PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

2. Kesehatan...

PRESIDEN

REPI.IBLIK INOONESIA

c Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan. J. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

1. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

2. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 5a. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. 5b. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

3. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

4. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit- unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

5. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

6. Dihapus.

7. Bibit...

PRESIDEN

R EPTIEL IK INDONESIA

1. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

2. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciriciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

3. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

4. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. t4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

6. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak. t7. Dihapus.

7. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.

8. Pemuliaan...

PRESIDEN

REFI.IBI-,IK INOONESIA

1. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

2. Dihapus. 2t. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.

3. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

4. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

5. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecii sehingga Ternak dapat lejuasa berkembang biak.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.

8. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

9. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

10. Dokter ...

PRESIDEN

R ETJURL IK INDONESIA

1. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
2. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
3. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
4. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
5. Dihapus.
6. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
7. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
8. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik.
9. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

37a. Wabah...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

37a.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.

1. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

2. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.

3. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. 4 1. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

5. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

6. Dihapus.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Menteri ...

PRESIDEN

R EPUEI-IK INDONESIA

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urLrsan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/ wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, substansi tetap dan penjelasannya tentang "inseminasi buatan' dihapus sehingga rumusan penjelasan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 2 Undang-undang ini.

J. Judul Bagian Kesatu pada Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Benih dan Bibit

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 . ..

PRESIDEN

R E PI.JEL,IK INDONESIA

Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan" adalah upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam program pembangunan daerah.

Ayat (2) ,..

."uJ'1['1,?53r.,o

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "kastrasi,, adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (s) Yang dimaksud dengan "penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum" yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain, misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas.

Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.

(2) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan

oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan

(4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi,

(5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki

sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

(6) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

(7) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit

yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15...

PRESIDEN

R EPIJEILIK INDONESIA

(l) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:

• meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
• mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau
• memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. t2l Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
• memenuhi persyaratan mutu;
• memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
• bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;
• memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina Hewan; dan
• memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih

dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

( 1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terj amin.

(2) Pengeluaran ...

PRESIDEN

R EP IIRL IK INDONESIA

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak

Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong. (21 Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak ( 1) produktif sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut.

(4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak

ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif. (s) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:

• penelitian;
• Pemuliaan;
• pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
• ketentuan agama;
• ketentuan adat istiadat; dan/atau
• pengakhiran per-rderitaan Hewan.

(6) Setiap ...

PRESIOEN

R EFUE]L I( INOONESIA

-t2-

(6) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak

ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan

penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

( 1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan:

• antar-Peternak;
• antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
• antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
• antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa:

• penyediaan sarana produksi;
• produksi;
• pemasaran; dan/atau
• permodalan atau pembiayaan.

(4) Pemerintah ...

PRESIDEN

R E PUB L.IK INOONESIA

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kemitraan usaha.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(r) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri. (2t Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan te tap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

(3) Pemerintah ...

PRESIDEN

R EFUDT-IK INDONESIA

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 368, Pasal 36C, Pasal 36D, dan

Pasal 36E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengeluaran Hewan atau Ternak dan produk Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.

(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner de ngan mengutamakan kepentingan nasional.

(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang

berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahuiu:

• dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;

• dilakukan ...

PRESIOEN

R EPIJBL IK INDONESIA

_ 16-

• dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan
• ditetapkan tempat pemasukan tertentu. (a) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak

Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan .,pulau karantina" adalah suatu pulau yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya Ternak, yang disediakan dan dikelola oleh pemirintah untuk keperluan pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit Hewan yang dapat ditimbulkan dari pemasukan Teinak Ruminansia Indukan sebelum dilalutintaibebaskan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan peternakan. Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu, adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk memastikan Ternak Ruminansia Indukan bebas dari agen penyakit Hewan Menular. Ayat (2) Cukup jelas.

