KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, ORGANISASI, DAN TATA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah

provinsi.

1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -3-

Bagian Kesatu

Umum

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal

Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

bersifat hierarkis.

Bagian Kedua

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu

(1) Sekretariat Jenderal Bawaslu bertanggung jawab

kepada Ketua Bawaslu.

(2) Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas

memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional

kepada Bawaslu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan

fungsi:

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -4-

• penyusunan rencana dan program kerja serta laporan

kegiatan Bawaslu;

• pembinaan dan pelaksanaan perencanaan,

administrasi kepegawaian, ketatausahaan,

perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta

pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;

• pemberian dukungan administratif dan teknis

pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota;

• pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi

hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;

• pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu;

• koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Bawaslu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang:

• mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu;

• mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis,

program kerja, dan anggaran Bawaslu;

• mengelola keuangan dan barang milik negara; dan

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -5-

• melakukan pembinaan manajemen sumber daya

manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

(1) Sekretariat Jenderal dibantu oleh 2 (dua) Deputi dan 1

(satu) Inspektorat Utama.

(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• Deputi Bidang Administrasi; dan

• Deputi Bidang Dukungan Teknis.

(1) Deputi Bidang Administrasi bertanggung jawab

kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

(2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian

dukungan administratif kepada Bawaslu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan rencana dan program kerja serta laporan

kegiatan di lingkungan Bawaslu;

• pembinaan dan pelaksanaan perencanaan,

administrasi kepegawaian, ketatausahaan,

perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;

• pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum

serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang

kepemiluan;

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -6-

• pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan

• pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

administrasi.

(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak

5 (lima) Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau kelompok

jabatan fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan

pimpinan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), yakni terdiri atas sejumlah

Subbagian sesuai kebutuhan.

(1) Deputi Bidang Dukungan Teknis bertanggung jawab

kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal

Bawaslu.

(2) Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Dukungan Teknis mempunyai tugas

membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan

pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Deputi Bidang Dukungan Teknis

menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -7-

• pemberian dukungan administratif dan teknis

operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses

Pemilu;

• pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan

Bawaslu; dan

• pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

(1) Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Biro.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau kelompok

jabatan fungsional.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/ atau

kelompok jabatan fungsional.

(1) Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan

yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu

melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

(2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal

Bawaslu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -8-

• pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;

• penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

• pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

(1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Inspektorat dan 1 (satu) Bagian yang menangani

fungsi ketatausahaan.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kelompok jabatan fungsional auditor.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(1) Pusat dapat dibentuk di lingkungan Sekretariat

Jenderal Bawaslu paling banyak 2 (dua) Pusat.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Pusat.

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri

atas paling banyak 2 (dua) Bidang dan/atau kelompok

jabatan fungsional serta Subbagian yang menangani

fungsi ketatausahaan.

(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -9-

Bagian Ketiga

Sekretariat Bawaslu Provinsi

(1) Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal

Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab

kepada Ketua Bawaslu Provinsi.

(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta

koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan

fungsi:

• penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;

• pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu

Provinsi;

• pelaksanaan perencanaan program administrasi

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di

lingkungan Bawaslu Provinsi;

• fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu,

penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

• pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
• pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan

Bawaslu Provinsi; dan

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -10-

• koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

• mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

administrasi Bawaslu Provinsi;

• mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan

anggaran Bawaslu Provinsi;

• mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
• melakukan pembinaan manajemen sumber daya

manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

(1) Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2

(dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A

dan kelas B.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada beban kerja di masing-masing

wilayah provinsi dengan ketentuan:

• Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

• Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B untuk

mewadahi beban kerja yang kecil.

(1) Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A terdiri atas paling

banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian

terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B membawahi

paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing-masing

Bagian membawahi paling banyak 2 (dua) Subbagian.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -11-

Bagian Keempat

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

(1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara

administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris

Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung

jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh

seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas

pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan

pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;

• pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota;

• pelaksanaan perencanaan program administrasi

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di

lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;

• fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu,

penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

• pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
• pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan

Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -12-

• koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

• mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;

• mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis,

program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/

Kota;

• mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
• melakukan pembinaan manajemen sumber daya

manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

(1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan

dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota kelas A dan kelas B.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada beban kerja di masing-masing

wilayah provinsi dengan ketentuan:

• Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A

untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

• Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B

untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A terdiri

atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

(2) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -13-

Ketentuan mengenai pembentukan dan kriteria klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bawaslu setelah

mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal

Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama, Inspektur, Kepala Biro,

Kepala Pusat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota,

Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi,

baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat

Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama,

Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -14-

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepala Subbagian wajib

mengawasi staf masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama,

Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepala Subbagian wajib

bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan,

memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas staf masing-masing.

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat

Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung

jawab atas hasil pekerjaannya dan menyampaikan laporan

berkala tepat waktu.

Setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang diterima di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Deputi, Inspektur Utama, Kepala Pusat, Sekretariat

Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan penyusunan laporan dan bahan pemberian petunjuk

kepada staf.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit

organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka

pemberian bimbingan kepada staf.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -15-

Struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan analisis organisasi dan

beban kerja.

Bagian Kesatu

Jabatan

(1) Sekretaris Jenderal merupakan jabatan pimpinan

tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(2) Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya

atau jabatan struktural eselon I.b.

(3) Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi

madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(4) Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala

Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A merupakan

jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan

struktural eselon II.a.

(5) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B

merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau

jabatan struktural setingkat eselon II.b.

(6) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A,

Kepala Bagian, Kepala Bidang merupakan jabatan

administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(7) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B

merupakan jabatan administrator atau jabatan

struktural eselon III.b.

(8) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -16-

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Sekretariat Jenderal Bawaslu

(1) Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan

Bawaslu.

(2) Seleksi calon Sekretaris Jenderal, Deputi, dan

Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2 Sekretariat Bawaslu Provinsi

(1) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan

diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat struktural pada Sekretariat Bawaslu Provinsi

diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal

Bawaslu.

Paragraf 3

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

(1) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat

dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pejabat struktural pada sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -17-

Mekanisme atau tata cara seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, kepala

sekretariat Bawaslu Provinsi, dan kepala sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 4

Pegawai

(1) Pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan

dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal Bawaslu.

(1) Pembinaan kepangkatan Aparatur Sipil Negara pada

Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota dilakukan

oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

(2) Pembinaan kepangkatan Aparatur Sipil Negara yang

dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh instansi induknya.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -18-

Pejabat fungsional dapat diangkat di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas,

fungsi, dan wewenang Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Bagian Kesatu Tenaga Ahli

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu dan

dalam memberikan keahlian di bidang pengawasan

Pemilu, pemberian bantuan hukum dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilu, dan/atau

penanganan masalah Pemilu, Bawaslu dapat dibantu

oleh tenaga ahli.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak 15 (lima belas) orang.

(3) Tenaga ahli berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

(4) Tenaga ahli diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal

Bawaslu atas usulan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -19-

(5) Ketentuan mengenai tenaga ahli di lingkungan

Bawaslu diatur dengan Peraturan Bawaslu setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Bagian Kedua

Pengawas Pemilu ad hoc

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang

pengawasan Pemilu di luar negeri, kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara

dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu

Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara.

(2) Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu

Desa/Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad

hoc.

Bagian Ketiga

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

(2) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan nonstruktural.

(3) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -20-

dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilu Kecamatan diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bagian Keempat

Evaluasi

Organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat

Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota dilakukan evaluasi kembali setelah

penyelenggaraan Pemilu serentak nasional tahun 2024.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 181), dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

• selain ketentuan yang mengatur mengenai unit

organisasi atau pelaksanaan tugas membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -21-

administrasi perkara pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

• ketentuan yang mengatur mengenai unit organisasi

atau pelaksanaan tugas membantu Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181),

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Presiden yang mengatur

mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang,

organisasi, dan tata kerja Sekretariat Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -22-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id