PULAU KARANTINA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau Karantina adalah suatu pulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak, yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah untuk keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebelum dilalulintasbebaskan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan peternakan.

2. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

3. Zona Dalam Suatu Negara Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dan Tata Cara Pemasukannya yang selanjutnya disebut Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemioiogik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.

4. Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal Untuk Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina Her.van adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak dan dipergunakan sebagai pelaksanaan Tindakan Karantina bagi pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari Zona Dalam Suatu Negara.

5. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama dan penyakit heu'an karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Hama

SK No 015589 A

PRESIDEN

1. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosioekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
2. HPHK Golongan I adalah HPHK yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, dan belum terdapat di suatu area atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. HPHK Golongan II adalah HPHK yang berpotensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya, dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Surveilans adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan. 1 1. Zona Penyangga adalah kawasan yang mengelilingi dan berdampingan dengan Instalasi Karantina Hewan sebagai zor:,a inti dan teridentifikasi, untuk melindungi zona inti dan daerah di sekitarnya dari dampak negatif kegiatan karantina, dan untuk dikelola serta dikendalikan dari risiko penyebaran penyakit hewan.
5. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Karantina Hewan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari Zona Dalam Suatu Negara;
• kriteria dan penetapan Pulau Karantina;
• prasarana, sarana, dan sumber daya manusia di Pulau Karantina; dan
• Tindakan Karantina.

BABII .. SK No 015590 A

PRESIDEN

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal

dari Zona Dalam Suatu Negara harus ditempatkan di Pulau Karantina sebagai Instalasi Karantina Hewan untuk jangka waktu tertentu.

(2) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal

dari Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan meliputi:

• dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner nasional;
• dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan Surveilans di dalam negeri;
• ditetapkan tempat pemasukan tertentu; dan
• dilakukan analisis risiko di bidang kesehatan hewan oleh otoritas veteriner nasional dengan mengutamakan kepentingan nasional.

(1) Untuk memperoleh pengakuan dari otoritas veteriner

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, otoritas veteriner negara asal mengajukan permohonan kepada Menteri.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

penilaian terhadap negara asal dan Zona Dalam Suatu Negara.

(3) Dalam pelaksanaan penilaian terhadap negara asal dan

Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya Menteri menugaskan otoritas veteriner nasional.

(1) Penilaian terhadap negara asal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap:

• status dan situasi penyakit hewan; dan
• sistem pelayanan kesehatan hewan.

(2) Penilaian

SK No 015591 A

PRESIDEN

(21 Penilaian terhadap Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk memastikan Zona Dalam Suatu Negara:

• bebas penyakit mulut dan kuku;
• memiliki sistem pelayanan kesehatan hewan yang baik;
• memiliki sistem Surveilans penyakit hewan yang baik;
• memiliki batas yang jelas dengan zona di sekitarnya; dan
• berada di sekitar zona yang memiliki dan melaksanakan Surveilans penyakit hewan dan program pencegahan penyakit hewan secara rutin yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia.

(1) Penguatan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

• penguatan teknik dan metode pelaporan cepat melalui sistem informasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
• penguatan teknik dan metode pengujian serta diagnosa laboratorium cepat;
• efektivitas respon cepat penanganan penyakit hewan menular;
• penguatan fungsi, peran, dan jejaring kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Surveilans; dan
• peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang Surveilans.

(2) Penguatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengetahui status dan situasi penyakit hewan.

(3) Pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengumpulan

data mengenai:

• agen penyakit hewan, vektor, dan reservoir penyakit hewan;
• induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
• faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
• dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.

(4) Pelaksanaan

SK No 015592 A

PRESIDEN

(4) Pelaksanaan Survelains sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(5) Penguatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Tempat pemasukan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf c berada pada Pulau Karantina.

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka mitigasi risiko pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari Zona dalam Suatu Negara tidak membahayakan kepentingan nasional berupa:

• masuk dan tersebarnya HPHK; dan/atau
• rusaknya sumber daya genetik asli Indonesia. (21 Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
• mengidentifikasi risiko penyakit hewan di negara asal;
• menilai potensi risiko masuknya HPHK ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
• mengelola risiko masuknya HPHK ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• mengomunikasikan risiko dengan otoritas veteriner negara asal.

(1) Berdasarkan hasil penilaian terhadap negara asal dan

Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, otoritas veteriner nasional memberikan:

• rekomendasi persetujuan Zona Dalam Suatu Negara kepada Menteri; dan
• persyaratan teknis pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari Zona Dalam Suatu Negara.

