Pasal 22

(1) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja dapat meliputi: a. audit pengadaan barang/jasa; b. audit perencanaan dan manfaat; c. audit pelayanan publik; d. audit khusus; dan/atau e. audit investigatif. (2) Audit pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Audit perencanaan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal. (4) Audit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Audit terhadap pelayanan publik oleh unit kerja penyelenggara layanan publik kepada pengguna jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. (5) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dhuruf d, merupakan Audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan

tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (6) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Audit dengan tujuan khusus yang untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran ilegal, atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian sebagai instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.