Pasal 32

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: