Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan

intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah. 4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. 6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 8. Auditan adalah orang atau unit kerja sebagai obyek penugasan audit intern oleh auditor atau APIP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 9. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. 10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian

Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 11. Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat PKA adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit agar tercapai tujuan audit yang optimal. 12. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan- simpulan yang dibuat selama melakukan audit. 13. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, simpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. 14. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan tugas teknis dibidang pengawasan intern. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Peraturan Menteri ini bertujuan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri ini mempunyai sasaran untuk memastikan pengelolaan anggaran dan kinerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. sesuai dengan tugas dan fungsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana; dan d. memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur: a. kebijakan pengawasan; dan b. pelaksanaan pengawasan.

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengawasan, Inspektur Jenderal MENETAPKAN kebijakan Pengawasan yang merupakan rencana strategis Pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Inspektur Jenderal dengan mengacu kepada: a. kebijakan Pengawasan nasional APIP; dan b. rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Berdasarkan kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektur Jenderal MENETAPKAN Program Kerja Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. arah kebijakan Pengawasan; b. program Pengawasan; dan c. anggaran. (3) Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk: a. memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara ekonomis, efisien dan efektif; b. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan; dan c. Early Warning Sistem terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan.

(1) Pelaksanaan Pengawasan diarahkan untuk pembinaan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam peran sebagai: a. konsultan; dan

b. katalisator. (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menugaskan auditor sebagai penasehat dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (3) Katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menugaskan auditor sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik. (4) Dalam perannya sebagai konsultan dan katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal harus dapat memberikan keyakinan memadai atau sebagai penjamin (quality assurance) bahwa program/kegiatan telah terlaksana dengan efesien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

(1) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta bantuan kepada Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai konsultan dan katalisator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar pelaksanaan audit.

Pengawasan dilakukan terhadap: (1) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Perseorangan atau PNS di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kasus tertentu berdasarkan:

1. laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. indikasi yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit;
3. perintah tertulis dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
4. pengembangan hasil audit operasional/penugasan pengawasan lainnya.

Pengawasan dilaksanakan terhadap: a. pengelolaan anggaran; dan b. kinerja.

Cakupan pengawasan atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi: a. tata kelola administrasi dan anggaran unit kerja; dan b. tata kelola administrasi dan anggaran program dan kegiatan.

Cakupan pengawasan atas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. tata kelola tugas dan fungsi unit kerja; dan b. tata kelola program dan kegiatan.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:

a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan Pengawasan lain. (2) Pengawasan dilakukan sesuai dengan Standar Audit /Standar Pengawasan di lingkungan Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah INDONESIA (AAIPI).

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. audit kinerja; dan/atau b. audit dengan tujuan tertentu.

(1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor dalam Tim Audit dengan susunan sebagai berikut: a. penanggung jawab; b. wakil penanggungjawab; c. pengendali mutu; d. pengendali teknis; e. ketua tim; dan f. anggota tim. (2) Inspektur Jenderal melakukan Pengawasan yang bersifat manajemen kepada Tim Audit. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit dilengkapi dengan Surat Perintah dari Inspektur Jenderal. (4) Tim Audit dapat mengikutsertakan PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal terkait atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

(1) Tim Audit dalam melaksanakan Audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, kode etik Auditor dan standar Audit APIP yang berlaku. (2) Kode etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh Auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas Pengawasan. (3) Standar Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Auditor.

Pada saat pelaksanaan Audit, Auditi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dokumen yang diperlukan.

(1) Sebelum melaksanakan Audit, Tim audit wajib membuat PKA. (2) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direviu secara berjenjang sesuai dengan peran dalam keanggotaan Tim Audit dan dituangkan dalam audit trail (jejak audit). (3) Tim Audit dalam melaksanakan audit wajib membuat KKA. (4) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib direviu secara berjenjang sesuai dengan peran dalam keanggotaan tim Audit. (5) Berdasarkan hasil KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Audit menyusun LHA. (6) LHA yang telah disusun oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui atasannya secara berjenjang dan bersifat rahasia.

(7) Hasil LHA disampaikan juga kepada atasan langsung auditi dan Eselon I selaku atasan auditi dengan Surat Pengantar Laporan (SPL)/atensi yang tembusannya disampaikan kepada: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan b. Auditan. (8) SPL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a. audit Kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas:

1. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
2. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
3. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban; b. audit Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain Audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

(1) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja dapat meliputi: a. audit pengadaan barang/jasa; b. audit perencanaan dan manfaat; c. audit pelayanan publik; d. audit khusus; dan/atau e. audit investigatif. (2) Audit pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Audit perencanaan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal. (4) Audit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Audit terhadap pelayanan publik oleh unit kerja penyelenggara layanan publik kepada pengguna jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. (5) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dhuruf d, merupakan Audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan

tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (6) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Audit dengan tujuan khusus yang untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran ilegal, atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian sebagai instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan atas dasar: a. instruksi Menteri; b. permintaan Pejabat Eselon I atau Instansi terkait; atau c. Pertimbangan Inspektur Jenderal.

(1) Tim Audit dalam melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain harus membuat KKA, apabila diperlukan untuk pembuktian dapat dibuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau Surat Pernyataan. (2) KKA dan BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai dengan bukti dipergunakan untuk menyusun LHA dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui atasan langsung.

(1) Pelaksanaan Audit, harus diberitahukan oleh Inspektur Jenderal melalui surat pemberitahuan audit kepada auditi dan Pejabat Eselon I yang membawahi auditi. (2) Surat pemberitahuan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima auditi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan Audit. (3) Surat pemberitahuan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan tujuan, jadwal pelaksanaan, dan susunan tim Audit. (4) Auditi dapat meminta penundaan pelaksanaan Audit melalui surat permohonan penundaan Audit dengan alasan: a. terdapat kepentingan dinas yang mendesak; b. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan telah dilakukan audit oleh APIP lainnya atau ekstenal audit; atau c. terdapat hal khusus yang tidak memungkinkan dilakukan audit. (5) Surat permohonan penundaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjelaskan alasan penundaan dan sudah harus diterima Inspektur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. (6) Inspektur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penundaan dari auditi.

(1) Inspektur Jenderal menyampaikan setiap LHA melalui SPL/atensi kepada Pejabat Eselon I selaku atasan Auditi.

(2) LHA yang diterima oleh Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Eselon I selaku atasan Auditi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPL/atensi. (3) Pejabat Eselon I yang membawahi Auditi wajib mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya. (4) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPL oleh Pejabat Eselon I yang membawahi Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Eselon I yang membawahi Auditi tidak melakukan tindak lanjut atas LHA, Inspektur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada Pejabat Eselon I yang membawahi Auditi atas rekomendasi LHA yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut LHA yang masih proses. (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Auditi tetap tidak menindaklanjuti LHA, Inspektur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan kedua. (6) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Auditi tetap tidak menindaklanjuti LHA, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Eselon I dan/atau Auditi. (7) Apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

(1) Pejabat Eselon I dan/atau Auditi yang tidak melaksanakan tindak lanjut LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dikenakan sanksi: a. tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tindakan tuntutan atau gugatan perdata, meliputi:

1. tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali;
2. tuntutan perbendaharaan; dan
3. tuntutan perdata dapat berupa pengenaan denda dan ganti rugi; c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kejaksaan Republik INDONESIA atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.

Inspektur Jenderal harus melaksanakan Evaluasi dan Pemantauan serta Pengawasan terhadap tindak lanjut LHA di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

(1) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi triwulanan, semesteran dan tahunan.

(2) Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal. (3) Tim Reviu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Jenderal.

(1) Reviu dilakukan melalui tahapan reviu atas Laporan Keuangan dari masing-masing Unit Akuntansi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan dari masing-masing unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan tetapi Pernyataan Telah Direviu (Statement of Review).

(1) Inspektur harus memberitahukan waktu pelaksanaan reviu kepada unit akuntansi yang direviu dan Pejabat Eselon I. (2) Tim Reviu membuat Ikhtisar Hasil Reviu (IHR), Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) IHR, CHR dan LHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektur Jenderal oleh Tim Reviu.

(1) LHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi Inspektur Jenderal untuk membuat Pernyataan Telah Direviu atau Statement of Review (SOR). (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan Pernyataan Telah Direviu (Statement of Review) kepada Menteri untuk dijadikan lampiran diterbitkannya Pernyataan Tanggung jawab (Statement of Review) atas Laporan Keuangan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Semesteran dan Tahunan.

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap: a. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP); b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); c. evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Inspektur Jenderal; dan d. pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

(1) Evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan terhadap: a. evaluasi atas penyusunan LAKIP, yang meliputi:

1. evaluasi atas proses penyusunan LAKIP;
2. evaluasi atas isi informasi, penyajian, dan pengungkapan informasi dalam LAKIP; dan
3. evaluasi atas pemanfaatan LAKIP; b. evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi:
4. evaluasi atas penerapan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan;
5. evaluasi atas sistem pengukuran kinerja; dan
6. evaluasi atas informasi laporan akuntabilitas; c. evaluasi atas kinerja unit organisasi, yang meliputi:
7. lingkup Evaluasi kinerja;
8. uraian hasil Evaluasi kinerja; dan
9. simpulan atas Evaluasi kinerja.

(2) Evaluasi SAKIP dilakukan oleh tim Evaluasi Inspektorat I sampai dengan V sesuai dengan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

(1) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan LAKIP Eselon I kepada Inspektur Jenderal paling lambat bulan Februari untuk tahun anggaran sebelumnya. (2) Inspektur Jenderal melakukan evaluasi terhadap LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan penyusunan LAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk disampaikan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

(1) Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal. (3) Evaluasi SPIP dilakukan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern unit kerja Eselon I. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan penilaian terhadap unsur SPIP sebagai berikut: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian resiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

(1) Unit Kerja Eselon I menyampaikan laporan pelaksanaan SPIP kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. (2) Inspektur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(1) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap Laporan: a. hasil Audit; b. hasil Reviu; dan c. evaluasi. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap tindak lanjut hasil Pengawasan BPKP dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (3) Pemantauan dilaksanakan secara fungsional atau oleh Tim yang dibentuk Inspektur Jenderal.

(1) Pengawasan melalui kegiatan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e,

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di luar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. (2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan lainnya dapat berupa: a. bimbingan teknis audit dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. sosialisasi Pengawasan; dan c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Inspektur Jenderal.