. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. memiliki usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan h. mendapatkan rekomendasi perpindahan jabatan dari instansi pembina untuk perpindahan jabatan ke jenjang penyelia. (2) Penyampaian usulan pengangkatan dalam JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh PPK pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang bersangkutan, paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. (3) Pengangkatan JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan KJFPLB untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (4) Pangkat dan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya; dan b. jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang, sepanjang menyertakan dokumen pendukung.

(1) PNS yang dapat diangkat dalam JFPLB melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. berijazah paling rendah Diploma III; d. pangkat paling rendah pengatur muda/IIa; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D paling sedikit 2 (dua) tahun; f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat; h. tidak sedang menjalankan tugas belajar; i. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; dan j. lulus seleksi penyesuaian/inpassing. (2) Pengangkatan dalam JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D terhitung pada tanggal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang diundangkan sampai dengan pelaksanaan penyesuaian/ inpassing. (3) Pengangkatan dalam JFPLB melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan KJFPLB untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(4) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung secara kumulatif. (5) Batas waktu penyesuaian/inpassing mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi PNS dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau setara yang dapat diangkat dalam JFPLB jenjang Terampil melalui penyesuaian/inpassing sepanjang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D paling sedikit 2 (dua) tahun. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijazah Diploma III bidang Ekonomi, Teknik, atau Matematika, paling lama 7 (tujuh) tahun sejak diangkat menjadi Penata Laksana Barang. (3) Penata Laksana Barang yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari JFPLB.

(1) Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang telah mendapatkan penetapan KJFPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat melaksanakan penyesuaian/ inpassing JFPLB selama periode penyesuaian/inpassing. (2) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi terhadap PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing sesuai persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i. (3) Pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

menyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat penyesuaian/inpassing kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. penetapan KJFPLB; b. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; c. fotokopi ijazah terakhir; d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; e. fotokopi nilai kinerja/prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; f. surat pernyataan yang paling sedikit menyatakan:

1. bersedia diangkat dalam JFPLB;
2. bersedia tidak rangkap jabatan dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional lainnya; dan
3. bersedia mengikuti pendidikan, pelatihan, dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengelolaan BMN/D secara aktif, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. g. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang diusulkan:
4. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat,
5. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
6. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan BMN/D selama paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Seleksi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal. (2) Untuk melaksanakan seleksi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan membentuk tim seleksi penyesuaian/inpassing. (3) Tim seleksi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengelolaan BMN/D dan unsur kepegawaian.

(1) Seleksi penyesuaian/inpassing Penata Laksana Barang Terampil dan Penata Laksana Barang Mahir terdiri atas: a. seleksi administrasi; dan b. penilaian portofolio. (2) Seleksi penyesuaian/inpassing Penata Laksana Barang Penyelia terdiri atas: a. seleksi administrasi; b. penilaian portofolio; dan c. seleksi tertulis.

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi: a. pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i; dan b. pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Calon Penata Laksana Barang dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila telah memenuhi seluruh

persyaratan umum dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil seleksi administrasi.

(1) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b digunakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan Pengelolaan BMN/D. (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan dokumen: a. hasil kerja terkait Pengelolaan BMN/D; dan/atau b. sertifikat pelatihan terkait Pengelolaan BMN/D, yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terakhir. (3) Dokumen portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (4) Calon Penata Laksana Barang dinyatakan lulus seleksi portofolio apabila memiliki paling sedikit 5 (lima) portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Hasil penilaian portofolio dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penilaian portofolio.

(1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c digunakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan Pengelolaan BMN/D. (2) Bentuk soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pilihan ganda; b. esai; dan/atau c. studi kasus. (3) Calon Penata Laksana Barang dinyatakan lulus seleksi tertulis apabila memperoleh nilai paling kurang 70 (tujuh puluh) dari skala 100 (seratus).

(4) Hasil seleksi tertulis dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil seleksi tertulis.

(1) Tim seleksi penyesuaian/inpassing menyusun laporan rekapitulasi penilaian akhir hasil seleksi penyesuaian/inpassing berdasarkan: a. berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) untuk seleksi penyesuaian/inpassing Penata Laksana Barang Terampil dan Mahir; b. berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (4) untuk seleksi penyesuaian/inpassing Penata Laksana Barang Penyelia. (2) Tim seleksi penyesuaian/inpassing menyampaikan laporan rekapitulasi penilaian akhir hasil seleksi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang BMN. (3) Berdasarkan laporan rekapitulasi penilaian akhir hasil seleksi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dengan mempertimbangkan KJFPLB, Direktur Jenderal menerbitkan surat rekomendasi penyesuaian/inpassing.

(1) Berdasarkan rekomendasi penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), PPK Instansi Pusat atau Instansi Derah dapat mengangkat Penata Laksana Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing dalam pengangkatan JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan masa

kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir dengan besaran yang tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan pengangkatan penyesuaian/inpassing dalam JFPLB disampaikan kepada Penata Laksana Barang yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan; b. Direktur Jenderal; dan c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

(1) PNS yang dapat diangkat dalam JFPLB melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan c. rekomendasi promosi dari instansi pembina untuk promosi ke jenjang penyelia. (2) Pengangkatan dalam JFPLB melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan KJFPLB untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada awal tahun, setiap Penata Laksana Barang harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Penata Laksana Barang disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) Dalam hal Penata Laksana Barang mengalami mutasi atau pengangkatan setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung Penata Laksana Barang.

Penata Laksana Barang diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS dalam hal: a. tidak menyusun SKP; dan/atau b. capaian SKP pada akhir tahun kurang atau sama dengan 50% (lima puluh persen).

(1) Penilaian Kinerja untuk Penata Laksana Barang dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan nilai SKP dan nilai perilaku Penata Laksana Barang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PAK.

(1) Penilaian Angka Kredit JFPLB dilakukan terhadap tugas JFPLB yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pengembangan kompetensi; b. Pengelolaan BMN/D; dan c. pengembangan profesi. (3) Subunsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. Pengembangan kompetensi, meliputi:

1. pendidikan formal;
2. pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan BMN/D; dan
3. pelatihan prajabatan.

b. Pengelolaan BMN/D, meliputi:

1. perencanaan kebutuhan BMN/D untuk pengadaan dan pemeliharaan;
2. penggunaan BMN/D;
3. pemanfaatan BMN/D berupa sewa dan pinjam pakai;
4. pengamanan dan pemeliharaan BMN/D;
5. pemindahtanganan BMN/D berupa penjualan, tukar menukar, dan hibah;
6. pemusnahan BMN/D;
7. penghapusan BMN/D;
8. penatausahaan BMN/D berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan rekonsiliasi; dan
9. pengawasan dan pengendalian BMN/D. c. pengembangan profesi, meliputi:
10. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan BMN/D;
11. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pengelolaan BMN/D; dan
12. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan BMN/D. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan BMN/D; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pengelolaan BMN/D; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya. (5) Penilaian Angka Kredit JFPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan rincian tugas JFPLB yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penata Laksana Barang yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan BMN/D, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Dalam penilaian dan PAK, setiap Penata Laksana Barang harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK.

(1) Terhadap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selanjutnya dilengkapi dengan berkas pendukung lainnya dan disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan

Angka Kredit dengan diketahui atasan langsung. (2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK beserta berkas pendukung lainnya kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan menjadi PAK.

(1) Dalam melakukan proses penilaian dan MENETAPKAN DUPAK menjadi PAK, Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Penilai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

Tim Penilai bertanggung jawab kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai;

b. setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; c. dalam hal Ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK Ketua Tim Penilai, Sekretaris Tim Penilai menjadi Ketua Sementara Tim Penilai; d. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno; dan e. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum Sidang Pleno.

(1) Sidang Pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk MENETAPKAN berita acara penilaian Angka Kredit. (3) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; atau b. dalam hal Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak. (4) Hasil Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai

yang hadir dalam Sidang Pleno. (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai contoh formulir yang tercantum pada Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit MENETAPKAN Angka Kredit JFPLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

(1) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Penata Laksana Barang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Penata Laksana Barang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.

PNS yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang Pengelolaan BMN/D tetapi belum diangkat dalam JFPLB, tetap dapat melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Laksana Barang dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA