Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2015 tentang PEMOLISIAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

3. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.

4. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

5. Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

6. Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

7. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan.

8. Pilar Polmas adalah pemangku kepentingan yang mendukung keberhasilan penerapan Polmas dimasyarakat lokal. Pasal 2 Tujuan pengaturan Polmas meliputi: a. sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan efisien; dan b. terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram.

Polmas dilaksanakan dengan prinsip: a. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban; b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat; c. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban; d. transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama- sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain; e. akutanbilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif; f. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri; g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;

h. proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan i. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, MENETAPKAN prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

Falsafah Polmas: a. masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia; b. penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas; c. menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia; d. bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya; e. membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas; f. mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal; dan g. menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.

Fungsi Polmas: a. mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas; b. membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas; c. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, MENETAPKAN prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan d. bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Strategi Polmas dilaksanakan melalui: a. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas; b. pemecahan masalah; c. pembinaan keamanan swakarsa; d. penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional; e. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat; f. bimbingan dan penyuluhan; g. patroli dialogis; h. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas; i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan j. kerja sama bidang Kamtibmas.

Sasaran Polmas meliputi: a. kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri; b. kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dilingkungannya; c. kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya; d. kesadaran hukum masyarakat; e. partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya; dan f. gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Polmas dilaksanakan oleh: a. Pengemban Polmas; dan b. Bhabinkamtibmas.

Polmas dilaksanakan dengan tiga model, yaitu: a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern); b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat; dan

c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (Koban dan Chuzaiso), Australia, New Zealand, dan Inggris (Neighbourhood Watch) di INDONESIA.

Polmas Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diterapkan melalui: a. pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:

1. sistem keamanan lingkungan: a) ronda kampung atau nama lain sesuai dengan sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (jaw, pecalang (Bali); dan b) ronda di kawasan pemukiman;
2. satuan pengamanan;
3. sukarelawan pengatur lalu lintas;
4. patroli keamanan sekolah;
5. pramuka satuan karya Bhayangkara; b. penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain:
6. Tuha Peuet (Aceh);
7. Dalihan Na Tolu (Batak);
8. Tungku Tigo Sajarangan (Sumatera Barat);
9. Rembug Pekon (Lampung);
10. Masyarakat Pakraman (Bali);
11. Mapalus (Sulawesi Utara);
12. Saniri Negeri (Maluku); dan
13. Tua-tua Adat (Papua).

Polmas Model B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterapkan melalui: a. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:

1. call centre Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre);

2. pelayanan reaksi cepat (quick response);

3. Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK);

4. pelayanan Samsat keliling;

5. pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling;

6. Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM);

7. pelayanan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara on line;

8. pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas);

9. pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);

10. pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian; dan

11. peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD); b. bimbingan dan penyuluhan, antara lain:

12. memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;

13. memberikan penyuluhan Kamtibmas;

14. penyampaian pesan-pesan Kamtibmas; c. patroli yang dilakukan secara dialogis, antara lain:

15. patroli dari rumah ke rumah (door to door);

16. patroli sambang kampung;

17. patroli kamandanu (patroli jarak jauh);

18. patroli blok;

19. patroli beat; dan

20. patroli sambang nusa; d. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:

21. komunitas intelektual;

22. komunitas profesi;

23. komunitas hobi;

24. komunitas olahraga;

25. komunitas seni budaya;

26. komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat;

27. komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas); e. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian, meliputi:

28. Kepolisian Khusus (Polsus);

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

30. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa; f. intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:

31. Binmaspol yang terdiri dari: a) Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap desa/kelurahan; b) Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP); c) Deradikalisasi kelompok ekstrim;

32. Sabhara antara lain: a) Police Back Bone Quick Response; b) Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara humanis;

33. Lalu lintas antara lain: a) Polisi Sahabat Anak; b) Polisi Cilik; c) Pelopor Keselamatan Berlalulintas; d) Patroli Keamanan Sekolah; e) Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas;

34. Reserse antara lain: a) Kring Reserse;

b) pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); 5. Intelijen Keamanan antara lain: a) pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak; b) Pengembangan jaringan intelijen; 6. Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi laut yang ada di wilayah perairan atau pesisir pantai; b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas perairan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif di perairan; c) patroli dialogis di perairan; 7. Kepolisian Udara antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transpotasi udara; b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas transpotasi udara yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; 8. Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan; b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; 9. Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas objek nasional atau daerah, kementerian, lembaga, badan, perusahaan swasta dan atau asing, untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; b) bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berada di lokasi sekitar objek vital nasional dan daerah untuk mencegah dan menanggani gangguan ketertiban masyarakat; 10. Brigade Mobile, antara lain: a) melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara. b) memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan; g. koordinasi dan kerja sama di bidang Kamtibmas dengan Badan/Lembaga/Instansi/Swasta antara lain:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
3. Komisi Perlindungan Anak INDONESIA (KPAI);
4. Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA (BNP2TKI);
5. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja INDONESIA dan Swasta (PPTKIS);
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
7. Badan Nasional Narkotika (BNN);
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
10. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas);
11. Kementerian/Lembaga yang memiliki/membawahi kepolisian khusus;
12. Pemerintah Daerah;
13. Organisasi pengusaha; dan
14. Organisasi Bantuan Hukum.

