Pasal 368

(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar

negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berupa Bakalan.

(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak

boleh melebihi berat tertentu.

(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri. (s) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.

(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:

• memenuhi ...

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

_ 15_

• memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
• bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
• memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina Hewan.

(7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk

dikembangbiakan di Indonesia harus:

• memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
• bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
• memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina Hewan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak

dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.