PELAKSAAN SISTEM SAKTI

Pasal 2

(1) SAKTI terdiri atas: *)

Modul Administrasi;
Modul Referensi;
Modul Sinkronisasi Renja-RKA;
Modul Penganggaran;
Modul Komitmen;
Modul Bendahara;
Modul Pembayaran;
Modul Persediaan;
Modul Aset Tetap;
Modul Piutang; dan
Modul Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Pelaksanaan SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh pengelolaan

monitoring data dan transaksi SAKTI.

Pasal 3

(1) SAKTI digunakan oleh:

BA K/L;
BA BUN yang mempunyai hak akses Pengguna;
BUN; dan
unit lain yang diberikan hak akses Pengguna.

(2) Transaksi pada SAKTI dilakukan secara sistem elektronik.

(3) SAKTI menggunakan database terpusat, multi user; dan/ atau multi Satker.

(4) Hak Akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai dengan kewenangannya.

(5) Terhadap pengiriman dokumen dan/ atau data antar modul pada SAKTI dan/atau dari SAKTI

ke SPAN dilakukan pengamanan secara elektronik. *)

(6) Penyelenggaraan pengamanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan dalam bentuk: *)

OTP;
Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi; atau
autentikasi dan verifikasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6a) Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berfungsi sebagai: *)
pengesahan dokumen elektronik oleh pejabat berwenang;dan
alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

(7) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan operasionalisasi SAKTI pada Satker.

Pasal 4

(1) Periodisasi transaksi yang digunakan pada SAKTI meliputi:

periode Januari sampai dengan Desember;
periode 13; dan
periode 14.

(2) Pencatatan periode transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 8

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

periode Januari sampai dengan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk transaksi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan unaudited dengan tanggal buku sesuai dengan transaksi dimaksud; dan
periode 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan periode 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk transaksi Laporan Keuangan audited dengan tanggal buku 31 Desember.

Pasal 5

(1) Tutup buku transaksi pada SAKTI meru pakan proses tutup buku saat periode transaksi

dinyatakan berakhir.

(2) Dalam hal terdapat transaksi yang belum dicatat setelah dilakukan tutup buku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terhadap transaksi dimaksud dicatat pada periode berikutnya.

Bagian Kesatu Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan

Pasal 6

(1) Unit pengelolaan infrastruktur dan jaringan terdiri atas unit pada:

Kementerian Keuangan selaku penyelenggara sistem; dan
Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna.

(2) Pengelolaan infrastruktur dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

ketentuan mengenai pengelolaan infrastruktur dan j aringan pada Kementerian Keuangan dan masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap penyediaan layanan infrastruktur dan j

aringan pada data center Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan infrastruktur TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.

(4) Kementerian Negara/Lembaga bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur dan

jaringan pada kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga dan/ atau seluruh kantor vertikalnya. Bagian Kedua Modul Administrasi Paragraf 1 Pengguna

Pasal 7

(1) Pengguna terdiri atas:

Administrator; dan
operasional modul.

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

melalui surat keputusan.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Kade Akses sesuai dengan

kewenangan Pengguna.

(4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kepemilikan dan

penggunaan Kade Akses.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 9

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Paragraf 2 Administrator

Pasal 8*)

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

Administrator BA K/L dan BA BUN, yang meliputi:

Administrator Satker; dan
Administrator unit eselon I;

Administrator BUN, yang meliputi:

Administrator KPPN; dan
Administrator Kanwil DJPb;

Administrator unit lainnya; dan
Administrator pusat.

(2) Administrator Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 memiliki tugas

mengelola data Pengguna yang menjadi kewenangan Satker.

(3) Administrator unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 memiliki tugas

mengelola data Pengguna yang menjadi kewenangan unit eselon I.

(4) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 memiliki tugas

mengelola data Pengguna Satker mitra kerja KPPN.

(5) Administrator Kanwil DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 memiliki

tugas mengelola data Pengguna konsolidator Satker mitra kerja Kanwil DJPb.

(6) Administrator unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas

mengelola data Pengguna sesuai dengan bi dang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(7) Administrator pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas:

mengelola data pengguna selain data pengguna yang menjadi kewenangan Administrator Satker, Administrator unit eselon I, Administrator KPPN, Administrator Kanwil DJPb, dan Administrator unit lainnya; dan
konfigurasi sistem. Paragraf 3 Konfigurasi Satker dan Konsolidator Dihapus*)

Pasal 10*)

(1) Pengguna operasional modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

operator, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI;
validator, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas pengujian/ penelitian atas perekaman data yang dilakukan operator; dan/atau
approver, yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh operator dan/ atau atas perekaman data yang telah disetujui oleh validator.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 10

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

(2) Kewenangan Pengguna operasional modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

dilakukan perangkapan dalam modul yang sama.

(3) Pengguna operasional modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut

tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat penandatangan DIPA induk, KPA, KPB, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pejabat/pegawai yang berwenang sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(4) KPA, PPK, dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftarkan dan

mengaktivasi kode OTP ke KPPN mitra kerja.

(5) Pejabat penandatangan DIPA induk, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang diterbitkan oleh PSrE Indonesia. Paragraf 4A Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran) Pasal l0A)

(1) Untuk akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan Pengguna operasional modul sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), SAKTI menerapkan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran.

(2) Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran awal;
Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran periodik;
Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran perubahan; dan
Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran transaksi.

(3) Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran awal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a ditandatangani oleh KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran pada awal

penerapan di SAKTI dan penunjukan pengguna dalam rangka pembentukan Satker baru.

(4) Pernyataan Komitmen lntegritas Pelaksanaan Anggaran periodik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b ditandatangani oleh KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran pada hari kerja pertama periode semester berkenaan.

(5) Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran pada saat perubahan pengguna.

(6) Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran transaksi se bagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d ditandatangani oleh:

PPK selaku validator pada saat penerbitan SPP; dan
PPSPM/KPA/kepala kantor selaku approver pada saat penerbitan SPM dan/ a tau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.

(7) Penerapan kewajiban Penandatanganan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024. Paragraf 5 Penetapan Pengguna

Pasal 11*)

(1) Selain untuk menetapkan Pengguna dan kewenangannya, surat keputusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan untuk:

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 11

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

menonaktifkan Pengguna dalam jangka waktu tertentu, dalam hal Pengguna berhalangan sementara yang berdampak Pengguna tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan; dan/atau
menghapus hak akses Pengguna, dalam hal Pengguna berhalangan tetap pada suatu organ1sas1 dikarenakan mutasi, pensiun, meninggal, atau sebab lain yang sah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

KPA untuk Pengguna tingkat Satker;
kepala KPPN untuk Pengguna Administrator KPPN (Kuasa BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1;
Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan untuk Pengguna Administrator pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d; dan
pejabat paling rendah setingkat eselon III yang ditunjuk oleh pimpinan unit/ organisasi untuk Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. Bagian Kedua A Modul Referensi *)

Pasal 11A*)

(1) Pengguna operasional Modul Referensi, terdiri atas:

Administrator BA K/L dan BA BUN, yang terdiri atas:

Administrator Satker; dan
Administrator unit eselon I;

Administrator BUN, yang terdiri atas:

Administrator KPPN; dan
Administrator Kanwil DJPb;

Administrator unit lainnya; dan
Administrator pusat.

(2) Administrator Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 memiliki tugas

mengelola data referensi yang menjadi kewenangan Satker.

(3) Administrator unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 memiliki tugas

mengelola data referensi yang menjadi kewenangan unit Eselon I.

(4) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 memiliki tugas

mengelola data referensi Satker mitra kerja KPPN.

(5) Administrator Kanwil DJPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 memiliki

tugas mengelola data referensi konsolidator Satker mitra kerja Kanwil DJPb.

(6) Administrator unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas

mengelola data referensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(7) Administrator pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas mengelola

data ref erensi selain kewenangan Administrator Satker, Administrator unit eselon I, Administrator KPPN, Administrator Kanwil DJPb, dan Administrator unit lainnya.

Pasal 11B *)

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 12

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

(1) Pengelolaan data referensi Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lA ayat (4) berupa

pengunggahan data konfigurasi Satker dan konsolidator yang disampaikan oleh Satker kepada KPPN ke dalam SAKTI.

(2) Konsolidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi yang ditetapkan untuk

melakukan tugas konsolidasi Laporan Keuangan dan Laporan BMN bagi instansi yang dikonsolidasi. Bagian Kedua B Modul Sinkronisasi Renja-RKA

Pasal 11C *)

(1) Pengguna operasional Modul Sinkronisasi Renja-RKA terdiri atas:

Pengguna operasional BA K/L, yang terdiri atas: 1. Kementerian /Lembaga; dan 2. unit eselon I;
Pengguna operasional Kementerian PPN/Bappenas;dan
Pengguna operasional Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. operator; dan b. approver.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit yang

melaksanakan fungsi perencanaan sesuai dengan kewenangannya masingmasing lingkup Kementerian PPN/Bappenas.

(4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh unit eselon II di

lingkungan DJA yang melaksanakan fungsi penelaahan rencana kerja/ penganggaran sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(5) Dalam hal dibutuhkan Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJA dapat

menambahkan Pengguna dengan kewenangan reviewer.

Pasal 11D *)

Modul Sinkronisasi Renja-RKA digunakan untuk:

penyiapan data rancangan RKA-K/L;
penyusunan usulan informasi kinerja;
pemutakhiran informasi kinerja;
persetujuan informasi kinerja; dan
penyelarasan data Renja-K/L dan RKA-K/L.

Pasal 11E*)

(1) Penyiapan data rancangan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D huruf a berupa

penyusunan data rancangan RKA-K/L berdasarkan data Prakiraan Maju

(2) Penyiapan data rancangan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

operator unit eselon I.

(3) Tata cara penyusunan RKA-K/L dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 11F*)

(1) Penyusunan usulan informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 D huruf b dan

pemutakhiran informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D huruf c dilakukan oleh:

Pengguna operasional unit eselon I; dan
Pengguna operasional K/L.

(2) Penyusunan usulan atau pemutakhiran informasi kinerja oleh unit eselon I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 13

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

operator melakukan perekaman usulan atau pemutakhiran informasi kinerja berdasarkan dokumen perencanaan dan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai penyampaian pagu indikatif / pagu anggaran/ alokasi anggaran;
approver meneliti kesesuaian perekaman usulan atau pemutakhiran informasi kinerja dengan dokumen perencanaan dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai penyampaian pagu indikatif / pagu anggaran/ alokasi anggaran;
dalam hal data usulan atau pemutakhiran informasi kinerja telah sesuai, approver melakukan persetujuan dan menyampaikan ke Pengguna operasional K/ L; dan
dalam hal data usulan atau pemutakhiran informasi kinerja tidak sesuai, approver mengembalikan ke operator untuk diperbaiki dan diajukan kembali.

(3) Penyusunan usulan atau pemutakhiran informasi kinerja oleh K/L sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

approver meneliti kesesuaian usulan atau pemutakhiran informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan dokumen perencanaan dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai penyampaian pagu indikatif/pagu anggaran/ alokasi anggaran;
dalam hal data usulan atau pemutakhiran informasi kinerja telah sesuai, approver melakukan persetujuan dan menyampaikan ke Kementerian PPN/Bappenas dan DJA untuk dilakukan penelaahan; dan
dalam hal data usulan atau pemutakhiran informasi kinerja tidak sesuai, approver mengembalikan ke pengguna operasional unit eselon I untuk diperbaiki dan disampaikan kembali.