(2) Rekomendasi

SK No 015593 A

PRESIDEN

7-

(1) (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a menjadi dasar Menteri dalam menetapkan Zona Dalam Suatu Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 1 1

(1) Suatu pulau atau lokasi untuk dapat ditetapkan sebagai

Pulau Karantina harus memenuhi kriteria:

• terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak yang rentan terhadap penyakit hewan yang ditularkan melalui ruminansia;
• tersedia lahan untuk penyediaan sumber hijauan pakan dan sumber air bersih;
• lokasi yang merupakan daerah bebas banjir; dan
• kesesuaian dengan tata ruang. (2\ Untuk memenuhi kriteria terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, suatu pulau atau lokasi harus memiliki Zona Penyangga.

(1) Terhadap suatu pulau atau lokasi sebelum ditetapkan

sebagai Pulau Karantina dilakukan studi kelayakan.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit mempertimbangkan aspek:

• geografis dan topografis;
• sosial ekonomis;
• ekosistem;
• kondisi penyakit hewan dan sarana pendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
• fungsi lingkungan.

(3) Studi. . .

SK No 015594 A

PRESIDEN

(2) (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan oleh Menteri. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri dalam melakukan studi kelayakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menugaskan tim studi kelayakan yang beranggotakan paling sedikit dari unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan dan Karantina Hewan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariaf pertanahan dan tata ruang;
• pemerintah daerah provinsi terkait; dan
• pemerintah daerah kabupaten/kota terkait. (21 Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim studi kelayakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Suatu pulau atau lokasi yang memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan berdasarkan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) diusulkan oleh Menteri kepada Presiden

untuk ditetapkan menjadi Pulau Karantina.

(2) Pulau...

SK No 015595 A

PRESIDEN

(21 Pulau Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pulau Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan kawasan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pulau Karantina terdiri atas:

• zona inti; dan
• Zona Penyangga. (21 Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
• Instalasi Karantina Hewan; dan
• fasilitas pendukung.

(3) Batas Zona Penyangga dapat berupa:

• batas alam; atau
• batas buatan.

(4) Dalam Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditempatkan hewan sentinel.

(5) Terhadap Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan monitor penyakit hewan dan patroli lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pengelolaan Zona Penyangga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal L7 ..

SK No 015596 A

PRESIDEN

Pasai 17 Untuk operasional zona inti dan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi:

• prasarana;
• sarana; dan/atau
• sumber daya manusia.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana

(1) Prasarana zona inti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a pada Instalasi Karantina Hewan

meliputi:

• kandang;
• tempat Tindakan Karantina dan prasarana pendukungnya; C. laboratorium;
• fasilitas biosecunty dan biosafetg;
• gudang pakan dan peralatan;
• fasilitas penampungan dan pengolahan limbah; ob' lahan hijauan pakan ternak; dan
• fasilitas perkantoran, mess, dan rumah jaga.

(2) Sarana zorTa inti sebagaimana dimaksr.rd dalam Pasal 17

huruf b pada Instalasi Karantina Hewan paling sedikit meliputi:

• peralatan diagnostik;
• bahan diagnostik;
• alat pelindung diri; dan
• alat angkut ternak.

(1) Prasarana zona inti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a pada fasilitas pendukung meliputi:

• terminai khusus;
• jalan;
• listrik; dan
• air bersih.

(2) Sarana

SK No 015597 A

PRESIDEN

(21 Sarana zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b pada fasilitas pendukung meliputi fasilitas bongkar muat ternak dan fasilitas yang mendukung kegiatan kepabeanan.

(1) Prasarana Zona Penyangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf a pada batas buatan berupa batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

(2) Sarana Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf b pada batas alam dan batas buatan

paling sedikit tersedia peralatan:

• pengamanan lingkungan; dan
• desinfeksi untuk Ternak Ruminansia Indukan, personil, alat angkut, dan kandang.

Penyediaan prasarana dan sarana zor:.a inti dan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dapat memanfaatkan yang telah ada dan/atau membangun baru, yang pendanaannya bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

(1) Sumber daya manusia untuk operasional zona inti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c pada Instalasi Karantina Hewan meliputi:

• pelaksana Tindakan Karantina; dan
• petugas pendukung pelaksanaan Tindakan Karantina.

(2) Pelaksana Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

• dokter hewan Petugas Karantina; dan
• paramedik veteriner karantina hewan.