Polmas Model C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diterapkan Polri sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.

Penerapan Model Polmas di kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing- masing Pimpinan satuan kewilayahan.

(1) Dalam pelaksanaan Polmas, dibentuk pilar Polmas di tingkat: a. provinsi; b. kabupaten/kota; c. kecamatan; dan d. desa/kelurahan. (2) Pilar Polmas di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kapolda dengan mengikutsertakan: a. pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD); b. tokoh masyarakat; c. tokoh agama; d. tokoh adat; e. pimpinan media massa; f. cendekiawan/civitas akademika; g. pimpinan LSM/Ormas; h. pimpinan organisasi pemuda; dan i. pimpinan organisasi perempuan.

(3) Pilar Polmas di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kapolres dengan mengikutsertakan: a. pimpinan FKPD; b. tokoh masyarakat; c. tokoh agama; d. tokoh adat; e. pimpinan media massa; f. cendekiawan/civitas akademika; g. pimpinan LSM/Ormas; h. pimpinan organisasi pemuda; dan i. pimpinan organisasi perempuan. (4) Pilar Polmas di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kapolsek dengan mengikutsertakan: a. pimpinan Muspika; b. tokoh masyarakat; c. tokoh agama; d. tokoh adat; e. pimpinan media massa; f. cendekiawan/civitas akademika; g. pimpinan LSM/Ormas; h. pimpinan organisasi pemuda; dan i. pimpinan organisasi perempuan. (5) Pilar Polmas di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Bhabinkamtibmas dengan mengikutsertakan: a. Kepala Desa/Lurah; b. LMK/LMD; c. tokoh masyarakat; d. tokoh agama; e. tokoh adat; f. pimpinan media massa; g. cendekiawan/civitas akademika; h. pimpinan LSM/Ormas; i. pimpinan organisasi pemuda; dan j. pimpinan organisasi perempuan.

(1) Pengemban Polmas pada tingkat Polda diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda); (2) Pengemban Polmas pada tingkat Polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres);

(3) Pengemban Polmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pengemban Polmas bertugas: a. melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas; b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas; c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemeliharaan Kamtibmas; dan d. melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemecahaan masalah Kamtibmas.

(1) Wewenang pengemban Polmas: a. menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan; b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; d. melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir; dan e. bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan, serta kode etik profesi Polri. (2) Wewenang pengemban Polmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek: a. kinerja pelaksanaan Polmas; b. pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas; c. masyarakat; dan d. hubungan Polri dan masyarakat.

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Kinerja pelaksanaan Polmas sebagai berikut: a. meningkatnya intensitas komunikasi antara Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat;

b. meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat; c. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri; d. meningkatnya instensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat; e. meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya; f. meningkatnya informasi/saran dari masyarakat pada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri; g. meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum; h. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan kejadian; i. meningkatnya kemampuan masyarakat mengeleminir akar masalah; j. meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat; dan k. menurunnya gangguan Kamtibmas.

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas sebagai berikut: a. kesadaran bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang harus dilayani; b. meningkatnya rasa tanggung jawab tugas kepada masyarakat; c. meningkatnya semangat melayani dan melindungi masyarakat sebagai kewajiban profesi; d. meningkatnya kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat; e. meningkatnya kecepatan merespons pengaduan/keluhan/laporan masyarakat; f. meningkatnya kecepatan mendatangi TKP; g. meningkatnya kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat; h. meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antarwarga; dan i. meningkatnya intensitas kunjungan petugas terhadap warga.

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek masyarakat sebagai berikut: a. Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas mudah dihubungi oleh masyarakat; b. pos/loket pengaduan/laporan mudah ditemukan masyarakat; c. mekanisme pengaduan mudah, cepat dan tidak berbelit-belit; d. respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh masyarakat; e. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

f. meningkatnya kemampuan FKPM dalam menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan penyelesaiannya; g. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya; h. berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Polri; dan i. meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran.

Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek hubungan Polri dan masyarakat sebagai berikut: a. meningkatnya intensitas komunikasi Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat; b. meningkatnya intensitas kegiatan FKPM di Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau tempat lainnya; c. meningkatnya intensitas kegiatan kerja sama Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dan masyarakat; d. meningkatnya keterbukaan dalam memberikan informasi; e. meningkatnya kebersamaan dalam penyelesaian permasalahan; dan f. meningkatnya intensitas kerja sama dan partisipasi dari pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pembinaan Polmas diemban oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Ditbinmas Baharkam) Polri.

(1) Pengorganisasian Polmas: a. di tingkat Mabes, di bawah tanggung jawab Kabaharkam Polri, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri; b. di tingkat Polda di bawah tanggung jawab Kapolda, pelaksanaannya dikordinasikan oleh Dirbinmas Polda; c. di tingkat Polres di bawah tanggung jawab Kapolres, pelaksanaannya dikordinasikan oleh Kasatbinmas Polres; dan d. di tingkat Polsek di bawah tanggung jawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan operasionalisasi Polmas di satuannya dan wilayah tugas sesuai dengan kewenangannya.

(1) Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). (2) Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

(1) Fungsi Bhabinkamtibmas: a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:

1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan; b. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas); d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat; e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan; f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif; g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial. (2) Panduan dan format Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan/Sambang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan: a. kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya; b. melakukan dan membantu pemecahan masalahan (Problem Solving); c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana; e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;

g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

(1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan Polmas, berwenang untuk: a. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan; c. mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan d. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Panduan pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga masyarakat atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan: a. deteksi dini; b. komunikasi sosial; c. negosiasi dan mediasi; d. kepemimpinan; dan e. pemecahan masalah sosial.

(1) Perlengkapan Bhabinkamtibmas meliputi: a. jas hujan; b. rompi; c. jaket; d. senter; e. ransel kerja; f. kamera; g. komputer, modem, dan printer; h. alat komunikasi (hp, ht, megaphone/wireless); i. kartu nama; j. belangko kunjungan; k. stiker kunjungan; l. brosur kamtibmas; m. buku agenda; n. peta desa/kelurahan;

o. garis polisi (police line); p. alat tulis kantor (atk); dan q. alat mobilitas (sepeda motor/sepeda/lain-lain). (2) Ketentuan mengenai perlengkapan Bhabinkamtibmas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

(1) Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas. (2) Rumah Dinas Bhabinkamtibmas merangkap sebagai kantor, yang dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi. (3) Pengadaan Rumah Dinas Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Polri.

Tugas FKPM meliputi: a. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada di lingkungannya; b. ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan/penyuluhan; c. membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya; d. membahas dan MENETAPKAN program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan; e. mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran; f. melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta); g. secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang berdekatan dengannya; dan h. menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas untuk mendapatkan solusi.

Wewenang FKPM meliputi: a. membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya; b. secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan; c. memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan d. turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.

(1) Hak FKPM, meliputi: a. mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus aparat desa dan dukungan warga; b. mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah- masalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. (2) Kewajiban FKPM, meliputi: a. menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat; b. bersikap jujur dalam menjalankan tugas; c. tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian; d. mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi; e. bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat; dan f. mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan dan bertanggung jawab.

Larangan FKPM meliputi: a. membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas); b. menggunakan atribut dan emblim (lambang/simbol) Polri dalam organisasi Forum; c. tanpa bersama pengemban Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran; d. melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan

e. mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

(1) Dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk FKPM atau menitipkan eksistensi FKPM ke dalam pranata adat atau nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, mandiri, dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan. (4) Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, dapat menggunakan fasilitas lain yang ada di desa/kelurahan atas kesepakatan anggota FKPM.

Panduan pembentukan FKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Polmas meliputi: a. pengawasan fungsional; dan b. pengawasan melekat atau pengawasan langsung. (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Itwasum Polri dan Divpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri; b. Itwasda dan Bidpropam untuk tingkat Polda; c. Seksi Pengawasan dan Seksi Propam untuk tingkat Polres; dan d. Kapolsek dan Kanitbinmas Polsek untuk tingkat Polsek. (3) Pengawasan melekat atau pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh atasan langsung maupun atasan tidak langsung dari masing-masing pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas.

Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada atasannya, baik tertulis maupun lisan.

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Polmas dilakukan dengan cara: a. tahap pertama:

1. pengamatan;
2. monitoring;
3. pemeriksaan laporan;
4. wawancara; dan 5) supervisi; b. tahap kedua:

1. analisis dan evaluasi bersama;
2. asistensi; dan
3. pemberian petunjuk/arahan/bimbingan. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hierarki.

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi Polri, maka nama/sebutan (nomenklatur) jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala ini menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Polri baru.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku: a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas; dan b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas); masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku: a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas); c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; dan

d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY