ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJA
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
- Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Bagian Kesatu Sekretariat Jenderal Bawaslu
Pasal 2
(1) Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Bawaslu.
(2) Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
www.djpp.depkumham.go.id
3 2012, No.181
Pasal 3
Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.
Pasal 4
Sekretariat Jenderal Bawaslu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Pasal 5
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang:
- menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu.
- menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara.
- mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dan fungsional, serta tenaga ahli berdasarkan kebutuhan.
- menandatangani perjanjian kerjasama. Bagian Kedua Sekretariat Bawaslu Provinsi
Pasal 6
(1) Sekretariat Bawaslu Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
Pasal 7
Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.181 4
koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi.
pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Pasal 9
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:
menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.
menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.
menandatangani perjanjian kerjasama.
mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.
mengoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga
Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
Pasal 10
(1) Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/ Kota.
(2) Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala
Sekretariat.
Pasal 11
Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
www.djpp.depkumham.go.id
5 2012, No.181
Pasal 13
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
- menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
- melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara. Bagian Keempat Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Pasal 14
(1) Sekretariat Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Panwaslu Kecamatan.
(2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat,
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 15
Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggara-kan fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan.
Pasal 17
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai wewenang:
- menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu Kecamatan.
- melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara.
ORGANISASI
Pasal 18
(1) Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri dari sebanyak-banyaknya 4
(empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
Subbagian.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.181 6
Pasal 19
Pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, salah satu Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu DKPP dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Pasal 20
Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dapat diangkat Pejabat Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
TATA KERJA
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
Pasal 23
Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib mengawasi staf masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf masing-masing.
Pasal 25
Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib
www.djpp.depkumham.go.id
7 2012, No.181
mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
Pasal 26
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada staf.
Bagian Kesatu Eselonisasi
Pasal 28
(1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.b.
(2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
(3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah jabatan struktural eselon
III.a.
(5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 Sekretariat Jenderal Bawaslu
Pasal 29
(1) Sekretaris Jenderal Bawaslu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Ketua Bawaslu.
(2) Calon Sekretaris Jenderal Bawaslu diusulkan oleh Ketua Bawaslu
kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang.
(3) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal, Bawaslu harus terlebih
dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.181 8
Pasal 30
(1) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu dapat berasal dari Pegawai
Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu yang berasal dari bukan
Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
(3) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Jenderal Bawaslu. Paragraf 2 Sekretariat Bawaslu Provinsi
Pasal 31
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhenti-kan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
Pasal 32
(1) Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat berasal dari Pegawai
Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari bukan
Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
(3) Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian
pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Paragraf 3 Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Pasal 33
(1) Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(2) Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Pasal 34
(1) Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu
Kecamatan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
www.djpp.depkumham.go.id
9 2012, No.181
(2) Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu
Kecamatan yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian
pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
Pasal 35
(1) Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat
Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(2) Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang di-pekerjakan pada
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh instansi induknya.
PEMBIAYAAN
Pasal 36
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 37
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi,
tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2) Dalam rangka memberikan dukungan keahlian di bidang pengawasan
Pemilu dan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Sekretaris Jenderal Bawaslu dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 10 (sepuluh) orang.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.181 10
Pasal 38
Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 39
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2012
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2012
,
www.djpp.depkumham.go.id
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.181 2