Pasal 11

Polmas Model B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterapkan melalui: a. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:

1. call centre Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre);

2. pelayanan reaksi cepat (quick response);

3. Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK);

4. pelayanan Samsat keliling;

5. pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling;

6. Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM);

7. pelayanan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara on line;

8. pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas);

9. pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);

10. pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian; dan

11. peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD); b. bimbingan dan penyuluhan, antara lain:

12. memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;

13. memberikan penyuluhan Kamtibmas;

14. penyampaian pesan-pesan Kamtibmas; c. patroli yang dilakukan secara dialogis, antara lain:

15. patroli dari rumah ke rumah (door to door);

16. patroli sambang kampung;

17. patroli kamandanu (patroli jarak jauh);

18. patroli blok;

19. patroli beat; dan

20. patroli sambang nusa; d. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:

21. komunitas intelektual;

22. komunitas profesi;

23. komunitas hobi;

24. komunitas olahraga;

25. komunitas seni budaya;

26. komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat;

27. komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas); e. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian, meliputi:

28. Kepolisian Khusus (Polsus);

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

30. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa; f. intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:

31. Binmaspol yang terdiri dari: a) Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap desa/kelurahan; b) Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP); c) Deradikalisasi kelompok ekstrim;

32. Sabhara antara lain: a) Police Back Bone Quick Response; b) Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara humanis;

33. Lalu lintas antara lain: a) Polisi Sahabat Anak; b) Polisi Cilik; c) Pelopor Keselamatan Berlalulintas; d) Patroli Keamanan Sekolah; e) Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas;

34. Reserse antara lain: a) Kring Reserse;

b) pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); 5. Intelijen Keamanan antara lain: a) pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak; b) Pengembangan jaringan intelijen; 6. Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi laut yang ada di wilayah perairan atau pesisir pantai; b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas perairan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif di perairan; c) patroli dialogis di perairan; 7. Kepolisian Udara antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transpotasi udara; b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas transpotasi udara yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; 8. Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan; b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; 9. Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari: a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas objek nasional atau daerah, kementerian, lembaga, badan, perusahaan swasta dan atau asing, untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif; b) bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berada di lokasi sekitar objek vital nasional dan daerah untuk mencegah dan menanggani gangguan ketertiban masyarakat; 10. Brigade Mobile, antara lain: a) melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara. b) memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan; g. koordinasi dan kerja sama di bidang Kamtibmas dengan Badan/Lembaga/Instansi/Swasta antara lain:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
3. Komisi Perlindungan Anak INDONESIA (KPAI);
4. Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA (BNP2TKI);
5. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja INDONESIA dan Swasta (PPTKIS);
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
7. Badan Nasional Narkotika (BNN);
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
10. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas);
11. Kementerian/Lembaga yang memiliki/membawahi kepolisian khusus;
12. Pemerintah Daerah;
13. Organisasi pengusaha; dan
14. Organisasi Bantuan Hukum.