Pasal 13

(1) Menteri dalam melakukan studi kelayakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menugaskan tim studi kelayakan yang beranggotakan paling sedikit dari unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan dan Karantina Hewan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariaf pertanahan dan tata ruang;
• pemerintah daerah provinsi terkait; dan
• pemerintah daerah kabupaten/kota terkait. (21 Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim studi kelayakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.