(1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan

kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Di antara ayat (2\ dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a1, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi

berkembangnya industri pengolahan produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

(2) Pemerintah .. .

PRESIDEN REPUgLIK INOONESIA

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan

yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. (2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat berupa kerja sama:

• Permodalan atau pembiayaan;
• pengolahan;
• pemasaran;
• pendistribusian; dan/atau
• rantai pasok.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 i

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan untuk:

• melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman masuknya Penyakit Hewan dari luar negeri;
• melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik penyakit Indonesia dari ancaman menyebarnya Hewan dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain, dan antardaerah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan
• mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Di antara . . .

f,,D PRESIDEN R EPi iFII.IK INDONESIA 18

1. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan

Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diiakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.

(4) Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. (s) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(l) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

• pencegahan masuknya penyakit Hewan dari iuar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• pencegahan...

PRESIDEN

R EFIUBL IK INDONESIA

• pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
• pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah. (2t Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan. (s) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di tempat- tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang karantina hewan.

(4) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan. (s) Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan-dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

1. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman,

sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk He*a.r, (2t P-engawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk Hewan berturut-turut dilakukan di te;pat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

(3) Standardisasi ...

PRESIOEN REPi,JBI-IK INDONESIA 20

(3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk

Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (41 Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

• sertifikat veteriner; dan
• sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan. (s) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau

mengedarkan Produk Hewan dilarang memaisukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang. (7t Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.

(8) Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang akan memasukkan produk Hewan

ke daiam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:

• Menteri ...

PRESIDEN

REPL]BLIK INDONESIA

-2t-

• Menteri untuk Produk Hewan segar; atau
• pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan. (2\ Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukan Produk Hewan.

(3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang

akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran

Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.

(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan

dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat VeGriner serta mengutamakan kepentingan nasional.

1. Ketentuan Pasal 65 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan pemerintah.

1. Di antara Pasal 66 dan pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A ...

PRESIDEN REPt.iBI.IK INOONESIA

(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau

menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produkLif. (2t Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik I ndonesia.

(2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

1. Di antara Pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 68A, Pasal 688, pasal 68C, pasal 6gD, dan

Pasal 68E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68,{

(1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan

rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. pada ayat (21 9lolt1" Veteriner sebagaimana dimaksud (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas:

• pejabat,..

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• pejabat Otoritas Veteriner nasional;
• pejabat Otoritas Veteriner kementerian;
• pejabat Otoritas Veteriner provinsi; dan
• pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pasal 68E}

(1) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat nasional

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 68A ayat (3) huruf a diangkat oleh Menteri. (2t Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf b diangkat oleh menteri.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf c diangkat oleh gubernur. (41 Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf d diangkat oleh bupati/wali kota. (s) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2), ayat (3), dan ayat (4) diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan Berwenang.

( 1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 mempunyai fungsi:

• peiaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;

• penJrusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan ; C. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;

• pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

• pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/ atau Ternak Ruminansia Indukan;

• pengawas ...

$*D

PRESIDE N

R EPUBL IK INDONESIA

• pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
• pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
• pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
• pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
• pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
• pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit Hewan;

1. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;

• penjamin keamanan Pakan dan bahan pakan asal Hewan;
• pen5rusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
• pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi. (2\ Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang

bersifat teknis Kesehatan Hewan.

(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi. (41 Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

(1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1), Pemerintah menetapkan Siskeswanas.

(2) Siskeswanas ...

q,D

PRESIDEN

REPUEL-IK IN DONES IA

_ cq _

(2) Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi acuan Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

• meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan
• melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

(4) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan

penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

• upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan unit respons cepat di pusat dan daerah serta penguatan dan pengembangan pusat kesehatan hewan;
• penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
• sumber daya Kesehatan Hewan;
• informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; dan
• peran serta masyarakat. (s) Dalam ikut berperan serta mewujudkan Kesehatan Hewan dunia melalui Siskeswanas, Menteri melimpahkan kewenangannya kepada Otoritas Veteriner.

(6) Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi

kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina peiaksanaan praktik kedokteran Hewan di seluruh wiiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 68E ...

PRESIDEN

R EPUBI- IK IND ONES IA

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68,

Pasal 68A, Pasal 688, Pasal 68C, dan Pasal 68D diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah dan ayat (4) dan ayat

(5) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.

Pasal 68E}

Cukup jelas.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal pasal ll ayat (1), Pasal 13 ayat (8), pasal t5 ayat (3), 16 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), pasal i8 ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), pasal 29 ayat (4), pasal 36E} ayat (4), Pasal 36E} ayat (5), pasal 36C ayat (4),

Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), pasal 45 ayat (1),

Pasal 47 ayat (21, Pasal 47 ayat (3), pasal 50 ayat (1),

Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (21, pasal 52 ayat (1),

Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), pasal 5g ayat (5),

Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), pasal 61 ayat (1),

Pasal 61 ayat (21, Pasal 62 ayat (2), pasal 62 ayat (3),

Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau pasal 80

ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapar berupa:

• peringatan secara tertulis;
• pengenaan denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan sanksi administratif se.bagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemerintah.

1. Ketentuan...

PRESIDEN

R EPUBLIK INOONESIA

1. Ketentuan Pasa-l 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang menyembelih:

• Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.OO0.000,OO (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
• Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Di antara Pasal 91 dan pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 9lB sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9tA

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dengan memalsukan produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.OOO.OOO,0O (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 918 ...

PRESIDEN

REPUBLII( INO ONES IA

28

Pasal 9 18

(1) Setiap Orang yafrg menganiaya dan/atau

menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak RpS.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (l) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

1. Ketentuan Pasal 96 dihapus.
2. Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan I (satu) pasal yakni Pasal 96A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 964.

( 1) Peraturan Pemerintah mengenai pulau karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 36D ayat (2) harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Ltndang-Undang ini diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Veteriner

dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68E harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

R EP LIBL IK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 77 Oktober 2Ol4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal l7 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Perundang-undangan Perekonomian,

Silvanna Djamal

PRESIOEN

R EPIBL IK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

UMUM Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh ra\rat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan yang terah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, dan Ternak Ruminansia Indukan, serta pencegahan penyakit Hewan belum mencapai hasil yang optimal. Selain itu, beberapa pasal dalam undang_ undang tersebut tetah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk Hewan, Otoritas veteriner, serta persyaratan halar bagi produk Hewan yang dipersyaratkan. Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, Undang-Undang Nomor 1g Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diubah.

Perubahan ...

PRESIDEN R EPL'BL iK INDONESIA

Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaq- mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan; serta memberi kepastian hukum dan kepastia, berusaha dalam bidang peternakan dan Kesehatan Hewan. T\rjuan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahana., pang^.r. Sedangkan asas dari penyelenggaraan Peternal<an dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, keralqzatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor lg Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, dan/itau produk Hewan; kemitraan usaha Peternakan; pengaturan mengenai rernak Ruminansia Betina Produktif; pencegahan penyakit Hewan; dan penguatan otoritas Veteriner.

• PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I

Cukup jelas.

Pasal 9 1B

Cukup jelas.

Angka 24 Cukup jelas.

Angka 25 ...

PRESIOEN REPtIELIK INDONESIA

Angka 25

Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5619

Yang dimaksud dengan "kebutuhan konsumsi masyarakat' adalah kebutuhan menggunakan barang hasil produksi antara Iain pakaian, dan makanan, guna memenuhi keperluan hidup.

(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar

negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berupa Bakalan.

(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak

boleh melebihi berat tertentu.

(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri. (s) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.

(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:

• memenuhi ...

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

_ 15_

• memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
• bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
• memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina Hewan.

(7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk

dikembangbiakan di Indonesia harus:

• memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
• bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
• memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina Hewan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak

dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.