(3) Petugas

SK No 015598 A

PRESIDEN

-t2-

(3) Petugas pendukung pelaksanaan Tindakan Karantina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, petugas:

• biorisiko;
• kandang;
• perawat hewan;
• administrasi; dan
• pengamanan lingkungan.

Sumber daya manusia untuk operasional zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c pada fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas, petugas:

• kepelabuhanan;
• kepabeanan; dan
• keamanan.

Sumber daya manusia untuk operasional Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi petugas pengamanan dan petugas monitor penyakit hewan.

Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan langsung dari negara asal menuju ke Pulau Karantina.

(1) Terhadap Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari

Zona Dalam Suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dilakukan Tindakan Karantina di Pulau

Karantina.

(2) Untuk

SK No 015599 A

PRESIDEN

{2) Untuk dapat dilakukan Tindakan Karantina, pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

• dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dari negara asal;
• dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan teknis;
• melalui tempat pemasukan tertentu yang telah ditetapkan di Fulau Karantina; dan
• dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di Pulau Karantina.

(3) Dokumen pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa hasil pengujian laboratorium dengan metode gold standard.

(4) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina berupa:

• pemeriksaan;
• pengasingan;
• pengamatan;
• perlakuan;
• penahanan;
• penolakan;
• pemusnahan; dan/atau
• pembebasan.

(5) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dan huruf c dilakukan secara individu dan berulang.

(6) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan prinsip pengamanan maksimum di Pulau Karantina.

(1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (4) huruf a berupa pemeriksaan klinis dan

penguj ian laboratorium. (21 Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penguj ian gold standard.

(3) Pengujian .

SK No 015600 A

PRESIDEN

-L4-

(3) Pengujian gold standard sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan terhitung sejak pengujian gold standard di Zona Dalam Suatu Negara.

Terhadap Ternak Ruminansia Indukan dilakukan pengasingan untuk diadakan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c berupa pengamatan kesehatan dan gejala klinis HPHK Golongan I dan HPHK Golongan II.

(1) Jika hasil tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara individu ditemukan gejala klinis:

• HPHK Golongan I, dilakukan tindakan pemusnahan terhadap seluruh Ternak Ruminansia Indukan dalam satu pengiriman;
• HPHK Golongan II yang dapat ditularkan melalui induk, dilakukan pengujian laboratorium dengan menggunakan metode gold standard; atau
• HPHK Golongan II yang tidak ditularkan melalui induk, dilakukan tindakan perlakuan. (21 Jika hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
• ditemukan HPHK Golongan II yang ditularkan melalui induk, dilakukan tindakan pemusnahan terhadap Ternak Ruminansia Indukan yang tertular HPHK Golongan II; atau
• tidak ditemukan HPHK Golongan II yang ditularkan melalui induk, dilakukan tindakan pengamatan atau perlakuan.

(3) Tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Ternak Ruminansia Indukan yang terbukti tidak tertular HPHK Golongan II yang tidak ditularkan melalui induk. (a) Tindakan...

SK No 015601 A

PRESIDEN

(41 Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilakukan terhadap Ternak Ruminansia Indukan yang terbukti tertular HPHK Golongan II yang tidak ditularkan melalui induk.

Jika hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) huruf c atau ayat (4) terbukti Ternak

Ruminansia Indukan:

• dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, dilakukan tindakan pengamatan; atau
• tidak dapat disembuhkan dari HPHK Golongan II, dilakukan tindakan pemusnahan terhadap Ternak Ruminansia Indukan yang tertular HPHK Golongan II.

(1) Jika hasil tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara individu terbukti Ternak Ruminansia Indukan sehat, tidak tertular, dan tidak ditemukan agen penyakit HPHK, dilakukan tindakan pembebasan. (21 Jika hasil tindakan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) atau Pasal 30 huruf a, terbukti Ternak Ruminansia Indukan sehat, tidak tertular, dan tidak ditemukan agen penyakit HPHK, dilakukan tindakan pembebasan.

(1) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, dilakukan dengan menerbitkan sertifikat

pelepasan. (21 Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan Petugas Karantina.

Pasal33...

SK No 015602 A

PRESIDEN

Dalam hal pada pelaksanaan Tindakan Karantina di Pulau Karantina ditemukan HPHK Golongan I atau penyakit hewan eksotik, tidak mempengaruhi status dan situasi penyakit hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

Biaya yang ditimbulkan akibat Tindakan Karantina menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 015603 A

FRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3O September 2Ol9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

dan Perundang-undangan,

anna Djaman

SK No 008761 A

PRESIDEN