Pasal 2

(1) Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Laksana Barang; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengelolaan BMN/D; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Penata Laksana Barang pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;

l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penata Laksana Barang.