Pasal 43

(1) Sekretaris Jenderal merupakan jabatan pimpinan

tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(2) Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya

atau jabatan struktural eselon I.b.

(3) Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi

madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(4) Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala

Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A merupakan

jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan

struktural eselon II.a.

(5) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B

merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau

jabatan struktural setingkat eselon II.b.

(6) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A,

Kepala Bagian, Kepala Bidang merupakan jabatan

administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(7) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B

merupakan jabatan administrator atau jabatan

struktural eselon III.b.

(8) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

www.peraturan.go.id

2018, No.141 -16-

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Sekretariat Jenderal Bawaslu