Pasal 11G *)

(1) Persetujuan informasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lD huruf d dilaksanakan

oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA.

(2) Persetujuan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

approver Kementerian PPN/Bappenas dan DJA meneliti dan menyetujui usulan/pemutakhiran informasi kinerja yang telah dilakukan proses penelaahan; dan
validator Kementerian PPN/Bappenas dan DJA menetapkan informasi kinerja yang telah disetujui oleh approver Kementerian PPN/Bappenas dan DJA.

Pasal 11H *)

(1) Penyelarasan data Renja-K/L dan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D huruf e

dilakukan terhadap informasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh operator dan approver

pada unit eselon I dan K/L.

Pasal 11I *)

Tata cara penyusunan usulan kinerja, pemutakhiran informasi kinerja, persetujuan informasi kinerja, dan penyelarasan data Renja-K/L dan RKA-K/L dilaksanakan sesuai dengan:

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengena1 tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan rencana kerja Kementerian/ Lembaga; dan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 14

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Bagian Ketiga Modul Penganggaran Paragraf 1 Umum

Pasal 12*)

(1) Pengguna operasional Modul Penganggaran meliputi:

Pengguna operasional BA K/L, yang terdiri atas:

Kementerian/Lembaga;
unit eselon I;
Satker; dan/atau
konsolidator wilayah.

Pengguna operasional BA BUN, yang terdiri atas:

unit eselon I PPA BUN; dan
Satker BUN.

Pengguna operasional BUN, yang terdiri atas:

DJA; dan
DJPb.

(2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dilaksanakan oleh unit eselon

II di lingkungan DJA yang melaksanakan fungsi penelaahan rencana kerja/ penganggaran sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilaksanakan oleh Direktorat

Pelaksanaan Anggaran DJPb dan Kanwil DJPb sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(4) Dalam hal dibutuhkan Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJA dapat

menambahkan Pengguna dengan kewenangan reviewer untuk:

melakukan penayangan data penganggaran;
memberikan catatan reviu dalam proses penelaahan anggaran; dan/ atau
melakukan persetujuan hasil penelaahan anggaran.

(5) Penambahan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan

kebijakan penganggaran.

(6) Tanggung jawab dan kewenangan Pengguna Modul Penganggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 13*)

Modul Penganggaran digunakan untuk:

penyusunan anggaran;
penelaahan anggaran;
penyusunan dan pengesahan DIPA induk;
revisi anggaran; dan
penyusunan KPJM.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 15

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Pasal 14

(1) Penyusunan anggaran meliputi:

penyusunan RKA Satker oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga;
penyusunan RKA-K/L oleh unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga;
penyusunan RKA BUN oleh Satker BUN; dan
penyusunan RDP oleh unit eselon I PPA BUN.

(2) Metode perekaman data dalam penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui:

migrasi data RKA tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya pada tingkat Satker;
input data RKA pada tingkat Satker; dan/ atau c. salin data RKA antar Satker dalam 1 (satu) unit eselon I.

(3) Perekaman data dalam penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan oleh:

Pengguna tingkat Satker dan/ atau Pengguna tingkat unit eselon I untuk BA Kementerian Negara/Lembaga; dan
Pengguna tingkat Satker BUN dan/atau Pengguna tingkat unit eselon I PPA BUN untuk BA BUN.

Pasal 15

(1) Mekanisme penyusunan RKA Satker oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator Satker melakukan perekaman data usulan RKA Satker antara lain usulan kertas kerja, RPD, dan/ atau target penerimaan dan rencana penerimaan dana berdasarkan Dokumen Pendukung;
approver Satker meneliti kesesuaian data usulan RKA Satker dengan Dokumen Pendukung; dan
dalam hal data usulan RKA Satker telah sesuai dengan Dokumen Pendukung, approver Satker melakukan pengiriman data usulan RKA Satker kepada Pengguna unit eselon I.

(2) Dalam hal kondisi tertentu, penyusunan RKA Satker Kementerian Negara/Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh operator unit eselon I.

(3) Mekanisme penyusunan RKA-K/L oleh unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

berdasarkan data usulan RKA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, operator unit eselon I menyusun data usulan RKA-K/L unit eselon I melalui proses penghimpunan/kompilasi/ubah data usulan RKA Satker lingkup unit eselon I dan menyampaikan kepada approver unit eselon I;
approver unit eselon I meneliti kesesuaian data usulan RKA-K/L unit eselon I dengan dokumen usulan RKA Satker beserta Dokumen Pendukung;
dalam hal data usulan RKA-K/L unit eselon I telah sesuai dengan dengan dokumen usulan RKA Satker beserta Dokumen Pendukung, approver unit eselon I menyetujui data usulan RKA-K/L unit eselon I;
approver unit eselon I menyampaikan data usulan RKA-K/L unit eselon I kepada Pengguna tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk dilakukan penelitian/reviu; dan
data usulan RKA unit eselon I yang telah disetujui oleh Pengguna tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil penelitian/reviu sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi bahan pada forum penelaahan anggaran.

(4) Mekanisme penyusunan anggaran oleh Satker BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 16

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

operator Satker BUN melakukan perekaman RKA BUN antara lain usulan kertas kerja, RPD dan/atau target Penerimaan dan Rencana Penerimaan Dana berdasarkan Dokumen Pendukung;
approver Satker BUN meneliti kesesuaian data usulan RKA BUN dengan Dokumen Pendukung; dan
dalam hal data usulan RKA BUN telah sesuai dengan Dokumen Pendukung, approver Satker BUN melakukan pengiriman data usulan RKA BUN kepada Pengguna unit eselon I PPA BUN.

(5) Mekanisme penyusunan RDP oleh unit eselon I PPA BUN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

14 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

berdasarkan data usulan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, operator unit eselon I PPA BUN menyusun data usulan RDP BUN melalui proses penghimpunan/kompilasi/ubah data usulan RKA BUN lingkup unit eselon I PPA BUN dan menyarnpaikan kepada approver unit eselon I PPA BUN;
approver unit eselon I PPA BUN meneliti kesesuaian data usulan RDP BUN dengan dokumen usulan RKA BUN beserta Dokumen Pendukung;
dalarn hal data usulan RDP BUN telah sesuai dengan dokumen usulan RKA BUN beserta Dokumen Pendukung, approver unit eselon I PPA BUN menyetujui data usulan RDP BUN;
approver unit eselon I PPA BUN menyarnpaikan data usulan RDP BUN kepada Pengguna tingkat DJA untuk dilakukan penelitian/reviu; dan
data usulan RDP BUN yang telah disetujui oleh Pengguna tingkat DJA sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan pada forum penelaahan anggaran.

Pasal 16 *)

Ketentuan penyusunan usulan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Paragraf 3 Penelaahan Anggaran

Pasal 17

(1) Penelaahan anggaran dilakukan pada tahap pagu anggaran dan tahap alokasi anggaran.

(2) Penelaahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme

sebagai berikut:

Pengguna tingkat unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga dan/atau unit eselon I PPA BUN melakukan upload surat tugas penelaahan dan submit data usulan RKA dan/ atau RDP untuk memulai forum penelaahan;
DJA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melakukan penelaahan atas data usulan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e;
DJA melakukan penelaahan atas data usulan RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (5) huruf e;

Hasil penelaahan oleh DJA dan Kementerian PPN /Bappenas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan DJA sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam catatan penelaahan yang kemudian dicetak dan ditandatangani oleh:

unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga, DJA, dan Kementerian PPN /Bappenas untuk BA Kementerian Negara/Lembaga; atau
PPA BA BUN dan DJA untuk BA BUN.

DJA menutup forum penelahaan ketika data usulan RKA telah sesuai dengan hasil penelaahan.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 17

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Pasal 18

(1) Data usulan RKA yang telah sesuai dengan hasil penelaahan pada tahap pagu anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e menjadi himpunan RKA-K/L dan RDP BUN.

(2) Data usulan RKA yang telah sesuai dengan hasil penelaahan pada tahap alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e menjadi dasar dalam penyusunan DIPA Kementerian Negara/Lembaga atau DIPA BA BUN. Paragraf 3A Penyusunan dan Pengesahan DIPA Induk *)

Pasal 18A*)

Mekanisme penyusunan dan pengesahan DIPA induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator unit eselon I meneliti data konsep DIPA induk yang disusun berdasarkan data usulan RKA yang telah sesuai dengan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2);

approver unit eselon I meneliti kebenaran substansi data konsep DIPA induk;
dalam hal data konsep DIPA induk sebagaimana dimaksud pada huruf b telah sesuai, approver unit eselon I menyetujui dan mengirimkan data konsep DIPA induk ke DJA dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya untuk dilakukan posting di SPAN;
dalam hal data konsep DIPA induk sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak sesuai, approver unit eselon I mengembalikan konsep DIPA induk untuk diperbaiki oleh operator;
berdasarkan data konsep DIPA induk yang telah dilakukan posting di SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c, approver unit eselon I menandatangani DIPA induk dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan mengirimkan ke DJA; dan
Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA induk dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi. Paragraf 4 Revisi Anggaran

Pasal 19

(1) Dalam hal diperlukan penyesuaian pada tahap pelaksanaan anggaran, Kementerian

Negara/Lembaga atau BA BUN dapat melakukan revisi anggaran.

(2) Kewenangan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:

KPA;
Kanwil DJPb;
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb; dan
DJA.

Pasal 20*)

(1) Kewenangan revisi anggaran yang dilaksanakan pada tingkat KPA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator Satker melakukan perekaman data usulan revisi anggaran;
approver Satker meneliti dan menyetujui usulan revisi anggaran; dan
berdasarkan persetujuan usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, operator/ approver melakukan pemutakhiran ketersediaan dana.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 18

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

(2) Kewenangan revisi anggaran yang dilaksanakan pada tingkat Kanwil DJPb sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator Satker melakukan perekaman data usulan revisi anggaran;
approver Satker meneliti kesesuaian data revisi anggaran dan menyetujui data revisi anggaran;
approver Satker meng1nm usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPb dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya;
dalam hal Satker mempunyai konsolidator tingkat wilayah, penyampaian usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPb dilakukan dengan persetujuan konsolidator tingkat wilayah;
berdasarkan data usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/ atau d, Kanwil DJPb melakukan penelitian atas usulan revisi anggaran; dan
berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kanwil DJPb dapat melakukan pengesahan usulan revisi anggaran pada SPAN.

(3) Kewenangan revisi anggaran yang dilaksanakan pada tingkat Direktorat Pelaksanaan Anggaran

DJPb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator Satker melakukan perekaman data usulan revisi anggaran;
approver Satker meneliti kesesuaian data revisi anggaran dan menyetujui data revisi anggaran;
approver Satker mengirim usulan revisi anggaran ke unit eselon I;
dalam hal Satker mempunyai konsolidator tingkat wilayah, penyampaian usulan revisi anggaran ke unit eselon I dilakukan dengan persetujuan konsolidator tingkat wilayah;
operator unit eselon I dapat melakukan perubahan data usulan revisi anggaran;
approver unit eselon I meneliti kesesuaian data revisi anggaran;
dalam hal data telah sesuai, approver memberikan persetujuan dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya;
berdasarkan data usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb melakukan penelitian atas usulan revisi anggaran;
berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf h, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dapat melakukan pengesahan usulan revisi anggaran pada SPAN; dan
dalam hal data tidak sesuai, approver unit eselon I mengembalikan data revisi anggaran untuk diperbaiki oleh operator unit eselon I.

(4) Dalam hal revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan inisiatif dari unit

eselon I, operator unit eselon I dapat secara langsung melakukan perekaman data revisi anggaran Satker, untuk selanjutnya dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sampai dengan huruf j.

(5) Kewenangan revisi anggaran yang dilaksanakan pada tingkat DJA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator Satker melakukan perekaman data usulan revisi anggaran;
approver Satker meneliti kesesuaian data revisi anggaran dan menyetujui data revisi anggaran;
approver Satker mengirim usulan revisi anggaran ke unit eselon I;
dalam hal Satker mempunyai konsolidator tingkat wilayah, penyampaian usulan revisi anggaran ke unit eselon I dilakukan dengan persetujuan konsolidator tingkat wilayah;
operator unit eselon I dapat melakukan perubahan data usulan revisi anggaran;
approver unit eselon I meneliti kesesuaian data revisi anggaran;
dalam hal data telah sesuai, approver memberikan persetujuan dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya;

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 19

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

berdasarkan data usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, DJA melakukan penelitian atas usulan revisi anggaran;
berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf h, DJA dapat melakukan pengesahan usulan revisi anggaran pada SPAN; dan
dalam hal data tidak sesuai, approverunit eselon I mengembalikan data revisi anggaran untuk diperbaiki oleh operator unit eselon I.

(6) Dalam hal revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan inisiatif dari unit eselon

I, operator unit eselon I dapat secara langsung melakukan perekaman data revisi anggaran Satker, untuk selanjutnya dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sampai dengan huruf j.

Pasal 21 *)

Ketentuan revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Paragraf 5 Penyusunan KPJM

Pasal 22

(1) Unit eselon I Kementerian Negara/Lembaga menyusun KPJM yang terdiri atas:

RKA-K/L tahun rencana; dan
perhitungan prakiraan maju tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga.

(2) Penyusunan KPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai

berikut:

berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf e, operator unit eselon I menyusun perhitungan prakiraan maju tahun pertama,

tahun kedua, dan tahun ketiga dan mengirimkan kepada Pengguna tingkat DJA; dan

Pengguna tingkat DJA melakukan penelaahan atas prakiraan maju tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga yang disusun oleh operator unit eselon I.

(3) KPJM yang telah disusun oleh unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

oleh unit eselon I sebagai dasar untuk menyusun angka dasar tahun yang direncanakan pada awal tahun berikutnya.

(4) Penyusunan angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme

sebagai berikut:

operator unit eselon I menggulirkan prakiraan maju tahun pertama menjadi angka dasar tahun yang direncanakan;
operator unit eselon I memutakhirkan angka dasar tahun rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan realisasi, parameter ekonomi dan non ekonomi, serta kebijakan baru;
operator unit eselon I menyampaikan angka dasar hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada DJA untuk dilakukan tinjau ulang dan kesesuaian dengan ketersediaan anggaran; dan
operator unit eselon I melakukan penyesuaian kembali angka dasar berdasarkan hasil tinjau ulang dan ketersediaan anggaran dari DJA.

Pasal 23

Penyusunan KPJM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 20

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Bagian Keempat Modul Komitmen Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Modul Komitmen digunakan untuk:

pengelolaan data supplier,
pengelolaan data kontrak;
pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual;
pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kon traktual;
pengelolaan data capaian output; dan
pengelolaan informasi percepatan P3DN. Paragraf 2 Pengelolaan Data Supplier

Pasal 25

(1) Seluruh pihak yang berhak menerima atau menjadi tujuan pembayaran atas beban APBN dari

rekening kas negara, harus terdaftar sebagai supplier.

(2) Pengelolaan data supplier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:

pembuatan dan/ atau pendaftaran data supplier,
perubahan data supplier, dan c. penonaktifan data supplier.

(3) Data supplier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

data supplieryang belum dicatat dalam SPAN; dan
data supplier yang telah dicatat dalam SPAN.

(4) Mekanisme pembuatan dan/atau pendaftaran atas data supplier sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a untuk data supplier yang belum dicatat dalam SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam dan/ atau mengunggah data supplier sesuai dengan Dokumen Pendukung;
approver meneliti kesesuaian data supplier dengan Dokumen Pendukung; dan
approver menyetujui data supplieryang telah sesuai dan mengirimkan ke KPPN dengan memasukan kode pengamanan elektronik yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya.

(5) Mekanisme pembuatan dan/ atau pendaftaran atas data supplier sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a untuk data supplier yang telah dicatat dalam SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, selain dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui unggah data supplier yang diperoleh dari aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) atau sarana lainnya.

(6) Data supplier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi data awal pada database SPAN,

untuk selanjutnya diterbitkan NRS oleh KPPN melalui SPAN.

(7) Mekanisme perubahan data supplier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

operator mengunggah dan/atau melakukan perubahan data supplier sesuai dengan Dokumen Pendukung;
approver meneliti kesesuaian data supplier dengan Dokumen Pendukung; dan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 21

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

approver menyetujui data supplier yang telah sesuai dan mengirimkan ke KPPN dengan memasukan kode pengamanan elektronik yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya.

(8) Perubahan data supplier sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terhadap data supplier

yang telah mendapatkan NRS.

(9) Dalam hal diperlukan, penonaktifan data supplier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dapat dilakukan oleh operator berdasarkan perintah approver.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tipe, struktur, dan mekanisme pengelolaan data supplier mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan SPAN. Paragraf 3 Pengelolaan Data Kontrak

Pasal 27

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme SPM langsung

kontraktual, Satker harus mendaftarkan data kontrak kepada KPPN.

(2) Pengelolaan data kontrak pada Modul Komitmen meliputi:

pembuatan dan pendaftaran data kontrak;
perubahan data kontrak; dan
pembatalan data kontrak.

(3) Mekanisme pembuatan dan pendaftaran data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan sebagai berikut:

operator merekam data kontrak sesuai dengan Dokumen Pendukung;
approver meneliti kesesuaian data kontrak dengan Dokumen Pendukung; dan
approver menyetujui data kontrak yang telah sesuai dan mengirimkan ke KPPN dengan memasukan kode pengamanan elektronik yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya.

(4) Data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi data awal pada database SPAN,

untuk selanjutnya diterbitkan nomor register kontrak oleh KPPN melalui SPAN.

(5) Mekanisme perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

sebagai berikut:

operator melakukan perubahan data kontrak sesuai dengan Dokumen Pendukung;
approver meneliti kesesuaian perubahan data kontrak dengan Dokumen Pendukung; dan
approver menyetujui perubahan data kontrak yang telah sesuai dan mengirimkan ke KPPN dengan memasukan kode pengamanan elektronik yang dikirimkan ke nomor telepon seluler, surat elektronik, atau media lainnya.

(6) Perubahan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap data kontrak

yang telah mendapatkan nomor register kontrak.

(7) Dalam hal diperlukan, pembatalan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilakukan oleh operator berdasarkan perintah approver.

Pasal 28

Pembuatan, perubahan, dan pembatalan data kontrak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan SPAN.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 22

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Paragraf 4 Pengelolaan Data Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual

Pasal 29

(1) Pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual meliputi:

pembuatan data pelaksanaan kegiatan kontraktual;
perubahan data pelaksanaan kegiatan kontraktual; dan
penghapusan kon traktual. data pelaksanaan kegiatan

(2) Data pelaksanaan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

dokumen pelaksanaan kegiatan kontraktual yang terdiri atas:

BAST;
berita acara kemajuan pekerjaan;
berita acara penyelesaian pekerjaan;
berita acara pembayaran kontraktual;
jaminan pembayaran akhir tahun; atau
dokumen lain yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan kontraktual.

(3) Data pelaksanaan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat informasi nomor, tanggal, nilai penyelesaian pekerjaan, serta persentase penyelesaian pekerjaan.

(4) Pengelolaan data pelaksanaan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh operator. Paragraf 5 Pengelolaan Data Pelaksanaan Kegiatan Non Kontraktual

Pasal 30

(1) Pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual meliputi:

pembuatan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual;
perubahan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual; dan
penghapusan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual.

(2) Data pelaksanaan kegiatan non kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari dokumen pelaksanaan kegiatan non kontraktual yang terdiri atas:

bukti pembelian;
kuitansi;
surat perintah kerja;
surat perjanjian;
surat pesanan; atau
dokumen lain yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan non kontraktual.

(3) Data pelaksanaan kegiatan non kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat informasi nomor, tanggal, uraian pembayaran, mata uang, dan nilai pembayaran.

(4) Pengelolaan data pelaksanaan kegiatan non kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh operator. Paragraf 6 Pengelolaan Data Capaian Output

Pasal 31*)

(1) Pengelolaan data capaian output meliputi:

perekaman dan pemutakhiran proyeksi data capaian output; dan
perekaman dan pemutakhiran data capaian output.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 23

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

(2) Proyeksi data capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat

informasi terkait target realisasi volume rincian output dan target progres capaian realisasi output dalam satu tahun anggaran.

(3) Data capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat informasi

terkait realisasi volume rincian output dan progres capaian realisasi output.

(4) Pengelolaan data capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator.

Pasal 32*)

Pengelolaan data capaian output dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Paragraf 7 Pengelolaan Informasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri *)

Pasal 32A *)

(1) Pengelolaan informasi percepatan P3DN meliputi:

perekaman informasi percepatan P3DN; dan
perubahan informasi percepatan P3DN.

(2) Informasi percepatan P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

informasi klaster percepatan P3DN; dan
persentase tingkat komponen dalam negeri.

(3) Pengelolaan informasi P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator.

(4) Pengelolaan informasi percepatan P3DN dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundangundangan mengenai percepatan P3DN. Bagian Kelima Modul Bendahara Paragraf 1 Umum *)

Pasal 33*)

(1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan

merupakan operator pada Modul Bendahara.

(2) Kepala kantor / Satker merupakan approver pada Modul Bendahara.

(3) Dalam rangka operasionalisasi Modul Bendahara, operator sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melakukan perekaman saldo awal.

Pasal 34

Penatausahaan transaksi pada Modul Bendahara dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan yang berkedudukan di luar negeri pada Satker perwakilan Republik Indonesia dan/ atau Satker atase teknis di luar negeri, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini. Paragraf 2 Bendahara Pengeluaran

Pasal 35

(1) Penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran dalam Modul Bendahara terdiri atas:

transaksi UP;
transaksi Penggantian Uang Persediaan (GUP)/GUP nihil;
transaksi Tambahan Uang Persediaan (TUP);
transaksi Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP);

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 24

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

transaksi Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP);
transaksi Penggantian Uang Persediaan Kernbali Pajak (GUPKP);
transaksi dana titipan;
transaksi setoran PNBP;
transaksi pungutan dan setoran pajak;
transaksi setoran pengernbalian belanja;
transaksi pengelolaan kas hibah;
transaksi pencatatan dana kas rnasuk BLU; dan
transaksi pengelolaan rekening pernerintah.

(2) Khusus untuk penatausahaan transaksi oleh Bendahara Pengeluaran pada perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri dan Satker atase teknis di luar negeri sebagairnana dirnaksud dalarn

Pasal 34 dilakukan dengan rnenggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kernenterian Luar

Negeri.

