Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Sandi Negara yang selanjutnya disingkat STSN adalah perguruan tinggi kedinasan yang berkedudukan di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Statuta STSN adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan, sebagai acuan untuk perencanaan pengembangan program penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan STSN, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan STSN.
4. Sivitas Akademika STSN adalah dosen, pengasuh, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STSN.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi. 6. Pengasuh adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua atau pejabat lain yang berwenang untuk membentuk, menumbuhkembangkan dan memantapkan kepribadian mahasiswa di lingkungan STSN. 7. Mahasiswa adalah peserta didik pada STSN. 8. Alumni adalah lulusan STSN dari berbagai program studi. 9. Pimpinan adalah Ketua STSN dan para Pembantu Ketua STSN. 10. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STSN. 11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STSN. 12. Etos Sandi adalah nilai-nilai yang terdiri atas patriotisme, dapat dipercaya, kemampuan menyimpan rahasia, dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, rasa tanggungjawab, jiwa korsa, dan mandiri. 13. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 15. Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau percobaan yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing dan dipertanggungjawabkan dalam sidang untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar lulusan.

(1) STSN dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. (2) Pembinaan STSN secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) STSN berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (2) STSN merupakan pengembangan dari Akademi Sandi Negara, yang berdiri sejak tanggal 16 Februari 1974, berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara.

(1) STSN mempunyai lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik. (2) Lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi STSN; dan b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita STSN.

(3) Lambang, bendera, pataka, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. toga Senat; b. toga wisudawan; dan c. busana Mahasiswa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) STSN bertanggung jawab menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang keamanan siber dan persandian. (2) Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STSN menyelenggarakan: a. kegiatan pendidikan; b. penelitian; dan c. pengabdian kepada masyarakat. (3) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan penerapan keahlian di bidang keamanan siber dan persandian. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat.

(5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan menjalin hubungan antara STSN dengan instansi pemerintah dan masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi Dosen dan Mahasiswa.

(1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan vokasi. (2) Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan bidang pengasuhan. (3) Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara seimbang, berkesinambungan dan saling mendukung dengan berpedoman pada tujuan pendidikan.

Kegiatan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi program studi, penyelenggaraan pendidikan bidang akademik, penilaian akademik, bahasa pengantar, kurikulum, kalender pendidikan, dan administrasi akademik.

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk berdasarkan kebutuhan dan dapat dikembangkan atau ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kemampuan penyelenggaraan.

(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jurusan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan menerapkan sistem paket menggunakan satuan kredit semester. (2) Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kuliah, praktikum, seminar, praktik kerja lapangan, dan Tugas Akhir. (3) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh Mahasiswa pada akhir studi sebagai salah satu komponen penilaian.

(1) Penilaian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk mengukur kemajuan belajar Mahasiswa yang dilakukan melalui: a. ujian; b. tugas; c. pengamatan; dan/atau d. Tugas Akhir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Bahasa INDONESIA. (2) Bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STSN.

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, baik sebagian maupun secara keseluruhan sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua STSN setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat jadwal kegiatan pendidikan untuk satu tahun akademik. (2) Satu tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester. (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua STSN.

(1) Administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester. (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program studi.

(1) Kegiatan pendidikan di bidang pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan untuk

membentuk sikap, kepribadian, dan perilaku Mahasiswa yang mengarah pada terbentuknya profil lulusan STSN. (2) Kegiatan pendidikan di bidang pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. satuan pengasuhan; b. materi pengasuhan; c. pelaksanaan pengasuhan; dan d. evaluasi dan penilaian pengasuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan di bidang pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa. (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (3) Tata cara pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa. (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. (3) Tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, STSN menjunjung tinggi: a. kebebasan akademik;

b. kebebasan mimbar akademik; c. otonomi keilmuan; dan d. etika akademik dan kode etik. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan lainnya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kebijakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang disusun oleh kelompok keilmuan dan harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika. (5) Etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keharusan bagi sivitas akademika untuk: a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya; b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat STSN; dan c. menjaga disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Visi STSN yaitu menjadi perguruan tinggi berkualitas yang menghasilkan aparatur di bidang keamanan siber dan persandian bereputasi internasional.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, STSN memiliki misi yang terdiri atas: a. menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi di bidang keamanan siber dan persandian; dan b. menyiapkan aparatur bermental kepribadian tangguh, bermoral tinggi, dan berkompetensi dalam bidang keamanan siber dan persandian.

STSN mempunyai tujuan: a. membentuk sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian yang sesuai dengan nilai Etos Sandi; b. memberdayakan sivitas akademika melalui penyaluran aspirasi, pengembangan potensi, pembuktian prestasi, dan pemberian apresiasi dalam mewujudkan STSN sebagai pusat studi keamanan siber dan persandian; dan c. menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan diri sesuai tuntutan dinas dan kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Organisasi STSN terdiri atas: a. Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat; c. Jurusan; d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; e. Unit Laboratorium; f. Unit Perpustakaan; g. Kelompok Dosen; h. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; i. Bagian Administrasi Umum; dan j. Kelompok tenaga fungsional. (2) Organisasi dan Tata Kerja STSN diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, ketua STSN dapat mengusulkan perubahan unit organisasi kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapat pertimbangan Senat.

Senat mempunyai tugas pokok yang terdiri atas: a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik; b. pengawasan terhadap:

1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;

2. penerapan ketentuan akademik;

3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

5. pelaksanaan tata tertib akademik;

6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan

7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi; d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

(1) Anggota Senat terdiri atas: a. para Guru Besar; b. Ketua STSN; c. Pembantu Ketua STSN; d. Ketua Jurusan; dan e. perwakilan Dosen dari setiap program studi. (2) Senat dipimpin oleh ketua Senat yang dipilih di antara anggota. (3) Ketua senat terpilih menunjuk anggota senat menjadi sekretaris. (4) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. (5) Tata Laksana Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Senat.

(1) Dosen STSN terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik tetap. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai pendidik tidak tetap. (4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengasuh berperan sebagai orang tua, guru, dan/atau teman sejawat dalam pengasuhan Mahasiswa. (2) Pengasuh bertugas membina, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi Mahasiswa mengenai sikap, perilaku dan mental kepribadian secara konsisten dan berkelanjutan.

(1) Tenaga kependidikan di STSN terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, tenaga administrasi, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) STSN menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh ketua STSN.

(1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban. (2) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) Organisasi kemahasiswaan STSN merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

(1) Alumni STSN merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di STSN. (2) Alumni STSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STSN, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki STSN didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

(1) Lulusan STSN berhak menggunakan gelar lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada ijazah. (3) STSN dapat mencabut ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan, dalam hal: a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif seleksi penerimaan mahasiswa baru STSN; dan/atau b. terjadi plagiarisme. (4) Pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STSN setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1) STSN dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam memelihara, membina, dan memberdayakan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan pengelolaan, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem penjaminan mutu internal STSN merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal STSN bertujuan untuk mendorong semua pihak di STSN meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. (3) Sistem penjaminan mutu internal STSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala terhadap Kurikulum, mutu dan jumlah Tenaga Kependidikan, kemahasiswaan, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan tatalaksana administrasi akademik. (3) Penilaian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Perubahan Statuta dilakukan dalam sidang senat yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per-empat) dari seluruh anggota Senat. (2) Keputusan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per-empat) dari jumlah anggota Senat yang hadir. (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

(1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan STSN berasal dari APBN dan sumber lain yang sah. (2) Pengelolaan kekayaan STSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA