Pasal 10

Pengawasan dilakukan terhadap: (1) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2) Perseorangan atau PNS di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kasus tertentu berdasarkan:

1. laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. indikasi yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit;
3. perintah tertulis dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
4. pengembangan hasil audit operasional/penugasan pengawasan lainnya.