Pasal 36

(1) Penatausahaan transaksi UP sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan

terhadap:

UP tunai; dan
UP Kartu Kredit Pernerintah (UP KKP).

(2) Penatausahaan transaksi UP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pengajuan usulan UP; dan
perubahan besaran UP dan/atau proporsi UP.

(3) Pengajuan usulan UP sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan rnelalui

perekarnan usulan UP oleh operator.

(4) Dalarn hal terdapat perubahan besaran UP dan/atau proporsi UP sebagairnana dirnaksud pada

ayat (2) huruf b, operator rnelakukan perekarnan surat persetujuan dari Kanwil DJPb.

(5) Usulan UP sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar:

pernbuatan SPM UP tunai; dan
penetapan batasan belanja (Zimit) UP KKP.

(6) Terhadap SPM UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang telah diterbitkan

SP2D UP, operator melakukan pencatatan SP2D UP pada pembukuan bendahara yang tercantum dalam Modul Bendahara.

(7) Terhadap penetapan batasan belanja (limit) UP KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

b yang telah diterbitkan surat persetujuan UP KKP oleh KPPN, operator melakukan pencatatan surat dimaksud dalam Modul Bendahara.

Pasal 37

(1) Penatausahaan transaksi GUP/GUP nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf

b untuk UP tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas penatausahaan: a. transaksi GUP / GUP nihil tan pa uang muka; dan b. transaksi GUP/GUP nihil dengan uang muka.

(2) Mekanisme penatausahaan transaksi GUP / GUP nihil tan pa uang muka sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam bukti pengeluaran; dan
operator membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP).

(3) Mekanisme penatausahaan transaksi GUP / GUP nihil dengan uang muka sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam bukti pengeluaran dengan terlebih dahulu mencatat uang muka dan alokasi untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu/pegawai; dan

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 25

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

operator membuat DRPP.

(4) DRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dan ayat (3) huruf b digunakan sebagai

dasar pembuatan SPM GUP/GUP nihil.

(5) Terhadap SPM GUP / GUP nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diterbitkan

SP2D GUP/GUP nihil, operator melakukan pencatatan SP2D GUP / GUP nihil pada pembukuan bendahara yang tercantum dalam Modul Bendahara.

Pasal 38

Penatausahaan transaksi GUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b untuk UP KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator melakukan pencatatan SP2D GUP KKP dalam pembukuan bendahara pada Modul Bendahara; dan
operator melakukan pencatatan pembayaran tagihan KKP dalam pembukuan bendahara.

Pasal 39

(1) Penatausahaan transaksi TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, untuk

UP tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh operator dengan merekam rincian pembiayaan TUP tunai.

(2) Rincian pembiayaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar

pembuatan SPM TUP.

(3) Terhadap SPM TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterbitkan SP2D TUP,

operator melakukan pencatatan SP2D TUP pada pembukuan bendahara yang tercantum dalam Modul Bendahara.

Pasal 40

Penatausahaan transaksi TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c untuk UP KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh operator dengan merekam rincian pembiayaan TUP KKP.

Pasal 41

(1) Penatausahaan transaksi PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, untuk

UP tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas penatausahaan:

transaksi PTUP tanpa uang muka; dan
transaksi PTUP dengan uang muka.

(2) Mekanisme penatausahaan transaksi PTUP tanpa uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam bukti pengeluaran; dan
operator membuat DRPP.

(3) Mekanisme penatausahaan transaksi PTUP dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam bukti pengeluaran dengan terlebih dahulu mencatat uang muka dan alokasi untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu/pegawai; dan
operator membuat DRPP.

(4) DRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dan ayat (3) huruf b digunakan sebagai

dasar pembuatan SPM PTUP.

(5) Terhadap SPM PTUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diterbitkan SP2D PTUP,

operator melakukan pencatatan SP2D PTUP pada pembukuan bendahara yang tercantum dalam Modul Bendahara.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 26

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Pasal 42

Penatausahaan transaksi PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d untuk UP KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator melakukan pencatatan SP2D PTUP KKP dalam pembukuan bendahara dalam Modul Bendahara; dan
operator melakukan pencatatan pembayaran tagihan KKP dalam pembukuan bendahara. (1) Penatausahaan dimaksud dalam

Pasal 43

(1) Penatausahaan transaksi UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e,

dilaksanakan terhadap SPM UPKP yang telah diterbitkan SP2D UPKP oleh KPPN.

(2) Berdasarkan SP2D UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator mencatat SP2D

dimaksud pada pembukuan bendahara.

Pasal 44

(1) Mekanisme penatausahaan transaksi GUPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam bukti pengeluaran; dan
operator membuat DRPP.

(2) DRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar pembuatan SPM

GUPKP.

(3) Terhadap SPM GUPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterbitkan SP2D

GUPKP, operator melakukan pencatatan SP2D GUPKP pada pembukuan bendahara yang tercantum dalam Modul Bendahara.

Pasal 45

(1) Penatausahaan dana titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g meliputi

penatausahaan dana titipan:

yang bersumber dari SP2D LS Bendahara; dan
yang bersumber selain dari SP2D LS Bendahara.

(2) Mekanisme penatausahaan dana titipan yang bersumber dari SP2D LS Bendahara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator melakukan pencatatan SP2D LS bendahara dalam pembukuan bendahara dalam Modul Bendahara; dan
operator melakukan pencatatan transaksi pembayaran dana titipan pada pembukuan bendahara.

(3) Mekanisme penatausahaan dana titipan yang bersumber selain dari SP2D LS Bendahara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator melakukan pencatatan transaksi kas masuk lainnya dalam pembukuan bendahara saat dana titipan diterima oleh bendahara; dan
operator melakukan pencatatan transaksi kas keluar dana titipan saat penyaluran dana titipan kepada pihak yang berhak pada pencatatan kas keluar Bendahara pengeluaran.

(4) Dalam hal terdapat pengembalian/penyetoran dana titipan, operator melakukan pencatatan atas

transaksi pengembalian/penyetoran kembali sisa dana titipan pada pembukuan bendahara.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 27

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Pasal 46

(1) Penatausahaan transaksi setoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h

terdiri atas penatausahaan:

transaksi setoran PNBP tan pa SBS (non SBS); dan
transaksi setoran PNBP dengan SBS.

(2) Penatausahaan setoran PNBP non SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan

dengan melakukan pencatatan setoran PNBP oleh operator.

(3) Penatausahaan setoran PNBP dengan SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dilakukan dengan mencatat uang masuk, mencetak SBS, dan mencatat setoran PNBP oleh operator.

Pasal 47

(1) Penatausahaan transaksi pungutan dan setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) huruf i, dilakukan dengan mencatat pungutan pajak berdasarkan:

SPBy; dan/atau
dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh operator.

(2) Penatausahaan transaksi pungutan dan setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan mencatat detil setoran atas pungutan pajak oleh operator.

Pasal 48

Penatausahaan transaksi setoran pengembalian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j dilakukan dengan mencatat rincian setoran pengembalian belanja oleh operator.

Pasal 49

(1) Penatausahaan transaksi pengelolaan kas hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

huruf k, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator merekam transaksi masuk kas hibah dan kuitansi kas hibah; dan
operator membuat DRPP.

(2) DRPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar pembuatan

SP2HL.

Pasal 50

Penatausahaan transaksi pencatatan dana kas masuk BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf 1, dilakukan dengan merekam transaksi uang masuk bendahara oleh operator.

Pasal 51

Penatausahaan transaksi pengelolaan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf m, dilakukan dengan merekam referensi rekening Bendahara Pengeluaran dan rekening

pemerintah lainnya oleh operator. Paragraf 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 52

(1) Penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran dalam Modul Bendahara yang terdiri atas:

transaksi GUP/GUP nihil;

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 28

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

transaksi PTUP;
transaksi GUPKP;
transaksi dana titipan;
transaksi pungutan dan setoran pajak;
transaksi pengelolaan kas hibah; dan
transaksi pengelolaan rekening pemerintah, dapat dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku operator.

(2) Penatausahaan transaksi oleh operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

terhadap pencatatan SP2D pada pembukuan bendahara.

(3) Ketentuan mengenai pencatatan transaksi:

GUP / GUP nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
PTUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
GUPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
dana titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
pungutan dan setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
pengelolaan kas hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
pengelolaan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, oleh Bendahara Pengeluaran berlaku secara mutatis mutandis terhadap pencatatan transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Paragraf 4 Bendahara Penerimaan Kewenangan

Pasal 53

Kewenangan penatausahaan transaksi Bendahara Penerimaan meliputi:

transaksi setoran PNBP; transaksi Bendahara
transaksi pengelolaan rekening pemerintah; dan
transaksi pengelolaan dana pihak ketiga Bendahara Penerimaan.

Pasal 54

(1) Penatausahaan transaksi setoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri

atas penatausahaan:

transaksi setoran PNBP tan pa SBS (non SBS); dan
transaksi setoran PNBP dengan SBS.

(2) Penatausahaan setoran PNBP non SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan

dengan melakukan pencatatan setoran PNBP oleh operator.

(3) Penatausahaan setoran PNBP dengan SBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dilakukan dengan mencatat uang masuk, mencetak SBS, dan mencatat setoran PNBP oleh operator.

Pasal 55

Penatausahaan transaksi pengelolaan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dengan merekam referensi rekening Bendahara Penerimaan dan rekening pemerintah lainnya oleh operator.

*) Perubahan Pertama (PMK Nomor 158 Tahun 2023) Tanggal Berlaku: 28 Desember 2023

Disusun pada tanggal 22 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id | 29

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Pasal 56

Penatausahaan transaksi pengelolaan dana pihak ketiga Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator melakukan pencatatan transaksi kas masuk dalam pembukuan bendahara saat dana pihak ketiga diterima di rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan; dan
operator melakukan pencatatan transaksi kas keluar dalam pembukuan bendahara saat dana pihak ketiga dikeluarkan dari rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Paragraf 5 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 57*)

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Pengeluaran Pembantu setiap bulan atas uang dan/ atau surat berharga yang dikelolanya dan menyampaikannya ke Bendahara Pengeluaran.

(2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan menyusun LPJ Bendahara setiap bulan atas

uang dan / a tau surat berharga yang dikelolanya dan menyampaikannya ke KPPN.

(3) Mekanisme penyusunan dan penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator memeriksa kesesuaian kas tunai dan kas bank yang dikelola bendahara dengan buku pembantu kas tunai dan buku pembantu kas bank;
operator merekam penjelasan dalam hal terdapat selisih an tar a hasil pemeriksaan dengan pembukuan;
dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah sesuai, operator menerbitkan dan meng1nm LPJ beserta lampirannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi ke Bendahara Pengeluaran; dan
dalam hal data LPJ tidak sesuai dengan lampiran, Bendahara Pengeluaran mengembalikan LPJ beserta lampirannya untuk diperbaiki dan direkam kembali oleh operator.

(4) Mekanisme penyusunan dan penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

operator memeriksa kesesuaian kas tunai dan kas bank yang dikelola bendahara dengan buku pembantu kas tunai dan buku pembantu kas bank;
operator merekam penjelasan dalam hal terdapat selisih an tara hasil pemeriksaan dan pembukuan;
dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah sesuai, operator menerbitkan dan mengirim LPJ beserta lampirannya dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi ke approver,
approver meneliti data LPJ beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf c;
dalam hal data LPJ telah sesuai dengan lampiran, approver menandatangani LPJ beserta